Banding Diterima, Tarif Trump Tetap Berlaku

Jakarta -

Pengadilan banding federal pada Kamis (29/05) mengizinkan Presiden Trump untuk sementara waktu melanjutkan penerapan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Darurat. Pengadilan mengizinkan kebijakan itu berlaku sembari pemerintahan Trump mengajukan banding atas putusan yang membatalkan sebagian besar kebijakan ekonomi kontroversialnya tersebut.

Pengadilan Banding untuk Wilayah Federal mengabulkan permintaan darurat dari pemerintahan Trump yang beralasan penghentian kebijakan tersebut dapat berdampak serius terhadap "keamanan nasional negara."

Putusan ini menangguhkan keputusan sebelumnya dari Pengadilan Perdagangan Internasional AS yang keluar sehari sebelumnya.

Menangguhkan putusan pengadilan sebelumnya

Pada Rabu (28/05), Pengadilan Perdagangan Internasional menyatakan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dalam menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk menetapkan tarif terhadap sebagian besar mitra dagang Amerika Serikat.

Dalam keputusan mengejutkan itu, tiga hakim menyatakan bahwa menurut Konstitusi AS, wewenang menetapkan tarif berada di tangan Kongres, bukan presiden. Mereka menilai Trump menyalahgunakan IEEPA, yang seharusnya digunakan untuk merespons ancaman darurat nasional, untuk kepentingan politik dagang.

"Putusan dari Pengadilan Perdagangan Internasional sangat keliru dan politis! Semoga Mahkamah Agung membatalkan keputusan yang mengancam negara ini, DENGAN CEPAT dan TEGAS," tulis Trump lewat media sosialnya.

Usaha kecil terdampak, sempat ajukan gugatan kebijakan tarif

Di luar putusan besar dari pengadilan dagang tersebut, seorang hakim federal lainnya, Rudolph Contreras, juga memutuskan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya saat memberlakukan tarif terhadap dua perusahaan mainan edukatif asal Illinois. Menurut AP, kedua perusahaan mengklaim harus menaikkan harga hingga 70% agar bisa bertahan.

Jeffrey Schwab dari Liberty Justice Center—yang mewakili lima usaha kecil dalam gugatan terpisah—mengatakan bahwa kliennya menghadapi "ancaman langsung terhadap kelangsungan bisnis mereka."

Namun dengan keputusan pengadilan banding terbaru, tarif akan tetap diberlakukan sembari proses hukum berlanjut. Secara agenda, tanggapan dari penggugat dijadwalkan paling lambat 5 Juni 2025, sementara pemerintah akan menyampaikan balasannya pada 9 Juni 2025.

Bagaimana negara-negara merespons?

Keputusan pengadilan ini disambut dengan hati-hati oleh berbagai negara. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa ini adalah "urusan dalam negeri AS" dan memilih menunggu hingga proses hukum selesai. Jerman dan Komisi Eropa juga belum memberi komentar.

Namun, Perdana Menteri Kanada Mark Carney sempat merespons. "Ini sesuai dengan posisi lama Kanada bahwa tarif Trump tidak sah," ujarnya kepada AFP.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa proses hukum belum mempengaruhi jadwal negosiasi dagang. "Mitra dagang kami datang dengan itikad baik," katanya kepada Fox News.

Memperpanjang ketidakpastian ekonomi

Ketidakpastian hukum ini juga memicu reaksi hati-hati di pasar keuangan. Meskipun saham naik pada Kamis (29/05), investor masih menahan diri akibat potensi proses hukum yang panjang.

"Tarif saat ini tetap sekitar 15 persen," tulis Oxford Research dalam laporan yang dikutip Reuters, "jauh di atas rata-rata 2–3 persen sebelum Trump kembali menjabat." Biaya tambahan ini berdampak pada berbagai sektor, dari otomotif hingga barang konsumsi.

Beberapa perusahaan besar seperti General Motors dan Ford bahkan membatalkan proyeksi bisnis mereka. Sementara perusahaan multinasional seperti Honda dan Campari mempertimbangkan relokasi operasional guna menghindari beban tarif yang terus berlanjut.

Proses hukum ini "menambah ketidakpastian terhadap arah kebijakan perdagangan AS ke depan," terutama karena proses banding masih berlangsung, ujar kepala ekonom EY, Gregory Daco, dikutip dari AFP.

"Perkembangan hukum ini memperbesar ketidakpastian jangka panjang bagi bisnis yang bergantung pada rantai pasok lintas negara," tambahnya.

(Sumber: Reuters, AP, AFP)

Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Tezar Aditya

Editor: Rahka Susanto

(ita/ita)