7 hours ago
2
Jakarta -
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dijadwalkan akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Senin (17/3/2025) pekan depan. Sebelumnya, PU juga telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas penanganan banjir.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah mengatakan, dirinya belum mengetahui secara pasti agenda pembahasan dalam pertemuan di Senin mendatang. Namun ia membenarkan agenda tersebut.
"Aku belum agendanya, kemarin kan sudah (dengan Pramono), paling lanjut itu, pembicaraan kayak kemarin (soal banjir)," kata Zainal, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (14/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan dalam pertemuan dengan Pramono Anung pada Kamis (13/3) lalu, dibahas mengenai penanganan banjir di kawasan DKI Jakarta, termasuk salah satunya menyangkut pembangunan tanggul sungai. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
"Semua sepakat DKI, PU, sama ATR/BPN, bekerja bersama untuk menuntaskan masalah banjir, sesuai tugas masing-masing. Nanti DKI akan membebaskan, mengeluarkan penlok, melakukan pembebasan sempadan, sehingga tanggul bisa segera dibangun," terang Zainal.
"Kalau yang sudah ada tanggulnya, gampang kan ukurnya, delineasinya. Ini tanggul, kan ada aturan, sempadan, sekian meter. Tanggul itulah yang dianggap batas badan sungai. Nanti ATR/BPN akan melakukan pendampingan, survei bersama, termasuk APH," sambungnya.
Zainal mengakui bahwa dalam sejarahnya penanganan banjir masih terkendala karena kurangnya koordinasi dan tiap-tiap instansi punya tantangannya tersendiri. Namun ia yakin, kali ini realisasinya bisa lebih cepat karena kesepakatan telah terjalin.
Di sisi lain, dirinya juga menyoroti tentang keberadaan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan sempadan sungai yang mengganggu program normalisasi hingga pembangunan tanggul. Hal ini juga yang kerap disinggung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di beberapa kesempatan lalu.
"Normalisasi itu memang perlu ruang, kalau ada sempadan, macem-macem. Cuma, ya seperti tempat lain, kita mau bangun bendungan, di situ ada hak milik orang lain, kan nggak mungkin langsung diusir. Kita kan harus memanusiakan juga, jangan-jangan dia dulu nggak tahu juga kalau itu aturannya seperti itu. Kita yang begitu-begitu, kita aja diskusi," ujarnya.
Sebagai informasi, pertemuan antara Kementerian PU, ATR/BPN, dan Pramono Anung dilaksanakan pada Kamis (13/3/2025). Pemerintah menargetkan program normalisasi Sungai Ciliwung dapat rampung pada 2026, tahun depan.
"Kami sudah membahas secara menyeluruh agar program ini bisa segera berjalan tanpa kendala, baik dari sisi teknis maupun administratif. Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan (2026)," kata Menteri PU Dody Hanggodo, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).
Saat ini, progres normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33,69 km sudah diselesaikan sepanjang 17,14 km. Sisanya, sepanjang 16,55 km, masih belum dikerjakan. Kementerian PU akan memastikan segala aspek teknis dan anggaran telah siap, sehingga setelah lahan dibebaskan pengerjaan dapat langsung dilakukan tanpa hambatan.
"Kami membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektare (ha) dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Ini menjadi prioritas kami dalam waktu dekat," ujarnya.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, pihaknya telah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung, khususnya di segmen antara Pengadegan hingga Rawajati. Lahan yang akan dibebaskan seluas 11 hektare (ha) dengan panjang 16 kilometer (km).
"Kami sudah menyusun time frame untuk pengadaan tanahnya. Setelah penetapan lokasi pada Maret 2025, kami targetkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025," jelas Nusron.
(shc/rrd)
