20 hours ago
5
Jakarta -
Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan tiga gebrakan besar untuk menghadapi berbagai gejolak perubahan kebijakan global, termasuk kebijakan tarif balasan dari Predisen Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia," ungkap Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno, dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).
Gebrakan pertama, langkah paling signifikan yang diambil oleh Prabowo adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia. Pada minggu pertama setelah dilantik, Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global, serta beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya, yang semakin memperkokohkan daya saing Indonesia di pasar internasional.
Kedua, mempercepat hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Sumber daya alam Indonesia yang melimpah selama ini seringkali diekspor dalam bentuk bahan mentah. Untuk meningkatkan nilai tambah, Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri. Salah satu contoh kesuksesan kebijakan hilirisasi adalah sektor nikel, di mana nilai ekspor nikel dan turunannya hanya mencapai US$ 3,7 miliar pada tahun 2014 melonjak menjadi US$ 34,3 miliar pada tahun 2022.
Selain itu, pada 24 Februari 2025, Prabowo meluncurkan BPI Danantara, yang dirancang untuk mempercepat hilirisasi SDA strategis di Indonesia. BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.
Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Gebrakan ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.
Selain itu, Prabowo juga akan mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.
Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian," tutup Noudhy.
(ada/rrd)
