Israel Terdiam oleh Kritik Kanselir Jerman Soal Gaza

Jakarta -

Hingga Rabu sore, belum ada tanggapan resmi dari pejabat tinggi Israel terhadap kritik tajam yang dilontarkan Kanselir Jerman Friedrich Merz awal pekan ini terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza.

Dalam pidatonya pada Europaforum yang digelar Westdeutscher Rundfunk di Berlin , Merz menyebut situasi di wilayah Palestina itu sebagai "tragedi kemanusiaan dan bencana politik." Dia mengaku "tak lagi memahami tujuan" Israel menggelar operasi militer teranyar, dan menekankan bahwa meski menyadari beban sejarah, Jerman tidak bisa diam saat "hukum humaniter internasional jelas-jelas dilanggar." Menurut Merz, "jika batas-batas itu dilewati, maka kanselir Jerman juga harus bersuara.

Pernyataan Merz merupakan ungkapan paling sengit dari seorang pejabat tinggi Jerman terhadap tindakan Israel di Gaza. Ucapannya itu sontak direspon Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, yang menyatakan bahwa "kata-kata Kanselir Friedrich Merz memiliki bobot" dan karena Merz adalah sahabat Israel, ucapannya dianggap serius, berbeda dengan pihak yang, menurut Prosor, "hanya mengkritik Israel secara sepihak."

Namun dia menegaskan, usai serangan Hamas pada 7 Oktober, Israel "tidak dapat menerima terbentuknya negara teror Hamas kedua." Dia menyebut Israel berada dalam dilema, antara menyelamatkan sandera, menjamin bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, dan sekaligus melawan terorisme.

Prosor menuduh Hamas mengubah sekolah menjadi gudang senjata, masjid menjadi barak, dan rumah sakit menjadi pusat komando. Gerakan perlawanan Islam, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teror oleh Israel, Jerman, dan sejumlah negara lain itu, membantah tuduhan tersebut.

"Kritik yang mengena"

Simon Wolfgang Fuchs, pakar Islam dari Universitas Ibrani Yerusalem, mencatat minimnya reaksi pejabat pemerintah Israel terhadap Merz di tengan ramainya liputan media nasional. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa komentar sang kanselir dianggap serius, namun tetap disampaikan dengan hati-hati. "Kemungkinan karena Merz, meski mengkritik, tetap menyampaikan pandangannya dengan cukup hati-hati terkait konsekuensi yang mungkin timbul," ujarnya.

Fuchs membandingkan sikap Merz dengan negara-negara Eropa lain yang telah lebih tegas mengecam Israel. "Kanselir Merz justru selama ini sangat berhati-hati. Diamnya elit politik Israel saat ini kemungkinan menjadi tanda bahwa komentar Merz sangat mengena, dan menunjukkan betapa seriusnya kata-katanya disikapi di Yerusalem Barat," ujarnya merujuk kepada ibu kota baru Israel.

Surat kabar Haaretz menjadi salah satu media yang menanggapi pernyataan Merz secara editorial. Dalam artikelnya, harian berhaluan liberal itu menulis, kritik dari politisi sayap kiri terhadap Netanyahu biasanya dibalas dengan tudingan tunduk pada pengaruh antisemitisme. Namun kritik dari tokoh pro-Israel seperti Merz justru tidak dijawab, atau bahkan diabaikan.

"Seperti dalam kasus Presiden AS Donald Trump, hanya politisi sayap kanan yang bisa memengaruhi Perdana Menteri yang keras kepala ini," tulis Haaretz soal kanselir partai konservatif CDU tersebut.

Kemunduran diplomatik bagi Israel

Haaretz menuduh, betapa Netanyahu memimpin "perang pemusnahan bermotif politik" terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, dengan puluhan warga sipil tewas setiap hari menurut data otoritas kesehatan Gaza. Haaretz menilai sikap hati-hati Duta Besar Prosor, yang biasanya melabeli kritik terhadap Israel sebagai antisemitisme, mengungkap kenyataan pahit bahwa "Israel hanya mendengar sahabat konservatifnya."

Peter Lintl, pakar Israel dari lembaga think tank Wissenschaft und Politik di Berlin, menilai bahwa pernyataan Merz tak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar. Menurutnya, sebagian besar negara anggota Uni Eropa kini mendukung usulan meninjau ulang Perjanjian Asosiasi dengan Israel (Assoziierungsabkommen), yang mempererat hubungan ekonomi, tetapi juga mewajibkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Lintl, fakta bahwa perjanjian ini kini dipertanyakan menunjukkan bahwa tekanan global mulai dirasakan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Ditambah lagi, kritik terhadap Israel juga datang dari pemerintahan dan senator Amerika Serikat yang dikenal pro-zionisme. "Dalam konteks ini, perubahan nada dari Jerman pasti akan didengar," ujarnya.

Fuchs menambahkan, kekhawatiran juga dirasakan di dalam negeri. "Banyak warga Israel takut bahwa negara mereka tengah kehilangan reputasi secara drastis, sampai-sampai tak lagi dianggap sebagai bagian dari nilai Barat," kata Fuchs. "Padahal mayoritas warga Israel merasa menjadi bagian dari Barat dan ingin mempertahankan ikatan tersebut."

Tekanan dari arah balik

Namun, menurut Lintl, kecil kemungkinan pernyataan Merz akan cukup kuat untuk menghentikan jalannya perang. Dia mencatat, tekanan politik terbesar terhadap Netanyahu justru datang dari barisan sendiri, dengan sejumlah anggota kabinetnya menuntut pendudukan permanen Jalur Gaza. Netanyahu sangat bergantung secara politik kepada kelompok ultranasionalis Yahudi, sehingga arah kebijakan sangat bergantung pada kekuatan internal tersebut.

Haaretz mengakhiri komentarnya dengan seruan kepada para politisi Jerman, untuk tidak lagi secara buta menjamin "hak eksistensi Israel," tanpa mempertanyakan bagaimana hak itu digunakan. "Tanggung jawab mereka justru terletak pada mempertanyakan bagaimana eksistensi itu dijalankan – terutama karena eksistensi tersebut juga berdiri di atas dukungan mereka."

"Sebagai sahabat Israel," tulis Haaretz, "Merz harus memilih: apakah sasarannya hanya menjadi viral di Instagram atau dia ingin benar-benar bertindak untuk menghentikan pembantaian brutal terhadap anak-anak Palestina di Gaza, yang tampaknya tidak akan segera dihentikan oleh Netanyahu."

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Agus Setiawan

(ita/ita)