Saat PDIP Sejalan dengan Kebijakan Prabowo yang Kerakyatan

Jakarta - PDI Perjuangan mengaku sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto yang pro terhadap rakyat. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melihat program Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan satu napas dengan partainya.

Hasto mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, seluruh kepala daerah dari PDIP berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat miskin. Upaya ini, katanya, juga dilakukan anggota legislatif dari PDIP.

Berikut sorotan dari PDIP:

PDIP Soroti Program 3 Juta Rumah

Hasto Kristiyanto menyoroti sejumlah program dari Prabowo yang dianggap sejalan dengan PDIP. Sebagaimana diketahui, selama ini PDI menyuarakan partai wong cilik yang berfokus pada masyarakat kecil di RI. Hasto memberi atensi pada upaya pengentasan kemiskian di Tanah Air.

"Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan," kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
Ia juga menyoroti program pemerimtahan Prabowo untuk menyedian 3 juta rumah. Hasto menilai hal ini samai dengan komiten seluruh kepala daerah dari PDIP.

"Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan," kata dia.

"Nah tentu saja target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen," tambahnya.

Diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Dukung Program Makan Bergizi

Terkait program Prabowo lainnya seperti makan bergizi gratis, Hasto enggan mengomentarinya karena belum berjalan 100 hari. Namun selama program itu ditujukan untuk rakyat kecil, maka PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya.

"Ya karena program 100 hari itu masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya," katanya.

Hasto menyatakan PDIP juga menyetujui program kerakyatan Prabowo lewat DPR. Karena itu, dia menyebut program kerakyatan Prabowo senapas dengan PDIP.

"Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya," ujar Hasto.

Dukung Pemerintah Prabowo Tak Mesti di Kabinet

PDIP menegaskan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDIP percaya pemerintahan di Indonesia tidak menganut sistem oposisi.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebutkan sikap partainya itu sudah disampaikan kepada Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sebelum hari pelantikan presiden wakil presiden. Menurut dia, sikap politik partai berlogo banteng itu sesuai dengan perintah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ibu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut paham sistem pemerintahan presidensial sehingga oleh karena itu kita tidak mengenal istilah oposisi, apalagi menggunakan sistem oposisi," ujar Ahmad Basarah kepada wartawan seusai HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Ahmad Basarah menjelaskan, dalam filosofi negara Pancasila, esensi utamanya adalah gotong royong. Namun mereka membatasinya dengan tidak menempatkan kadernya di Kabinet Merah Putih.

"Oleh karena itu, Bu Mega mengatakan PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader/anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto," tegasnya.

Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi PDIP MPR RI itu menuturkan posisi politik PDIP saat ini tidak sama dengan posisi politiknya ketika era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2014.

"Karena kata Bu Mega lebih lanjut, 'saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo', ibu menyebutnya 'Mas Bowo', oleh karena itu persahabatan yang panjang dengan Prabowo sangat baik hingga hari ini bisa menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya dengan Mas Bowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa," ungkap dia.

Lantas, soal bagaimana sikap politik selanjutnya PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, Basarah menyebutkan hal itu akan ditentukan dalam kongres partai pada April 2025. Kongres itu akan membahas lebih detail mengenai sikap tersebut.

"Maka di forum itulah keputusan lebih lanjut mengenai bagaimana posisi dan sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, itu akan diputuskan di kongres. Tentu penjabaran dan implementasinya akan dilakukan dengan hak prerogatif Ibu Megawati sebagai ketua umum partai mandataris kongres," jelas dia.

Minta Sosialisasikan PSN

Politikus PDIP Aria Bima menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kurang mempublikasikan Program Strategis Nasional (PSN). Padahal, kata dia, banyak publik yang ingin mengetahui hal tersebut.

"Justru 100 hari ini yang kurang dipublikasikan adalah pemerintahan Pak Prabowo, terutama di tahun 2025 ini program-program strategis nasionalnya mau apa," kata Aria di GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Dirinya mencontohkan ketika era Jokowi, program prioritas pemerintahnya terlihat jelas. Untuk itu, dirinya mengatakan seharusnya pemerintah memaparkan apa saja yang menjadi program strategis nasionalnya.

"Jadi ada sesuatu yang memang kita itu tahu persis, oh 5 tahun ke depan ini adalah ini. Yang kami harapkan mendekati 100 hari ini tentunya rakyat, PDI Perjuangan berharap ada sesuatu 1, 2, 3, 4, 5 program prioritas pemerintah," ucapnya.

Aria mencontohkan salah satu program yang paling populis era pemerintahan Prabowo adalah makan bergizi gratis (MBG). Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga menilai DPR RI akan mendukung program MBG tersebut.

"Menurut saya parlemen akan men-support habis makan siang gratis ini tentunya dengan dukungan anggaran yang sifatnya permanen ya. Jangan sampai makan siang gratis ini tidak didukung, di-support oleh anggaran yang kontinu dengan target berapa. Ini yang masih kita tunggu, program 100 hari ini akan terlihat kinerja kolektif kabinet kerja Pak Prabowo dan Mas Gibran," imbuhnya.

(dwr/dwr)