1 month ago
28
Deli Serdang -
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan terdapat sekitar 700 ribu hektare lahan potensial mangrove di Indonesia. Hanif Faisol menargetkan lahan potensial mangrove itu bakal rampung tahun 2030.
Hal itu disampaikan Hanif Faisol Nurofiq usai melakukan penanaman mangrove seluas 25 hektar bersama PT Freeport Indonesia di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Hanif mengatakan Indonesia memiliki lahan existing mangrove 3,4 juta hektar dan 700 ribu hektare potensial mangrove di Indonesia.
"Kita secara nasional, Indonesia memiliki mangrove seluas 3,4 juta hektar, terbesar di dunia, jadi kita 23 persen populasi mangrove ada di Indonesia, kita mempunyai 3,4 juta hektar existing mangrove seperti yang kita lihat ini, kemudian potensial mangrove artinya dulunya mangrove kemudian berubah menjadi tidak mangrove itu seluas 700 ribu hektar di seluruh Indonesia, itu yang menjadi target kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup," kata Hanif Faisol Nurofiq, Sabtu (30/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanif menilai perlu strategi khusus untuk menangani lahan potensial mangrove seluas 700 ribu hektar tersebut. Salah satunya dengan melakukan penanam mulai dari daratan menuju lautan.
"Harapan saya perlu strategi khusus untuk menangani 700 atau 600 ribu hektar itu melalui penanaman dari daratan ke lautan, ini lebih mungkin kemampuan hidupnya lebih tinggi, harapan saya seluruh pihak kita akan ikut bersama-sama," ucapnya.
Keterlibatan semua pihak termasuk pemerintah daerah untuk menstimulus semangat penanaman mangrove di daerah dinilai penting. Sehingga aktor-aktor lokal dalam mengkampanyekan penanaman mangrove bakal memiliki peran penting.
"Ini tentu perlu keterlibatan aktor-aktor lokal campaign di dalam melakukan restorasi mangrove di seluruh di Indonesia, tidak hanya melalui tangan-tangan dari pusat, tapi harapan saya seperti Bu Kadis bisa membangkitkan semangat teman-teman sosial untuk kemudian melakukan mandiri rehabilitasi mangrove tentu pemerintah pusat akan mendukung sepenuhnya," ujarnya.
Hanif menyebutkan jika saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan detail lahan mangrove dengan skala 1:50.000 hektar. Sehingga pihaknya bakal menyusun model pengelolaan yang tepat.
"Saat ini sedang dilakukan pemetaan detail dengan skala 1:50.000 untuk peta mangrove nasional, setelah itu maka kita akan menyusun model-model pengelolaannya," sebutnya.
Kementerian Lingkungan Hidup juga disebut sedang menyiapkan peraturan pemerintah terkait pengelolaan mangrove. Hal itu mengingat sebagian besar mangrove yang saat ini selamat hanya ada di kawasan status hutan negara.
"Mangrove sebagian besar yang selamat itu yang berada di dalam kawasan status hutan negara, baik itu cagar alam, hutan margasatwa, hutan lindung, maupun hutan produksi, yang di dalam status areal penggunaan yang lain atau non kawasan itu rentan sekali gangguannya, sehingga Kementerian LH sedang menyusun Peraturan Pemerintah terkait dengan pengelolaan mangrove, ini penting untuk melindungi mangrove-mangrove," ungkapnya.
Hanif berharap peta detail persebaran mangrove bakal rampung tahun 2025. Sehingga pihaknya dapat melakukan rencana detail melalui peta tersebut.
"Harapan kami di 2025 ini mestinya 3,4 juta hektar existing mangrove ditambah 700 ribu hektar potensial mangrove bisa terpetakan dengan detail dan langkah-langkah rencana detailnya segera kita bangun," bebernya.
Pihaknya bakal melibatkan seluruh jajaran untuk bergerak bersama kelompok masyarakat untuk melakukan penanaman. Kolaborasi dengan semua pihak dinilai penting untuk mengatasi persoalan ini.
"Saya akan melibatkan seluruh jajaran, baik itu dari teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan hidup maupun teman-teman kehutanan yang mungkin sudah terbiasa melakukan penanaman, jadi kita harus berkolaborasi dengan semua pihak untuk mengatasi ini," ucapnya.
Hanif berkomitmen bakal menyelesaikan lahan potensial mangrove seluas 700 ribu hektar di Indonesia. Hanif menargetkan hal itu selesai tahun 2030 atau masa kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto ini.
"600 ribu sebenarnya tidak begitu luas, tetapi karena letaknya menyebar perlu beberapa waktu, tetapi kita komitmen ini barang harus selesai, jadi kita tidak mungkin lagi menunda-nunda, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, kerja keras kita 600 ribu yang selalu kita dengung-dengungkan akan bisa selesaikan di 2030 masa kabinet ini," tutupnya.
(akd/akd)
