Kemenangan Pramono-Rano Diwarnai Keberatan Dharma-Kun dan RIDO

1 month ago 41

Jakarta -

KPU Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta di tingkat provinsi. Kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno diwarnai keberatan dari kubu Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Rapat rekapitulasi di tingkat provinsi itu digelar di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024). Sebelum rekapitulasi di tingkat provinsi, KPU tingkat Kota dan Kabupaten telah menyelesaikan rekapitulasi.

Total pemilih menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI berjumlah 4.724.393 orang. Dari jumlah itu, surat suara sah sebanyak 4.360.629 dan surat suara tidak sah sebanyak 363.764.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut hasil rekapitulasi suara masing-masing paslon yang disusun sesuai nomor urut:

1. Ridwan Kamil-Suswono: 1.718.160 suara (39,40%)
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 459.230 suara (10,53%)
3. Pramono Anung-Rano Karno: 2.183.239 suara (50,07%).

Persentase tersebut didapatkan dari perbandingan suara masing-masing pasangan calon dengan jumlah suara sah dalam Pilkada Jakarta 2024.


Saksi RIDO Walk Out

Tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil Dan Suswono meninggalkan tempat rekapitulasi secara tiba-tiba saat rapat pleno penghitungan suara berlangsung. Tim RK tak terima tanggapannya dikomentari oleh tim paslon 03, Pramono Anung dan Rano Karno.

Tim RK yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ramdan Alamsyah, menyampaikan keberatan terhadap hasil penetapan rekapitulasi KPU. Ia menyebut mestinya ada pemungutan suara ulang (PSU) di Pinang Ranti, Jakarta Timur.

"Kami melihat Memnag ada unsur-unsur yang disengaja agar tidak adanya PSU terumaya oknum-oknum yang telah kami laporkan pula ke DKPP," kata Ramdan di Hotel Sari Pasific.

Pihak Paslon 03 kemudian diberikan kesempatan oleh Ketua KPU DKI Wahyu Dinata untuk menyampaikan jika ada keberatan. Tim Pramono-Rano lantas ingin memberikan tanggapan dari pernyataan 01.

Di momen inilah kubu RK tak terima. Ia mengatakan diri untuk walkout dan menyerahkan laporan yang didapat pihaknya.

Tim hukum RK-Suswono, Ramdan Alamsyah (mengenakan jas biru). (Dwi R/detikcom)Tim hukum RK-Suswono, Ramdan Alamsyah (mengenakan jas biru). (Dwi R/detikcom) Foto: Dwi R/detikcom


Alasan Walk Out


Ramdan menyampaikan alasan keluar dari ruang rapat pleno kepada wartawan. Dia menyebut ada dugaan kecurangan dalam proses pilkada itu.

"Ketika kita melihat sesuatu secara kasat mata bahwa seluruh melakukan upaya-upaya yang menurut kami tidak seharusnya mereka lakukan seharusnya mereka melakukan proses yang kita laporkan dalam Perbawaslu yang mereka buat sendiri terutama di DKI Jakarta," kata Koordinator Tim RIDO, Ramdan Alamsyah, di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Ramdan mengaku kecewa dengan kecurangan yang terjadi di Kepulauan Seribu. Dia mengklaim banyak laporan terkait kecurangan di Pilgub Jakarta.

"Kepada Bawaslu terutama dalam hal ini khususnya di DKI Jakarta, di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat, Jakarta Timur Jakarta Utara, termasuk Pulau Seribu ini Bawaslu ini ada apa laporan begitu banyak," kata Ramdan.


Saksi Dharma-Kun Anggap Tak Legitimatisi

Saksi dari pasangan gubernur-wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, menilai Pilkada 2024 tidak legitimatif. Dia menyinggung partisipasi pemilu yang rendah dan banyaknya suara tak sah.

"Sebagaimana rekapitulasi dari kabupaten/kota kami dapat simpulkan bahwa terdapat hanya 53% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari seluruh DPT, dan kami menganggap jumlah suara tidak mewakili masyarakat," ujar salah satu saksi pihak Dharma-Kun dalam rapat rekapitulasi tingkat provinsi Jakarta, Jakarta, Minggu (8/11/2024).

"Sehingga, kami menilai legitimasi masyarakat sangat kurang sehingga kami menganggap dan menilai jumlah suara tidak mewakili representasi masyarakat secara keseluruhan," ujarnya.

Kemudian, pihak Dharma-Kun pun menyinggung soal suara tidak sah yang mencapai 10%. Diketahui, surat suara sah pada Pilkada Jakarta 2024 sebanyak 4.360.629, dan surat suara tidak sah sebanyak 363.764.

"Kedua,terdapat suara tidak sah 10% yang tentunya akan mempengaruhi jumlah perolehan suara," katanya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

Read Entire Article
Koran | News | Luar negri | Bisnis Finansial