IKN Diusulkan Jadi Ibu Kota Kedua

Jakarta -

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menuai berbagai respons, salah satunya pemerintah dapat membagi dua ibu kota yakni sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo mengusulkan agar posisi IKN dapat menjadi ibu kota kedua. Dibandingkan dengan Jakarta, yang saat ini terlindung oleh Kepulauan Seribu dan beberapa gugusan pulau lain seperti Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, IKN lebih terbuka terhadap potensi ancaman. Bahkan, kondisi lahan IKN yang berbasis batu bara juga meningkatkan risiko kebakaran yang bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas negara.

Bambang menilai bahwa membangun ibu kota negara di lokasi yang rentan bagaikan menempatkan raja di posisi yang tidak aman dalam permainan catur.

"Ibarat kita bermain catur, Raja itu sudah kita letakkan di depan. Bukan pion yang di depan. Padahal yang harus dilakukan adalah melindungi keamanan Pimpinan Negara secara maksimal. Dengan risiko yang begitu besar, maka biaya keamanan untuk menjaga keselamatan presiden pasti akan meningkat," tambahnya.

Selain itu, kedekatan IKN dengan negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, serta potensi bencana alam seperti banjir, semakin memperburuk situasi.

Melihat berbagai pertimbangan tersebut, Bambang Haryo mengusulkan agar IKN tidak hanya berfungsi sebagai ibu kota negara. Ia mengusulkan agar IKN dijadikan **ibu kota kedua** yang dilengkapi dengan pusat industri besar yang terintegrasi dengan pelabuhan internasional.

"Menurut saya, sebaiknya Wilayah IKN ini bukan sebagai Pusat Pemerintahan, tetapi masih bisa menjadi Ibu Kota Negara yang kedua yang dilengkapi dengan pusat industri yang berskala besar. Karena Wilayah IKN ini dilewati oleh Jalur Internasional ALKI 2, sehingga hasil industri bisa dengan mudah diangkut oleh transportasi laut internasional," ujarnya.

Bambang juga mengungkapkan bahwa lokasi IKN yang strategis di tengah antara Asia Timur dan Australia dapat membuka peluang besar untuk relokasi industri dari negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Relokasi ini diyakini akan menurunkan biaya logistik karena jarak pengiriman yang lebih dekat.

"Maka sentra industri di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim) akan menjadi sentra industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar dibanding jika hanya untuk kepentingan IKN," lanjutnya.

Menurut Bambang, multiplier effect ekonomi dari pembangunan sentra industri di Kalimantan Timur akan jauh lebih besar. Selain itu, dengan kondisi geografis Kalimantan yang memiliki banyak alur sungai, pemerintah tidak perlu terlalu banyak membangun jalan raya. Jalur sungai dinilai lebih efisien dan efektif sebagai sarana transportasi.

"Dengan kondisi alam Kalimantan yang memiliki banyak alur sungai, pemerintah tidak perlu banyak membangun jalan raya. Karena transportasi bisa dilakukan melalui jalur sungai, yang lebih efektif dan efisien dibandingkan jalur darat," tuturnya.

Bambang juga menilai pemindahan pusat industri ke Kalimantan Timur dapat meningkatkan kesempatan kerja di kawasan tersebut, yang sangat penting untuk pemerataan ekonomi. Industri yang berkembang di wilayah ini diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi ketergantungan pada Jawa untuk mencari pekerjaan.

"Satu industri itu bisa menyerap ribuan orang. Kalau bisa terbangun 100 industri, maka akan terserap paling tidak 100.000 pekerja. Sehingga, pemerataan ekonomi bisa tercapai. Dan orang Kalimantan tidak perlu lagi pergi ke Jawa untuk mendapatkan peluang kerja. Mereka sudah bisa bekerja di wilayah mereka sendiri," ungkapnya.

Dengan segala potensi yang ada, Bambang Haryo berharap agar pemerintah melakukan evaluasi ulang terhadap tujuan pembangunan IKN dan lebih fokus pada pengembangan Kalimantan Timur sebagai pusat industri. Ini dinilai lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjamin keselamatan nasional.

(rrd/rrd)