ATR/BPN Siapkan Tiga Langkah Strategis untuk Atasi Banjir Jabodetabek

Jakarta -

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani dan mengurangi risiko banjir di Indonesia. Menurutnya, perencanaan tata ruang dan pengadaan tanah menjadi aspek penting dalam upaya tersebut.

Melalui perencanaan tata ruang dan Pengadaan Tanah, ATR/BPN ikut berupaya menangani masalah yang kerap terjadi ini, termasuk di wilayah Jabodetabek - Punjur. Namun, ia menekankan bahwa penanganan masalah banjir perlu dilakukan dengan kolaborasi bersama berbagai pihak terkait.

"Kementerian ATR/BPN mendukung penuh niat baik kita semua dalam mencari solusi atas permasalahan banjir. Kita harus mengedepankan sinergitas dan kolaborasi daripada saling menyalahkan," ungkap Ossy Dermawan, dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Hal itu ia sampaikan dalam rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah ini diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kamis (27/3).

Secara khusus, langkah pengendalian banjir di Jabodetabek-Punjur itu sendiri telah tertuang dengan detail pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Jabodetabek - Punjur, yang juga diatur dalam Perpres 60 Tahun 2020.

Ossy mengungkapkan tantangan utama atas rencana tersebut adalah dalam implementasi, pengawasan, dan penertiban di daerah.

"Grand design tata ruang kita sudah sangat komprehensif, tetapi dalam pelaksanaannya di daerah masih banyak kendala. Salah satunya adalah perbedaan kebijakan di tiap daerah yang membuat implementasi tidak mudah," ucapnya.

Salah satu langkah konkret yang sedang dilakukan pemerintah adalah normalisasi Sungai Ciliwung, yang diharapkan dapat segera dieksekusi setelah penetapan lokasi pada akhir April 2025. Kementerian ATR/BPN juga siap mendukung upaya pengamanan badan air, termasuk penertiban pelanggaran tata ruang di sepanjang sungai.

"Kami siap melakukan sertipikasi tanah-tanah di atas badan sungai. Jika ada kepemilikan tanah yang sudah berlangsung lama, kami akan mempertimbangkan mekanisme pengadaan tanah bersama pemerintah daerah," ujar Ossy.

Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan tiga langkah untuk menangani banjir. Pertama, revisi rencana tata ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar selaras dengan kondisi terkini. Kedua, sertifikasi tanah di kawasan badan air guna mencegah alih fungsi lahan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir. Ketiga, pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan

"Kami siap bekerja bersama pemerintah daerah dalam proses Pengadaan Tanah, terutama jika ini berkaitan dengan kepentingan umum dan mitigasi bencana. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa menekan potensi konflik sosial dalam implementasinya. Kami juga menyambut baik arahan Menko agar kita dapat bekerja bersama dalam penanganan banjir secara komprehensif dan berkelanjutan," papar Ossy.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk segera merumuskan aksi ekosistem pencegahan risiko bencana yang komprehensif dari hulu ke hilir. "Pendekatannya harus berbasis ekosistem, tidak boleh terkotak-kotak. Hari ini kita akan menyusun rencana aksi pencegahan risiko bencana banjir di Jabodetabek, yang akan menjadi acuan dalam langkah-langkah konkret ke depan," ujar Pratikno.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kesempatan ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Wakil Menteri Pekerjaan Umum; Gubernur Daerah Khusus Jakarta; Gubernur Banten; serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait. Hadir mendampingi Wamen Ossy, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati.

(akn/ega)