Legislator Minta Pengawasan Kapal Diperketat: Jangan Kelebihan Kapasitas

Jakarta -

Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri meminta kepastian moda transportasi layak untuk mudik Lebaran 2025. Irene mewanti-wanti angkutan kapal laut jangan sampai kelebihan kapasitas.

"Kapal laut menjadi salah satu pilihan utama bagi pemudik, terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang tidak terhubung dengan infrastruktur jalan yang memadai. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kapal yang digunakan dalam kondisi layak, aman, dan nyaman bagi para penumpang," ujar Irine kepada wartawan, Rabu (26/3/2025).

Irine memprediksi terjadi lonjakan penumpang kapal penyeberangan hingga 50% dibanding mudik pada 2024. Irine ingin pemerintah melakukan pengawasan ketat pada momen puncak Lebaran.

"Tentunya ini meningkatkan risiko keselamatan, terutama jika tidak ada pengawasan ketat terhadap jumlah penumpang dan muatan," katanya.

Irine menyoroti masih adanya kapal berusia tua dan tidak mendapatkan perawatan yang optimal. Irine menyebut kondisi ini bisa menyebabkan kendala teknis di tengah perjalanan, seperti mesin mogok atau kebocoran kapal.

"Dalam beberapa kasus, kapal yang seharusnya tidak beroperasi tetap digunakan karena lemahnya pengawasan," kata Irine.

Irine meminta pemerintah memberlakukan sanksi tegas bagi operator kapal yang melanggar aturan keselamatan. Termasuk, kata Irine, pencabutan izin operasional jika ditemukan pelanggaran serius.

"Pemerintah juga harus mengawasi harga tiket agar tetap sesuai ketentuan dan mencegah praktik calo atau penipuan tiket palsu. Dan memastikan tersedianya alat keselamatan seperti pelampung dan sekoci dalam jumlah cukup untuk seluruh penumpang," tuturnya.

Irine mengatakan kondisi cuaca yang buruk, seperti gelombang tinggi dan angin kencang, sering menjadi ancaman bagi kapal penyeberangan. Khususnya bagi kapal dengan spesifikasi yang kurang memadai untuk menghadapi kondisi ekstrem.

Irine meminta koordinasi BMKG agar peringatan dini dapat cepat diketahui bila ada potensi cuaca buruk yang dapat membahayakan perjalanan kapal. Irine ingin pemerintah menghentikan operasi kapal yang tidak memenuhi standar.

"Kondisi cuaca juga perlu dipantau secara terus-menerus oleh KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) dan pengelola kapal untuk menghindari dampak buruk cuaca ekstrem, khususnya yang saat ini sedang melanda Maluku Utara," ungkap Irine.

"Dan menghentikan operasi kapal yang tidak memenuhi standar dan memastikan tidak ada dispensasi terhadap kapal yang tidak layak," tambahnya.

Selain itu, Irine menilai Kemenhub perlu berkoordinasi dengan operator kapal untuk menambah jumlah armada guna mengurangi kepadatan dan menghindari overcapacity. Irine menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur pelabuhan selama libur Lebaran, seperti ruang tunggu dan sistem antrean tiket.

"Apalagi setiap tahunnya, banyak pemudik menggunakan sepeda motor dengan membawa anak-anaknya," sebut Irine.

Irine mengingatkan pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keselamatan kapal penyeberangan selama arus mudik. Legislator PDIP ini mewanti-wanti jangan sampai kapal laut membawa penumpang melebihi kapasitas.

"Dengan melakukan pengawasan ketat, memastikan kelayakan kapal, serta meningkatkan fasilitas dan regulasi, risiko kecelakaan dapat diminimalkan," kata Irine.

"Langkah-langkah preventif ini bukan hanya demi keselamatan, tetapi juga untuk memastikan mudik menjadi pengalaman yang menyenangkan tanpa insiden yang membahayakan jiwa. Jangan sampai kelebihan kapasitas penumpang maupun muatan barang yang dapat membahayakan keselamatan," tegasnya.

(dwr/rfs)