2 weeks ago
16
Jakarta -
Viral di jagat dunia maya pesan berisikan kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menurunkan instruksi untuk menghentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Bahkan, disebut-sebut para pekerja akan segera dimobilisasi keluar.
Hal tersebut dibagikan oleh akun @tok**** lewat media sosial X. Dikutip dari unggahan tersebut, Kamis (6/2/2025) nampak potongan gambar berisi pesan singkat di salah satu aplikasi. Sang pengirim pesan nampak memberi kabar kepada keluarganya bahwa proyek IKN disetop.
"Ma, Pa, Mas, Mbak... IKN distop progresnya sama Pak Presiden per hari ini. Sepertinya seluruh pekerja IKN bulan depan dimobilisasi bulan depan," bunyi pesan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Unggahan tersebut sontak membuat heboh warganet. Saat berita ini dibuat, setidaknya unggahan itu sudah dilihat sebanyak 1,7 juta kali dan dikomentari lebih dari 500 kali.
Banyak warganet yang mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Namun ada juga yang bilang bahwa IKN masuk ke dalam proyek yang terimbas efisiensi, serta menambahkan informasi lain yang seolah memperkuat unggahan tersebut.
"Hutan sudah terlanjur gundul, ratusan triliun sudah dihabiskan, rakyat sudah dikorbankan, yang didapat apa????," bunyi komentar akun @me****.
"Temen-temen gue kerja sektor listrik di IKN udah lama nggak kesana lagi. Kalo nggak salah sesudah Agustus tahun kemaren. Karena tiap minggu ada
pengurangan SDM. Ternyata mau mangkrak juga ini proyek," bunyi komentar akun @lo****.
Respons Otorita IKN
Merespons unggahan tersebut, Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Saat ini, pembangunan mega proyek IKN masih terus berjalan.
"Tidak benar info tersebut," kata Troy saat dihubungi detikcom, Kamis (6/2/2025).
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi mengatakan, dirinya tidak mendapat informasi mengenai arahan untuk penghentian proyek IKN. Menurutnya, sejauh ini pembangunan masih lanjut.
"Sepengetahuan saya sih nggak ada, nggak tahu kalau, tapi sepengetahuan saya kemarin kan Pak Presiden sudah komitmen untuk melakukan alokasi anggaran untuk pembangunan hingga tahun 2028 ya," ujar Ali, dihubungi terpisah.
Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga juga memberikan respons serupa. Menurutnya, pembangunan IKN masih berjalan sebagaimana mestinya. Ia juga mempertanyakan dari mana informasi tersebut bermuara.
"Nggak tahu saya, kalau sekarang kan masih pada bekerja di sana. Masih (berjalan normal). Coba tanya dia (yang mengunggah). Saya nggak nerima informasi tersebut, dan kalau di IKN saat ini masih terus berjalan, sampai saat ini," kata Danis, dihubungi terpisah.
Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa anggaran pembangunan IKN Tahap II masih sesuai hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu.
Hal ini disampaikan Kepala Otorita IKN seusai mengikuti Ratas lanjutan pada Senin, (03/02/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan. Dalam ratas tersebut Presiden meminta Otorita IKN untuk bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kepastian anggaran pembangunan IKN.
"Kalau tentang anggaran tadi kami sampaikan kepada beliau (Presiden Prabowo), kebetulan ada Bapak Mensesneg, dijawab agar itu segera disesuaikan, karena Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 dibuat sebelum Ratas kemarin," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (03/02/2025).
Ia menjelaskan, Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat sebelum Ratas terkait Ibu Kota Nusantara diselenggarakan, sehingga memerlukan penyesuaian kembali.
Anggaran Otorita IKN sebesar Rp 6,3 triliun merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Maka untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya membutuhkan tambahan sebesar Rp 8,1 triliun.
"Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun," imbuh Basuki.
Sedangkan dalam Ratas yang membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara pada 21 Januari 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.
(shc/kil)
