Implementasi Pendidikan Dasar Gratis

Jakarta -

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa negara harus membiayai pendidikan dasar baik untuk sekolah negeri maupun swasta tentu berdampak besar kepada alokasi anggaran pendidikan yang perlu ditanggung oleh pemerintah. Strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan putusan MK, bisa dilakukan dengan menambah alokasi anggaran untuk pendidikan secara keseluruhan jika memang mampu atau bisa dilakukan dengan mengalokasikan anggaran lebih banyak kepada jenjang pendidikan dasar dengan mengurangi anggaran untuk jenjang pendidikan di atasnya.

Dengan melakukan relokasi anggaran pendidikan berdasarkan jenjang pendidikannya memang tidak akan berdampak kepada penambahan jumlah anggaran untuk pendidikan secara keseluruhan tetapi konsekuensinya kemudian adalah dengan meningkatnya beban biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat untuk jenjang pendidikan di atasnya.

Tentu hal ini bisa dilakukan pemerintah dengan terlebih dahulu melihat minat masyarakat dalam melanjutkan pendidikan, sebagai contoh jika ada indikasi penurunan minat masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi maka hal ini bisa menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengurangi anggaran pendidikan tinggi dan mengalokasikannya lebih besar untuk pendidikan dasar.

Selain faktor minat masyarakat dalam melanjutkan pendidikan, faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah berkaitan dengan produktivitas anggaran pendidikan. Ketika berbicara produktivitas anggaran pendidikan, maka hal ini akan berkaitan erat dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan di setiap jenjang pendidikan yang ada.

Perlu dikaji produktivitas penggunaan anggaran pendidikan selama ini di jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi, mana yang tingkat produktivitasnya tinggi dan mana yang rendah. Kajian terhadap produktivitas penggunaan anggaran pendidikan lintas jenjang, akan menjadi dasar keputusan pemerintah untuk menambah jumlah anggaran pendidikan secara keseluruhan atau sebaliknya cukup dengan melakukan relokasi anggaran pendidikan dari satu jenjang ke jenjang yang lainnya.

Di sisi lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah tentunya berkaitan dengan inflasi di sektor pendidikan, seperti diketahui bahwa biaya pendidikan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, sehingga hal ini tentunya akan bisa memberatkan masyarakat jika pemerintah tidak menambah subsidi untuk biaya pendidikan yang perlu ditanggung oleh masyarakat.

Jenjang pendidikan mana yang tingkat inflasinya paling tinggi perlu menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk menambah atau mengurangi anggaran pendidikan di samping produktivitas anggaran pendidikan. Besaran anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk setiap jenjang pendidikan ini tentunya akan berpengaruh terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) di setiap jenjang pendidikan.

Sebagai catatan dengan adanya putusan MK agar pemerintah menanggung biaya pendidikan di jenjang pendidikan dasar yang berlaku baik untuk sekolah negeri dan swasta, maka tentunya akan meningkatkan APK di jenjang pendidikan dasar yang dalam hal ini berbanding lurus dengan beban biaya pendidikan yang perlu ditanggung oleh pemerintah di jenjang pendidikan dasar.

Di sisi lain jika pemerintah tidak menambah alokasi anggaran pendidikan secara keseluruhan, maka hal ini akan berdampak kepada APK di jenjang pendidikan yang anggaran pendidikannya dikurangi, sehingga perlu dipertimbangkan secara cermat oleh pemerintah dampak dari strategi anggaran pendidikan yang akan digunakan dalam rangka mewujudkan putusan MK di atas.

Secara umum bisa dicermati bahwa putusan MK untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis bagi warga negara dalam implementasinya nanti perlu mempertimbangkan banyak faktor termasuk strategi yang akan diambil oleh pemerintah berhubungan dengan strategi penggunaan anggaran pendidikan, minat masyarakat, inflasi sektor pendidikan dan APK, yang satu sama lain saling berhubungan erat.

Yudha Nata Saputra, Praktisi Pendidikan, Alumnus S-3 Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara.

(dhn/dhn)