Sekolah Rakyat Siap Dibuka, 300 Pemerintah Daerah Ikuti Desk Persiapan

Jakarta -

Lebih dari 300 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dari berbagai daerah yang telah mengajukan proposal kesediaan mulai diundang untuk mengikuti sesi desk Sekolah Rakyat. Kegiatan ini bertujuan utama untuk memastikan legalitas lahan, kesiapan sarana dan prasarana, serta berbagai hal penting lainnya sebagai langkah awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Perwakilan Pemda yang hadir akan mendapatkan pendampingan langsung dari kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendidasmen), Kementerian Agama serta Kementerian Sosial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), turut hadir dalam pembahasan dan Klarifikasi Usulan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang diselenggarakan di Gedung Konvensi Kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada (17/4).

"Di sini dibuka desk penyelenggaraan Sekolah Rakyat, bersama tim berbagai kementerian/lembaga terkait bertemu perwakilan provinsi, walikota dan bupati untuk memberikan informasi dan mendiskusikan hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Rakyat," ungkap Gus Ipul, dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai dibuka pada tahun ajaran baru 2025/2026 ini. Terkait dengan desk Sekolah Rakyat, Gus Ipul menyampaikan bahwa pembangunan gedung sekolah akan dilakukan oleh negara.

"Tahun ini dimulai pembangunannya di 200 titik, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi," tambah Gus Ipul.

Untuk pembangunan baru, Sekolah Rakyat direncanakan mulai membuka pembelajaran tahun depan. Sementara itu, tahun ini pembelajaran akan dimulai dengan memanfaatkan gedung yang sudah tersedia.

Sementara untuk kebutuhan tenaga pengajar, Gus Ipul menegaskan bahwa proses rekrutmen guru akan dikoordinasikan oleh Kemendidasmen. Ia menambahkan ada empat skema rekrutmen yang disiapkan. Pertama, dari unsur PNS, PPPK penuh waktu dan berikutnya PPPK paruh waktu.

"Jika ketiganya ini belum cukup, maka dipertimbangkan merekrut guru-guru yang telah PPG," ucapnya.

Adapun sasaran dari Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin dengan peringkat terbawah yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN).

"Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi yang di desil 1 dan desil 2, mereka yang paling bawah itu (miskin)," kata Gus Ipul.

Salah satu perwakilan daerah mengikuti desk Sekolah Rakyat adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Pemda mengusulkan lahan kosong di kompleks perkantoran kabupaten sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

"Nagan Raya akan membangun Sekolah Rakyat di lahan 8 hektare di kompleks perkantoran kabupaten. Lokasinya bersebelahan dengan Kantor Dinas Sosial," papar Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, Fahmi.

Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan dunia pendidikan, Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi simbol hadirnya negara untuk menjangkau anak-anak paling miskin dengan hak pendidikan yang berkualitas.

(akn/ega)