1 week ago
9
Jakarta -
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa mengatakan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia tidak boleh terhenti imbas pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 81 triliun.
Jika proyek-proyek ini terhenti karena masalah anggaran, menurutnya akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap para pelaku usaha. Mulai dari penyerapan hasil industri terkait seperti material semen hingga penyerapan tenaga kerja konstruksi.
"Pembangunan infrastrukturnya tidak akan boleh terhenti. Kita berharap semoga proyek-proyek yang sudah existing, yang sudah jalan itu diteruskan. Walaupun mungkin nilai anggarannya ya tidak sebesar sesuai dengan harapan, tapi minimal nggak boleh mangkrak," kata Andi kepada detikcom, Kamis (13/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin memang pengaruhnya dengan pemangkasan anggaran, tentu akan pengaruh kepada industri manufaktur, teman-teman di rantai pasok pun juga ini kan pasti akan terpengaruh," terangnya lagi.
Alih-alih hanya mengandalkan pendanaan APBN, Andi menyarankan pemerintah dapat melanjutkan berbagai proyek infrastruktur dengan menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Jadi berbagai proyek infrastruktur ini dapat didanai hingga dikerjakan oleh pihak swasta.
"Berikan ruang besar kepada teman-teman di swasta murni kan gitu. Jadi kalau proyek-proyek pemerintah yang bisa kita KPBU-kan, ini kan juga berdampak kepada rantai pasok," jelasnya.
"Bisa saja mungkin ditawari kita kepada tol, tawari dermaga segala macam di-swasta-kan. Jadi diberikan ruang kepada swasta yang sebesar-besarnya, pemerintahnya dikurangi tapi ruangnya diberikan kepada swasta," papar Andi lagi.
Selain itu Andi juga menyebutkan hampir 87% pengusaha konstruksi di Indonesia merupakan UMKM. Sehingga program-program pembangunan daerah seperti saluran irigasi hingga perbaikan sekolah dapat menjadi momentum para UMKM konstruksi daerah meningkatkan kontribusi bagi program pemerintah.
"Pembangunan infrastruktur kesehatan begitu, banyak Puskesmas kita yang belum layak, harus diperbaiki sekolah-sekolah, buat apa dia makan gratis kalau sekolah-sekolahnya ambruk," terang Andi.
"Belum lagi dan Alhamdulillah saya lihat sudah ada Perpres yang keluar tentang swasembada pangan, begitu banyak irigasi-irigasi yang akan dibangun. Menurut saya ini bisa diberikan ke swasta daerah, apalagi infrastrukturnya kan irigasi primer-sekunder yang akan dibuat membangun konektivitas dari sentra produk segala macam," ucapnya.
Sementara itu Dirjen Anggaran Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arif mengatakan pihaknya juga sudah membuka peluang yang sangat besar kepada pihak swasta untuk turut serta dalam pengerjaan berbagai proyek infrastruktur. Terlebih di tengah efisiensi anggaran Kementeriannya hingga Rp 81 triliun.
"Pada prinsipnya kita sangat membuka lebar-lebar untuk pembangunan melalui skema KPBU. Pada kondisi sekarang KPBU yang diharapkan adalah KPBU pada proyek-proyek yang tidak memerlukan dukungan pemerintah," katanya kepada detikcom.
Arif mengatakan akan mencari sebanyak-banyaknya proyek yang bisa dilakukan dengan skema KPBU yang memenuhi syarat atau layak dilaksanakan atau eligible tanpa menggunakan pendanaan dari pemerintah.
"Itu sedang kami evaluasi ulang, proyek-proyek KPBU yang eligible tanpa dukungan pemerintah," jelas Arif.
"(Target) sebanyak mungkin yang potensial untuk KPBU akan didorong untuk KPBU non dukungan pemerintah," terangnya lagi.
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan akan mengoptimalkan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur nasional. Investasi lewat KPBU selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau tepatnya 2025-2029 ditargetkan bisa mencapai Rp 544,48 triliun.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti karena keterbatasan anggaran. Sehingga skema ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN, sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta.
"Sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto), kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien," kata Dody Senin kemarin.
Dody mengatakan, target KPBU Rp 544,48 triliun rencananya akan mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman.
(fdl/fdl)
