Hungaria Keluar dari Mahkamah Pidana Internasional, Jadi Kado bagi Netanyahu

Jakarta -

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban tampaknya tengah menguji sejauh mana institusi-institusi internasional dapat dilemahkan dan digoyahkan.

Satu hal yang tak bisa disangkal dari sekutu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini adalah bahwa ia tidak pernah bertindak setengah hati atau sekadar "gertak sambal".

Dalam taktik politiknya, si penggemar sepak bola Viktor Orban lebih sering memilih untuk menyerang daripada bertahan, dan ketika pemberitaan mengenai dirinya semakin negatif, ia kadang-kadang dengan sengaja mengguyurkan "minyak pada bara api yang berkobar".

Begitulah yang ia lakukan, bahkan sebelum kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Budapest pada hari Kamis (03/04)), Sekretaris Menteri Hungaria Gergely Gulyas mengumumkan melalui kantor berita negara MTI pada pagi itu bahwa Hungaria ingin keluar dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC.

Pemerintah Hungaria telah memulai langkah tersebut, dan proses keluar akan dilakukan sesuai dengan semua tenggat waktu yang berlaku. Tak lama setelah itu, keputusan tersebut diterbitkan dalam Lembaran Resmi Hukum Hungaria.

Keluarnya Hungaria dari ICC sudah dipertimbangkan sejak Februari. Gulyas dengan hati-hati menambahkan bahwa Hungaria berada dalam situasi hukum yang khusus.

Meskipun negara ini telah bergabung dengan ICC, karena Parlemen Hungaria tidak pernah menerbitkan Statuta Roma, yang menjadi dasar ICC, Hungaria tidak wajib melaksanakan perintah penangkapan.

Untuk menyelesaikan ketidaksesuaian dalam situasi hukum tersebut, Hungaria memutuskan untuk keluar. Meskipun Parlemen Hungaria telah meratifikasi Statuta tersebut pada 2002, namun hal itu tidak pernah diterbitkan dalam Lembaran Resmi.

Meski langkah ini menimbulkan kegemparan internasional, tidak ada yang terkejut. Ketika perintah penangkapan dari ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikeluarkan pada 21 November 2024, hanya beberapa jam setelahnya, Viktor Orban dengan penuh semangat mendeklarasikan pihaknya mendukung Netanyahu sepenuhnya.

Perintah penangkapan itu ia sebut sebagai "berani, sinis, dan sepenuhnya tidak dapat diterima", tulis Orban di X dan malah mengundang "sohibnya" itu ke Hungaria, "di mana kami akan menjamin kebebasan dan keselamatannya", sindirnya.

Segera setelah itu, pada Februari 2025, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menyatakan bahwa negara mereka sedang mempertimbangkan untuk keluar dari ICC. Pernyataan semacam ini, dalam pemerintahan Orban, sering kali menjadi sinyal bahwa keputusan seperti itu akan segera diambil.

Keluarnya dari ICC baru akan berlaku setelah satu tahun

Media independen Hungaria dan pengamat menanggapi langkah ini dengan setengah terkejut, setengah sinis. Majalah mingguan HVG (Heti Vilaggazdasag) memberi judul: "Mengapa kita butuh Mahkamah Internasional? Tidak ada yang boleh memaksa kita untuk menangkap siapa yang kita pilih!" Portal 444.hu menulis: "Netanyahu seharusnya ditangkap di bandara, tapi kita lebih memilih keluar dari ICC."

Pakar hukum internasional di Universitas Corvinus Budapest, Tamas Hoffmann, mengatakan kepada surat kabar Blikk, bahwa dengan keluar dari ICC, "pemerintah Hungaria memberi sinyal bahwa mereka tidak peduli dengan penanggulangan kejahatan internasional dan perlindungan hak asasi manusia."

Secara hukum, Hungaria sebenarnya tetap diwajibkan untuk menangkap Netanyahu, meskipun negara ini berencana keluar dari ICC. Sebab, keluar dari ICC baru akan berlaku setelah tenggat waktu satu tahun, dimulai dari tanggal pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Keluarnya dari ICC lebih dari sekadar kado untuk Netanyahu

Meski demikian, Viktor Orban dan Benjamin Netanyahu merayakan pengumuman keluarnya Hungaria dari ICC dengan antusias di konferensi pers bersama pada hari Kamis (04/04).

