DPRD Surabaya Dorong Pemkot Dukung Penuh Program Koperasi Merah Putih

Jakarta -

Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni, mendorong Pemerintah Kota Surabaya memberi dukungan penuh pada program nasional Koperasi Merah Putih (KMP). Koperasi Merah Putih dinilai mampu memperkuat UMKM dan ekonomi kerakyatan di Kota Pahlawan.

Arif menegaskan pembentukan KMP merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, selain ketahanan pangan dan Sekolah Rakyat.

"Presiden Prabowo memiliki latar belakang dan pemahaman pertahanan dan keamanan yang paripurna. Presiden tentu sangat berharap tiga program prioritas ini disambut oleh pemerintah daerah. Salah satunya Surabaya," kata Arif dalam keterangan resmi, Kamis (29/5/2025).

Ia menjelaskan, KMP bisa menjadi instrumen nyata dalam menggerakkan ekonomi masyarakat bawah. Dengan asas koperasi 'dari, oleh, dan untuk anggota,' dukungan alokasi dana dari pemerintah pusat diyakini mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan informal.

"Koperasi itu juga dari soko guru ekonomi. Jadi ada perekonomian macro dan micro. Dan yang micro ini salah satunya melalui pembentukan Koperasi Merah Putih," ungkap Arif.

Lebih lanjut, ia menilai program ini sejalan dengan visi pembangunan Pemkot Surabaya, termasuk dalam program Kampung Madani yang menekankan gotong royong di bidang ekonomi.

Arif juga berharap, Koperasi Merah Putih bisa hadir di tengah kebutuhan riil masyarakat. Ia mencontohkan jika KMP di Kecamatan Wonocolo berperan sebagai pangkalan resmi gas elpiji, maka distribusi akan lebih efisien dengan melibatkan toko-toko rumah tangga di sekitarnya.

"Sehingga mengambilnya tidak jauh-jauh. Ketika jika bisa memotong biaya distribusi. Otomatis, maka harga di masyarakat tidak lebih tinggi," ungkap Arif.

Namun ia mengingatkan, pembentukan KMP harus mempertimbangkan karakteristik tiap wilayah. Karena perbedaan geografis dan kebutuhan warga Surabaya yang cukup beragam, maka penerapan program harus disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing.

"Karena apa, karakteristik warga Kota Surabaya berbeda-beda. Geografisnya juga berbeda-beda. Maka harus dimasukkan dengan kaerifan lokal masing-masing wilayah agar lebih efektif," ucap Arif.

Arif juga meminta ke Pemkot Surabaya lewat Dinas Koperasi dan Perdagangan, aktif melakukan pembinaan dan pengawasan. Jangan sampai koperasi hanya dibentuk namun tidak didampingi secara berkala.

"Saya juga berharap Dinas Koperasi dan Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala. Jangan sampai hanya dibentuk dan diawasi setahun sekali dalam rapat anggota tahunan (RAT)," ungkap Arif.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengurus koperasi agar mampu menangkap peluang usaha dan mengembangkan potensi untuk kesejahteraan anggota.

"Jangan hanya datang satu tahun sekali pada rapat tahunan," ucap Arif.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran KMP tidak boleh menyingkirkan koperasi yang sudah lebih dulu eksis. Sebaliknya, ia berharap pemerintah perlu mengorkestrasi agar semua koperasi dapat tumbuh bersama.

"Tugas pemerintah kota mengkolaborasikan. Sehingga tidak mematikan satu sama lain. Justru progam pemerintah ini bisa menunjang cita-cita besar tentang Koperasi Soko Guru Ekonomi," tandas Arif Fathoni.

Simak juga Video: Wamenkop Sebut Pembentukan Kopdes Merah Putih di Sumbar Sudah 100%

(anl/ega)