Washington DC -
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana pemecatan massal terhadap hampir separuh staf Departemen Pendidikan, yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Langkah ini menandai penutupan total departemen tersebut.
Kebijakan pemecatan massal terhadap Departemen Pendidikan ini diambil ketika lembaga-lembaga pemerintah AS berusaha keras memenuhi tenggat waktu yang diberikan Trump untuk menyerahkan rencana putaran kedua pemecatan massal.
Departemen Pendidikan AS dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Rabu (12/3/2025), menyebut pemberhentian massal itu merupakan bagian dari "misi terakhir" departemen tersebut, yang merujuk pada janji Trump untuk membubarkan Departemen Pendidikan AS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama ini, departemen tersebut mengawasi pinjaman kuliah sebesar US$ 1,6 triliun, menegakkan hukum hak-hak sipil di sekolah-sekolah, dan menyediakan dana federal untuk distrik-distrik yang membutuhkan.
Ketika ditanya dalam wawancara dengan Fox News soal apakah pemecatan massal itu akan memicu pembubaran Departemen Pendidikan, Menteri Pendidikan AS Linda McMahon menjawab: "Iya."
McMahon menyebut hal tersebut merupakan "mandat presiden".
Pemecatan massal ini akan membuat Departemen Pendidikan AS hanya memiliki 2.183 staf saja, yang berkurang drastis dari 4.133 staf ketika Trump mulai menjabat pada pertengahan Januari lalu. Ini berarti, ada sekitar 1.950 staf yang dipecat secara massal.
Para staf Departemen Pendidikan yang terdampak pemecatan massal ini akan ditempatkan pada cuti administratif mulai 21 Maret mendatang.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sebelum mengumumkan pemecatan massal, Departemen Pendidikan memerintahkan kantor-kantor di wilayah Washington ditutup untuk staf mulai Selasa (11/3) malam hingga Rabu (12/3) waktu setempat.
Pemecatan massal terhadap Departemen Pendidikan ini menjadi langkah terbaru dalam upaya besar-besaran Trump merampingkan pemerintah, dalam misi yang dipimpin miliarder ternama AS, Elon Musk, dengan Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dipimpinnya.
Sejauh ini, DOGE telah memangkas lebih dari 100.000 pekerjaan di seluruh birokrasi sipil federal AS, yang beranggotakan 2,3 juta orang. DOGE juga membekukan sebagian besar bantuan asing dan membatalkan ribuan program dan kontrak, meskipun ada puluhan gugatan hukum mempertanyakan legalitas tindakan itu.
Semua lembaga pemerintah AS diperintahkan membuat rencana pemecatan massal paling lambat Kamis (13/3) besok, yang akan menjadi tahap berikutnya dari misi penghematan oleh Trump. Beberapa lembaga pemerintah menawarkan insentif kepada karyawan yang bersedia pensiun dini guna memenuhi tuntutan Trump.
Trump dan Musk berpendapat bahwa pemerintah AS selama ini boros dan anggarannya membengkak. DOGE mengklaim telah menghemat US$ 105 miliar dalam pemangkasan itu, tetapi hanya mendokumentasikan sebagian kecil dari penghematan itu kepada publik, dan akuntansinya dipenuhi kesalahan.
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
