3 days ago
7
Jakarta -
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus meningkatkan daya saing logistik maritim. Salah satunya adalah dengan cara menggeber efisiensi operasional pelabuhan.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengungkapkan pemerintah saat ini melakukan transformasi digital pada sektor transportasi laut.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah mengambil langkah signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses kepelabuhanan melalui penerapan Maritime Single Window (MSW). Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi menyebut inisiatif ini telah dimulai sejak tahun 2016.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mendukung transformasi digital di sektor transportasi laut," ujar Antoni dalam keterangannya, dikutip Rabu (13/11/2024).
Antoni menjelaskan Workshop Maritime Single Window 2024 ini diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dan menjadi tahun kedua forum tahunan ini digelar. Tahun ini, Workshop MSW dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari 12 (dua belas) negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Ekuador, Ethiopia, Kenya, Liberia, Madagaskar, Maladewa, Nigeria, Papua Nugini, Filipina, Togo, dan Indonesia serta menghadirkan pembicara tamu dari Jepang dan Indonesia sebagai tuan rumah.
Antoni menerangkan Maritime Single Window di Indonesia memungkinkan penurunan waktu proses clearance yang signifikan, mengurangi penumpukan dokumen, serta menurunkan beban administratif bagi pelaku bisnis.
"Dengan dukungan teknologi digital, proses permohonan izin, pengecekan dokumen, hingga pengelolaan lalu lintas barang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan, sehingga mengurangi biaya operasional logistik. Keuntungan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri maritim nasional tetapi juga oleh perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia, meningkatkan daya saing logistik nasional secara keseluruhan," jelas Antoni.
Melalui upaya ini, pihaknya telah menghubungkan 264 pelabuhan di seluruh negeri melalui sistem INAPORTNET. Inaportnet merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat serta kapal meninggalkan pelabuhan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di pelabuhan.
"Langkah ini, tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan tetapi juga mendorong integrasi ekonomi dengan jaringan perdagangan internasional, memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia," terang Antoni.
Keputusan IMO
Lebih lanjut, keputusan Indonesia untuk mengimplementasikan MSW telah selaras dengan hasil Sidang Facilitation Committee ke-47 pada International Maritime Organization (IMO) tahun 2023 lalu.
"Hasil sidang tersebut telah mengadopsi amandemen terhadap Convention on Facilitation of International Maritime Traffic atau yang disebut sebagai FAL Convention, di mana semua negara anggota IMO wajib menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hartanto, mengungkapkan Workshop MSW ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai anggota Dewan (Council) IMO yang mendukung pertukaran pengetahuan dan best practices dalam penerapan MSW.
"Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan Maritime Single Window, serta di sisi lain, membuka peluang untuk memperkuat kerja sama dengan negara anggota IMO lainnya guna meningkatkan implementasi dan pengembangan Maritime Single Window," jelas Hartanto.
Kedepannya, Hartanto berharap Workshop Maritime Single Window akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung transformasi digital pada pelayaran yang lebih baik di masa yang akan datang.
(kil/kil)
