10 hours ago
1
Jakarta -
Rencana perpanjangan rute MRT hingga wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) kembali mengemuka. Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan saat ini rancangan proyek tersebut sudah melewati tahap uji kelayakan.
"Progress saat ini sudah uji kelayakan, dan sebentar lagi sudah dimulai penandatanganan dimulainya kajian MRT dengan pemangku kepentingan," kata Walikota Tangsel Benyamin Davnie kepada detikcom, Jumat (25/4/2025).
Sementara terkait skema pembiayaan proyek, Benyamin mengatakan saat ini sudah disiapkan beberapa opsi atau pilihan. Seperti skema pinjaman antar pemerintah (GtoG) seperti proyek MRT Jakarta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, ataupun swasta murni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beberapa opsi yang tersedia antara lain: Skema GtoG loan seperti pembangunan jalur MRT Jakarta yang sudah terbangun. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Skema swasta murni (pure private). Skema pembiayaan alternatif lainnya," paparnya.
Besaran Biaya Bangun MRT
Terlepas dari skema pembiayaan yang akan digunakan nanti, dalam catatan detikcom dilaporkan bahwa proyek pembangunan jalur MRT membutuhkan biaya yang sangat besar. Presiden RI sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), pernah membeberkan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun MRT.
Pembangunan MRT untuk jalur bawah tanah disebut mencapai Rp 1,1 triliun per kilometer (km), itu pun saat MRT Jakarta dibangun pada medio 2013 lalu. Saat ini biaya pembangunan per km sudah naik mencapai Rp 2,3 triliun.
"Kalau kita bayangannya subway, LRT, MRT itu biayanya gede banget mahal. Saya sampai hafal, waktu MRT dibangun pertama kali di Jakarta dibangun itu per kilometer MRT yang bawah tanah itu Rp 1,1 triliun. Sekarang sudah Rp 2,3 triliun," ungkap Jokowi dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Juni 2024 lalu.
"Tolong tunjuk jari kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya? Itu 1 kilometer Rp 2,3 triliun," katanya.
Selain itu berdasarkan pengalaman pembangunan proyek MRT Jakarta Fase 2A dari Bundaran HI-Kota yang saat ini masih berjalan, proyek ini dibangun dengan biaya sekitar Rp 25,3 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.
Melihat besarnya biaya yang dibutuhkan,, senelumnya Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan proyek ini tidak akan bisa terealisasi jika kelak hanya akan mengandalkan anggaran baik Pemprov Banten maupun Pemkot Tangsel.
"Saya kira kalau anggaran pemda nggak cukup itu, bangun MRT tuh mahal. (Pembiayaan) mesti dibantu pusat, (anggaran) pemda nggak cukup lah," kata Djoko saat dihubungi detikcom, Rabu (24/4/2024).
Menurut Djoko, anggaran pemda hanya cukup untuk membangun transportasi umum penunjang MRT jika benar proyek ini terealisasi. Oleh karena itu, lebih baik jika pembangunan MRT dilakukan dengan dana bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan pemda membangun transportasi umum penunjang.
'Isi Kantong' Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan
Berdasarkan situs resmi Pemprov Banten, Penetapan APBD Banten untuk Tahun 2025 sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024. Di mana total belanja pemerintah daerah tersebut direncanakan sebesar Rp 11.841.736.991.497 (Rp 11,84 triliun).
Sedangkan rencana belanja daerah APBD Tangerang Selatan 2025 tertuang dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 51 Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp 4.995.116.023.170 (Rp 4,99 triliun). Anggaran ini sudah termasuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga Pemkot.
Dari anggaran tersebut (APBD Banten dan Tangerang Selatan), terlihat akan sulit untuk membangun MRT sampai ke Tangerang Selatan jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Terlebih mengingat biaya yang dibutuhkan untuk membangun jalur transportasi umum ini bisa mencapai Rp 2,3 triliun per km.
(fdl/fdl)
