Jakarta -
Perum Bulog membeberkan strategi dalam merealisasikan penugasan untuk pengadaan 3 juta ton setara beras dari dalam negeri. Penugasan tersebut berdasarkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI No. 24/TS.03.03/K/I/2025 tentang Penugasan Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri.
Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, penugasan itu diberikan dalam rangka mendukung stabilitas pangan nasional. Selaras dengan itu, pihaknya telah menyusun rencana pengadaan atau penyerapan gabah dan beras berdasarkan potensi panen di setiap wilayah kerja atau kantor wilayah Perum Bulog.
"Pengadaan ini dirancang untuk memastikan ketersediaan pasokan beras secara nasional, dengan memaksimalkan penyerapan hasil panen petani selama periode utama panen (Februari-April 2025)," kata Wahyu dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wahyu menyampaikan, realisasi pengadaan Bulog selama periode 2000-2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Puncak realisasi pengadaan terjadi pada 2009 dan 2012 dengan capaian 3,6 juta ton. Namun, pada 2012 realisasi pengadaan menunjukkan tren penurunan secara bertahap yang disebabkan oleh berbagai faktor.
Data tersebut yang menjadi dasar bagi strategi pengadaan 2025. Wahyu memaparkan, strategi untuk mengoptimalkan pengadaan gabah dan beras 2025 yang akan Bulog lakukan ada empat.
Strategi tersebut meliputi, pertama, sinergi pengadaan di tingkat kantor wilayah (kanwil) dan kantor cabang (kancab) dengan petani atau gabungan kelompok tani (gapoktan). Langkah ini dilakukan melalui kemitraan dengan mitra maklon dan berbagai asosiasi terkait.
"Kedua, untuk memperkuat koordinasi Perum Bulog membentuk posko pengadaan di setiap kanwil dan kancab. Selain itu (ketiga), Perum Bulog mengerahkan tim jemput gabah, bekerja sama dengan Liaison Officer guna mempercepat proses penyerapan hasil panen," imbuhnya.
Bulog libatkan TNI dan Polri serap gabah. Cek halaman berikutnya.
Bulog Libatkan TNI dan Polri
Keempat, dalam pelaksanaannya Perum Bulog melibatkan jajaran TNI dan Polri sebagai bentuk upaya ekstraordinari untuk mendukung penyerapan gabah di lapangan. Seluruh proses ini didukung oleh sistem monitoring harian untuk memastikan kendali dan percepatan serapan gabah dan beras dalam negeri secara optimal.
Sebagai bagian dari strategi pengadaan, Bulog membeli Gabah Kering Panen (GKP) yang diolah menjadi beras di sentra pengolahan padi atau melalui mitra maklon sesuai HPP. Proses pembelian dilakukan oleh tim jemput gabah.
Sementara poktan dan gapoktan mengirimkan GKP ke mitra maklon untuk mengolahnya menjadi beras. Untuk mempermudah akses, kanwil dan kancah Bulog memasang sepanduk pada mitra maklon sebagai sentra pembelian GKP.
Selanjutnya, optimalisasi pengadaan didukung juga dengan adanya infrastruktur, dengan total kapasitas pengeringan kurang lebih 751.000 ton per bulan dan potensi pengadaan GKP selama Musim Tanam (MT) I 2025 rentang Februari-April 675.000 ton. Selain itu, Perum Bulog juga akan melaksanakan pengadaan beras melalui Mitra Pengolahan Padi (MPP).
Sesuai ketentuan Bapanas, pengadaan dilakukan dengan harga Rp 12.000 per kilogram (kg), dengan dukungan 1.294 mitra aktif, beras diterima langsung di depan pintu gudang Perum Bulog. Sementara mitra juga melakukan pemberian GKP dari petani sesuai HPP.
"Strategi pendukungnya mencakup pembuatan surat penyataan komitmen pengadaan dan melampirkan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan. Perum Bulog juga telah menjalin komitmen dengan Perpadi, Kementerian Pertanian, dan Asisten Teritorial Kasad yang kami tandatangani pada tanggal 30 Januari 2025," kata dia.
Dalam kerja sama ini, Perpadi berkomitmen memasok 2,1 juta ton setara beras di 16 wilayah, dengan kontribusi terbesar berasal dari Sulawesi Selatan 500.000 ton. Langkah ini memperkuat sinergi pengadaan nasional, memastikan suplai yang stabil dan mendukung capaian target serapan sesuai dengan harapan.
Sebagai informasi, Bulog memiliki anggaran Rp 39 triliun untuk menyerap gabah petani pada waktu panen raya di Februari, Maret, dan April. Per akhir Januari, Bulog memiliki dana Rp 23 triliun. Berdasarkan kesepakatan Kementerian Keuangan, anggaran Bulog untuk menyerap padi ditambah Rp 16,6 triliun.