Legislator PDIP Kritik Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak

Jakarta -

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menyoroti rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang menjadi program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Bonnie menilai, tak semua permasalahan mesti diselesaikan dengan cara militeristik.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," kata Bonnie Triyana dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

Bonnie memandang penguatan karakter siswa bermasalah bukan dengan cara dididik secara militer. Ia menyebut seluruh aspek dari mulai keluarga, lingkungan pergaulan hingga aktivitas di sekolah yang mesti dialami.

"Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik. Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan dan aktivitas di sekolah," jelasnya.

Ia menilai rencana yang digaungkan oleh Dedi Mulyadi kurang tepat. Politikus PDIP ini menilai untuk menangani anak bermasalah diperlukan pendekatan psikologis.

"Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer," sebut Bonnie.

Bonnie meminta pemerintah daerah mulai dari kabupaten atau kota sampai provinsi memastikan keberadaan guru konseling di setiap sekolah yang terlatih dalam mengatasi siswa bermasalah. Ia menyebut pemerintah daerah juga harus memfasilitasi penyaluran minat dan bakat siswa.

"Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya," kata Bonnie.

"Sehingga menghindarkan mereka dari tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminalitas atau kenakalan remaja lainnya, seperti tawuran dan narkoba," sambungnya.

Bonnie memandang, mengirimkan anak bermasalah ke barak militer untuk dididik dengan tegas bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah kedisiplinan remaja. Terlebih bagi anak dengan latar belakang sosial yang beragam.

"Cara instan menyelesaikan problem kenakalan remaja tidak akan bisa menyelesaikan masalah hingga ke dasarnya, yang seringkali berakar ke problem sosial," ujar Bonnie.

"Jadi tidak bisa disamaratakan seperti itu. Harus ditemukan pola yang paling tepat untuk memperbaiki sikap mereka sesuai dengan kebutuhan anak-anak ini seperti apa. Kalau seperti ini dengan gaya militeristik, kayaknya malah jadi ke mana-mana," lanjutnya.

Bonnie menyebut jangan sampai kebijakan yang diambil gubenur Jawa Barat justru memberatkan tugas TNI. Ia menilai rencana itu harus dipertimbangkan dengan matang.

"Sebaiknya jangan sampai merepotkan tentara yang sedang bertugas menjaga NKRI dari potensi ancaman yang datang dari luar ke negeri kita dengan menambah-nambahi beban kerja yang tak relevan," ungkapnya.

Adapun baru-baru ini Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi melontarkan wacana siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal diberi pendidikan karakter yang melibatkan unsur TNI-Polri. Wacana ini diinginkan Dedi merespons sejumlah kasus kenakalan remaja di Jabar.

Bahkan ia mewacanakan program pendidikan karakter itu akan mulai digulirkan pada 2 Mei 2025 di beberapa wilayah di Jawa Barat. Pembinaan siswa bermasalah ke barak akan dilakukan secara bertahap.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dilansir detikJabar, Selasa (29/4/2025).

Nantinya, disiapkan puluhan barak khusus untuk siswa yang mengikuti program pendidikan karakter. Adapun siswa yang akan mengikuti program ini, dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua.

"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," jelasnya.

(dwr/azh)