9 hours ago
3
Jakarta -
Pemerintah mulai mengambil langkah untuk mengatasi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai bermasalah dan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan pemerintah akan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas.
Satgas ini akan melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah. Satgas ini terdiri dari TNI, Polri dan seluruh instansi terkait dalam satu komando.
"Kami akan segera membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas serta melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah yang mengganggu keamanan dan menghambat investasi. Satgas ini akan melibatkan TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait dalam satu komando yang terpadu dan responsif," jelas Budi Gunawan dalam keterangannya, dikutip Jumat (9/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi Gunawan juga menyampaikan keberadaan ormas-ormas bermasalah telah nyata mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia beberapa waktu ini. Akibatnya, target pembangunan yang ditetapkan pemerintah jadi terhambat.
"Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur," tegas Budi Gunawan.
Dia juga menyatakan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum. "Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial," kata Budi Gunawan.
Pemerintah, lewat Satgas Khusus ini juga akan membuka kanal pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.
"Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi yang akan kami siapkan. Negara harus hadir dan melindungi hak masyarakat untuk beraktivitas secara aman," pungkas Budi Gunawan.
Kabar ormas yang dianggap mengganggu investasi ramai terdengar belakangan ini. Salah satunya terkait pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat yang dikabarkan sempat diganggu aksi premanisme oleh oknum ormas. Kabar ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar juga pernah melaporkan banyaknya ormas yang meminta jatah terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha di kawasan industri. Misalnya terkait dengan penetapan kavling untuk pengelolaan limbah.
"Yang namanya rebutan daripada limbah ekonomis itu sudah mulai dari investor sudah milih kavling. Itu cepat sekali terdengar (oleh ormas) dan itu sudah nongkrong semua itu. Jadi udah minta jatah semua. Pak itu buat saya ya. Buat saya," kata Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Kamis (6/2/2025) yang lalu.
Sanny menambahkan terkait hal tersebut pengusaha sudah melakukan berbagai cara dengan melibatkan Kepala Desa untuk menentukan kavling mana yang akan digunakan untuk pengelolaan limbah. Namun dengan cepatnya pergantian Kepala Desa membuat masalah tersebut selalu muncul.
"Misalkan ini untuk pak Mustofa udah, tapi Kepala desanya ganti, datang lagi demo minta pak Mustofa diganti menjadi pak Ali. Pusing ini. Perusahaan ini kan nggak bisa ngatur-ngatur ini. Karena ada tanggung jawabnya juga. Kita mau nunjuk catering, transportasi kalau udah datang ormas susah udah. Urusan seperti itu kan kita perusahaan harus melakukan tender dan segala macam," beber Sanny.
Simak juga Video 'Kemendagri Akan Cabut Izin Ormas yang Terlibat Premanisme':
(acd/acd)
