DPRD Kota Surabaya Sarankan Penyusunan RPJMD Sesuaikan Kondisi Geopolitik

Jakarta -

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengusulkan agar ada penyusunan ulang atau penyempurnaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025-2029 agar lebih adaptif.

Hal itu terkait perkembangan ekonomi global dan ekonomi sosial masyarakat. Arif menyampaikan RPJMD tersebut merupakan dokumen strategis untuk menentukan pembangunan Kota Surabaya sesuai visi misi Eri-Armuji pada masa kampanye.

"Mungkin dalam menyusun visi misi RPJMD itu, situasi geopolitik global belum seperti saat ini. Belum ada perang tarif antara Amerika dengan negara-negara dipenjuru dunia," ujar Arif, dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

"Untuk itu kami berharap RPJMD disusun ini bisa disempurnakan lagi dengan melihat situasi ekonomi global hari ini," sambungnya.

Arif mengatakan, dalam lima tahun ke depan RPJMD Kota Surabaya harus adaptif dengan realitas baru, terlebih dengan isu geopolitik global saat ini. Menurut Arif, saat ini dampak dari ekonomi global terkait perang tarif memang belum dirasakan.

Namun ia menilai ada dampak jangka panjang yang akan dihadapi salah satunya yakni dampak daya beli masyarakat saat ini cenderung menurun, iklim investasi dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Arif, semua pelaku usaha masih wait and see.

"Dampaknya apa bagi Indonesia. Apalagi pasar saham juga masih fluktuatif," ungkap Arif.

"Nilai tukar rupiah masih fluktuatif. Ini ditandai dengan harga emas yang rollercoaster, ini merupakan sinyal-sinyal ekonomi tahun 2025 tahun dengan ketidakpastian," ungkap Arif.

Dengan situasi tersebut, Arif menegaskan agar penyusunan RPJMD Kota Surabaya untuk lima tahun kedepan agar lebih adaptif dengan situasi ekonomi saat ini. Sebab akan berpengaruh dalam daya beli masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pembayaran pajak serta retribusi.

"Karena sumber utama pembangunan Pemerintah Kota Surabaya itu bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan yang dibayarkan oleh rakyat. Baik bagi hasil pemerintah pusat ke daerah maupun retribusi masuk langsung ke kas daerah Pemkot Surabaya," tegas Arif.

Arif menambahkan dengan kondisi saat ini, situasi ekonomi global bisa menjadi referensi dalam penyusunan dan penyusunan RPJMD 2025-2029. Khususnya penerimaan pajak dan retribusi bisa lebih realistis.

Selain itu dengan kondisi ekonomi saat ini, masyarakat akan memprioritaskan kebutuhan primernya masing-masing yakni seperti pendidikan anak dan pangan daripada kebutuhan lainnya. Arif juga meminta Pemkot Surabaya dalam RPJMD itu memperhatikan pengentasan kemiskinan dan pengurangan tenaga kerja dampak dari ekonomi global saat ini.

"Apalagi, kita semua tahu, orang bijak mengatakan memutus mata rantai kemiskinan itu tidak hanya sekedar bantuan warga pra sejahtera, tetapi sektor pendidikan merupakan pemutus mata rantai kemiskinan," ungkap Arif.

Dengan adanya program pemerintah pusat terkait Sekolah Rakyat, menurut Fathoni dengan intervensi di sektor pendidikan, secara fundamental bisa memutus mata rantai kemiskinan. Pemkot Surabaya juga harus memikirkan membuka lapangan pekerjaan yang baru.

"Kami berharap, sekolah rakyat ini bisa menjadi peluang untuk pemerintah pusat dan pemerintah Kota Surabaya memutus mata rantai kemiskinan di Kota Surabaya. Artinya progam pemerintah pusat harus kita fasilitasi di sektor pendidikan bisa membuka lapangan pekerjaan baru dengan situasi global yang tidak menentu saat ini," ujar Arif.

Arif mencontohkan pada masa pandemi COVID-19 lalu yang membuat situasi ekonomi menjadi lesu. Namun, saat itu masyarakat bisa adaptasi dengan perkembangan digital akhirnya muncul industri ekonomi kreatif.

"Hari ini pun kita harus bisa mengambil pelajaran yang sama: saat dunia tidak pasti, kita harus adaptif dan kreatif," ungkap Arif.

Sementara itu, Arif berharap dengan situasi geopolitik global saat ini, Pemkot Surabaya bisa berkolaborasi dengan program pemerintah pusat dalam pengentasan kemiskinan bisa menjadi rujukan acuan pada pemerintahan Eri-Armuji dalam penyusunan RPJMD 2025-2029. Sehingga ketika DPRD sudah membentuk pansus, legislatif maupun eksekutif memiliki pandangan yang sama.

"Karena situasi geopolitik global, pergantian presiden harus menjadi referensi utama dalam penyusunan RPJMD dengan tidak mengubah sedikitpun visi-misi yang disampaikan di KPU, dengan berpijak ke bumi dan terimplementasikan dengan baik," pungkasnya.

(akn/ega)