Indonesia Perlu Dorong WTO Sehatkan Perdagangan Internasional

Jakarta -

Dunia kembali dihadapkan awan kelabu. Perekonomian global terdistorsi karena kebijakan pengenaan tarif dari berbagai negara yang dimulai dari perang tarif Amerika Serikat dan China di babak kedua, setelah babak pertama di tahun 2018. Padahal perekonomian global dua tahun ini cukup recovery pasca pandemi COVID-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina.

Namun sejak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, pada periode keduanya pada November 2024 lalu, telah membawa Amerika Serikat sebagai kekuatan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar dunia, sebesar US$ 27,7 triliun ke medan peperangan perdagangan, terutama dengan adidaya baru Tiongkok dengan PDB sebesar US$ 17,7 triliun.

Presiden Trump juga membawa Amerika Serikat 'memusuhi' tetangganya seperti Kanada dan Meksiko dalam babak perang dagang baru. Situasi ini tentu membuat masa depan perekonomian global akan lebih suram. Dengan mencermati pernyataan Presiden Trump di berbagai media global, bahwa ia cenderung menentang perdagangan bebas, menggunakan kebijakan tarif untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak, dan upaya untuk memperkecil gap nilai barang ekspor dan impornya.

Amerika Serikat yang dulunya penganjur perdagangan bebas kini berbalik arah, menuju proteksionis. Padahal mereka seharusnya bisa belajar atas McKinley Tariff di era Presiden William Mckinley pada tahun 1843. Dan kebijakan McKinley tariff tersebut ikut memberi kontribusi long depression global di 1873 hingga 1896

Langkah sepihak Amerika Serikat ini kita khawatirkan membawa petaka global seperti era Mckinley. Apalagi negara negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko memberikan balasan serupa. Terbaru, Trump juga mengenakan tarif atas barang barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 32%.

Di dalam negeri, kita juga menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah seperti penurunan daya beli, kondisi pasar saham, dan keuangan yang sangat volatile. Merespon situasi ini, saya menyarankan pemerintah mengambil beberapa langkah dan inisiatif, antara lain;

1. Mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO) untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan. Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan.

Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas serta sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

2. Di dalam negeri, pemerintah bisa mengambil langkah langkah untuk menghadapi ketidakpastian tanpa batas waktu, antara lain;

a. Menjaga produk produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional, mencari pasar pengganti, jika produk produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif. Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan.

b. Memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor, hal ini sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa.

c. Memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir.

d. Memperluas dan memperdalam skema bilateral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.

e. Menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat.

f. Memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional.

g. Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat dirujuk oleh para pelaku usaha.

Demikian, kiranya bisa menjadi pertimbangan pemerintah.

Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI

(akd/akd)