Orban menyebut ICC sebagai "Mahkamah politik". Netanyahu kemudian memuji pernyataan Orban dan menyebut ICC sebagai institusi "korup" dan mengancam demokrasi. Pertanyaan dari wartawan tidak diizinkan selama konferensi pers.

Fakta bahwa Hungaria mengumumkan keluar dari ICC pada hari yang sama dengan kunjungan Netanyahu jauh lebih dari sekadar kado Orban kepada sahabatnya itu. Perdana Menteri Hungaria telah meluncurkan serangan politik besar tahun ini: "Perang melawan Kekaisaran Brussel", yakni tentang transformasi Uni Eropa menjadi federasi negara-negara berdaulat yang hanya terhubung oleh kepentingan ekonomi, serta perjuangan melawan para kritikus Orban.

Dalam pidatonya pada Hari Nasional 15 Maret, Orban menyebut para kritikus tersebut sebagai "serangga yang baru nongol lagi setelah istirahat musim dingin", yang kini akan "dibasmi."

Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, Orban merasa bahwa masa-masa ini sangat menguntungkan untuk melakukan serangan politik semacam itu. Ia mengandalkan dukungan sekutu-sekutu dari aliansi partai Patrioten untuk Eropa, yang kini menjadi fraksi ketiga terbesar di Parlemen Eropa.

Dengan demikian, keluar dari ICC juga dapat diinterpretasikan sebagai ujian untuk melihat sejauh mana institusi transnasional dapat diserang dan mungkin dihancurkan.

Langkah ini juga terkait dengan keanggotaan Hungaria di Uni Eropa, mengingat keanggotaan ICC sangat erat terkait dengan keanggotaan dalam Uni Eropa.

Hungaria adalah satu-satunya negara UE yang memutuskan untuk keluar dari ICC. Maka dari itu, keputusan ini juga menyentuh pertanyaan apakah Orban juga berniat untuk mengeluarkan negaranya dari Uni Eropa?

Orban menginginkan Uni Eropa yang berbeda

Hingga kini, Orban masih berpegang pada anggapan bahwa Hungaria akan tetap menjadi anggota Uni Eropa - dalam bentuk yang diubah menurut visinya. Keluar dari Uni Eropa tidak dapat diterima secara politik di Hungaria saat ini dan kemungkinan besar akan menjadi akhir karier politik Orban.

Namun demikian, Perdana Menteri Hungaria itu terus menggempur Uni Eropa - dimulai dengan mitos sayap kanan mengenai "pertukaran populasi", yang menyatakan bahwa Eropa akan kehilangan akar-akar Kristen-nya akibat migrasi, hingga narasi "Gayropa", di mana partai pemerintah Fidesz bahkan bertindak melawan gerakan LGBTQ di Hungaria.

Di dalam negeri, Orban meluncurkan kampanye besar melawan para kritikusnya - yang ia sebut dengan hina sebagai "serangga" dan perlu "pembersihan besar pada masa Paskah".

Tujuannya tampaknya adalah untuk memperkuat kekuasaannya sedemikian rupa sehingga alternatif politik hampir tidak mungkin lagi.

Sementara itu, ketidakpuasan terhadap korupsi dan kecenderungan otoriter dalam sistem pemerintahan semakin meningkat di Hungaria.

Hal ini terlihat, antara lain, pada partai oposisi Tisza (Hormat dan Kebebasan) yang didirikan tahun lalu, kini memimpin survei dengan selisih besar dibandingkan dengan Partai Fidesz milik Orban.

Pemimpin partai tersebut, Peter Magyar, saat ini dianggap sebagai politisi paling populer di negara itu.

Namun, jurnalis Imre Para-Kovcs bersikap skeptis terhadap kemungkinan perubahan politik. "Hungaria kebal terhadap perubahan," tulisnya. Harapan sebagian orang bahwa negara ini akan berubah secara mendasar adalah sebuah ilusi "para pemimpi yang simpatik".

*Artikel ini dialihbahasakan dari teks berbahasa Jerman

(haf/haf)