Jakarta -
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memastikan proyek Mass Rapid Transit (MRT) akan segera terwujud, setelah kurang lebih 7 tahun diwacanakan. Saat ini rancangan proyek tersebut sudah melewati tahap uji kelayakan.
"Progress saat ini sudah uji kelayakan, dan sebentar lagi sudah dimulai penandatanganan dimulainya kajian MRT dengan pemangku kepentingan," kata Walikota Tangsel Benyamin Davnie kepada detikcom, Jumat (25/4/2025).
Ia mengatakan proses realisasi proyek MRT sampai Tangsel ini memang membutuhkan waktu yang lama mengingat panjangnya proses yang dibutuhkan. Mulai dari Focus Group Discussion (FGD), studi kelayakan atau feasibility study, dan seterusnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu pihaknya juga perlu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain seperti PT MRT Jakarta; Pemerintah Pusat mulai dari Kemenko Perekonomian, Bappenas, hingga Kementerian Perhubungan; Pemprov Jakarta dan Banten; Pemkab Tangerang; hingga Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
"Proyek MRT prosesnya panjang, bukan sehari dua hari. Mulai dari FGD, feasibility study, dan lain sebagainya, terus kita cek juga kan trasenya, yang paling ideal atau memungkinkan," paparnya.
"Belum lagi nanti pembebasan lahan, ini proyek besar jadi amat sangat panjang memang prosesnya, harap bersabar dan doakan segera dapat terealisasi," sambung Benyamin.
Meski begitu sampai saat ini Benyamin belum bisa memastikan kapan proyek ini akan mulai dikerjakan. "Target dapat secepatnya, karena sudah uji kelayakan dan akan dilakukan penandatanganan kerja sama," katanya.
Proyek MRT sampai Tangsel Sudah 7 Tahun Diwacanakan
Dalam catatan detikcom, rencana terkait perpanjangan jalur MRT sampai Tangerang Selatan sudah disampaikan sejak 2018 lalu. Menteri Perhubungan kala itu, Budi Karya Sumadi, mengatakan dalam pelaksanaan proyek tersebut, pemerintah akan mendorong peran pengembang swasta.
Menurutnya peran pengembang diperlukan mengingat adanya keterbatasan anggaran pemerintah. Selain terbatas, pemerintah juga punya kewajiban membangun daerah-daerah pinggiran.
"Jadi saya ingin mengajak developer swasta, saya sudah dua kali ketemu developer, bukan BSD saja, saya sampaikan mereka. Silakan mereka memikirkan penghuni-penghuni mereka menggunakan kereta, tapi jangan mengandalkan pemerintah, karena pemerintah selain uangya terbatas, kita punya kewajiban untuk membangun di daerah-daerah pinggiran," jelas Budi Karya di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta, Minggu (23/9/2018).
Di sisi lain, Direktur Keuangan PT MRT Jakarta kala itu, Tuhiyat, menjelaskan perpanjangan trayek MRT tersebut juga sempat diminta langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.
"Di dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), perpanjangannya bisa sampai ke Cikarang dan Balaraja untuk koridor Timur-Barat dan Tangsel untuk koridor Selatan," kata Tuhiyat.
Setelah adanya usulan tersebut, maka PT MRT Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). BPTJ telah menugaskan PT MRT Jakarta untuk melakukan pra feasibility study atau studi kelayakan.
Tuhiyat mengatakan proyek perpanjangan rute ke Tangerang Selatan bisa dimulai pada tahun 2021. Artinya akan ada sekitar tiga lokasi pembangunan MRT yang akan berlangsung pada tahun tersebut, di antaranya fase II Bundaran HI-Kampung Bandan, Ujung Menteng-Kembangan dan juga Lebak Bulus-Tangsel.
"Berdasarkan timeline-nya, 2021 bisa dimulai groundbreaking. Tapi saya sih pengin 2019 selesai semua, sehingga 2020 bisa konstruksi," katanya.
Namun sayang target pembangunan jalur MRT sampai Tangsel itu ternyata belum terealisasi sampai sekarang. Hingga kini Pemkot Tangsel memastikan proyek itu akan segera terwujud.
(igo/fdl)