Kerja Sama Unud-Kodam Udayana Diprotes Mahasiswa, TNI: Ketakutan Berlebihan

Jakarta -

Universitas Udayana (Unud) berencana membatalkan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kodam IX/Udayana usai mendapatkan protes dari mahasiswa. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyebut penolakan tersebut sebagai ketakutan yang berlebihan.

"Itu adalah ketakutan yang berlebihan dan tidak mendasar, sekarang ada nggak riset tentang apakah ada militerisasi di situ? Apalagi teman-teman mahasiswa ini kan akademik, akademisi kan? Harusnya ada kajian dong. Bikin quantitative research misalnya," kata Kristomei, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025). Kristomei menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya penolakan kerja sama antara Unud dan Kodam Udayana dari mahasiswa.

Dia menampik adanya militerisasi di kampus terkait perjanjian kerja sama itu. "Apakah ada selama misalnya kerja sama dengan TNI, melakukan wawasan kebangsaan, bela negara di kampus, terus jadi militerisasi di sana? Apakah ada dampaknya sehingga ada ketidakbebasan berpendapat? Ada ketidakbebasan dalam menyampaikan, karena TNI itu doktriner dan sebagainya, itu yang ditakutkan, kan tidak berdasar," ujarnya.

Menurut Kristomei kerja sama antara kampus dengan TNI merupakan keinginan kedua belah pihak. Kerja sama, terangnya, dilakukan untuk mengembangkan wawasan kebangsaan, bela negara hingga geopolitik.

"Dan kerja sama itu hanya ditentukan oleh pihak rektorat. Apa sih yang mau dikerjasamakan? Tidak ujug-ujug TNI ingin masuk? Tidak. Ngapain? Pasti ada pertimbangan pertimbangan dari rektorat. Kenapa dia meminta TNI untuk masuk dalam rangka pembinaan mahasiswanya? Dalam rangka wawasan kebangsaan, bela negara, kedisiplinan, tentang geopolitik, bagaimana TNI dalam menjalankan negara demokrasi," katanya.

Sekali lagi, Kristomei menyebut anggapan militerasi di kampus adalah kekhawatiran tidak berdasar. Kristomei menyampaikan pihaknya tidak mempermasalahkan jika pihak Unud membatalkan kerja sama dengan Kodam IX/Udayana.

"Tidak ada masalah, kan kerja sama itu antara kedua pihak kan. Antara rektorat dengan TNI, kalau salah satu pihak tidak menyetujui, ya tidak jadi kerja sama namanya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Unud akan mengajukan pembatalan perjanjian kerja sama dengan Kodam IX/Udayana. Rektor Unud, I Ketut Sudarsana, menjelaskan pembatalan kerja sama itu didasarkan atas aspirasi dari mahasiswa yang khawatir dengan potensi meningkatnya militerisme di lingkungan kampus.

"Kami, pimpinan Unud, mendengarkan aspirasi dan masukan dari adik-adik mahasiswa. Oleh karena itu, kami sepakat untuk mengusulkan kepada mitra kami, Kodam IX/Udayana, agar kerja sama ini dibatalkan. Ini aspirasi yang kami dengarkan sebagai pimpinan kepada anak-anak kami. Saya rasa itu saja bahwa nanti prosesnya akan lebih lanjut," ujar Sudarsana.

Sesuai kesepakatan dengan mahasiswa, Rektorat Unud memiliki waktu 7 hari kerja untuk mengajukan pembatalan perjanjian kerja sama dengan Kodam Udayana. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa (BEM PM) Unud, I Wayan Arma Surya Darma Putra, mengatakan pihaknya akan mengawal proses pembatalan kerja sama itu.

"Perjanjian ini akan dibatalkan melalui usulan pembatalan dari pihak pertama, Unud. Tenggatnya itu adalah 1x7 hari ke depan Unud sudah harus mengirimkan surat permohonan pembatalan perjanjian ini. Kami akan terus mengawal hingga PKS tersebut benar-benar dibatalkan," tegas Arma.

Diketahui, Unud sempat meneken PKS dengan Kodam Udayana tentang sinergisitas di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025.

(isa/isa)