3 hours ago
1
Jakarta -
Pengamat transportasi menyoroti pemangkasan anggaran transportasi umum lebih dari 50%. Padahal penyelenggaraan angkutan umum dinilai untuk memikirkan kaum fakir yang terpinggir yang biasanya memiliki akses terhadap transportasi buruk.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) boleh saja dilakukan, namun harus selektif sehingga tidak banyak memotong anggaran Kementerian/Lembaga yang tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Menyayangkan pemangkasan anggaran dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang berimbas terhadap isu lain, termasuk anggaran transportasi umum harus dikorbankan," kata Djoko dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan catatannya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menganggarkan Rp 437,9 miliar pada 2024 untuk program BTS di 11 kota dengan total 46 koridor. Pada 2025 jumlahnya menyusut menjadi Rp 177,5 miliar bagi enam kota lama dan dua kota baru.
Anggaran Program Pembelian Layanan (Buy the Service) tahun 2025 sebesar Rp 177.490.979.000 hanya akan diterapkan di 6 kota yakni Palembang (1 koridor, 13 bus senilai Rp 8.715.077.406), Surakarta (3 koridor, 42 bus senilai Rp 27.035.812.353), Makassar (1 koridor, 20 bus senilai Rp 17.014.376.067), Banyumas (4 koridor, 52 bus Rp 37.563.022.520), Surabaya (1 koridor, 14 bus Rp 13.899.917.590) dan Balikpapan (2 koridor, 19 bus Rp 20.792.166.110), serta terdapat tambahan 2 kota yakni Manado (2 koridor, 20 bus Rp 15.856.060.000) dan Pontianak (2 koridor, 19 Bus Rp 16.147.436.000).
Sebelumnya di tahun 2024 Pembelian Layanan (Buy the Service) diterapkan di 10 kota yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya, serta terdapat tambahan 1 kota yakni Balikpapan. Total penumpang yang diangkut selama tahun 2024 sebanyak 16.047.887 penumpang dengan fare box sebesar Rp 47,65 miliar.
"Sungguh ironis di tengah upaya pemerintah menginginkan Indonesia Maju dengan semangat menuju Indonesia Emas 2045, namun untuk urusan angkutan umum saja diabaikan. Janji memberikan subsidi angkutan perkotaan dilupakan. Indonesia Emas 2045 hanya mimpi. Perlu dimengerti transportasi umum adalah satu indikator kota layak huni," tegas Djoko.
Keberadaan angkutan umum disebut tidak hanya untuk mengatasi kemacetan, melainkan juga mengurangi polusi udara atau menurunkan angka kecelakaan.
Tidak hanya itu, angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagian anak disebut harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya.
"Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting," ungkapnya.
Selain itu, rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi bisa berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi. Pembiaran terhadap kondisi yang ada disebut akan mempercepat hilangnya pelayanan angkutan umum.
"Intervensi pemerintah diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan," jelasnya.
Keberadaan angkutan umum juga dinilai dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi di daerah. Angkutan umum sebagai salah satu penentu tingkat inflasi sehingga daerah yang tidak memiliki angkutan umum, tingkat inflasinya akan cenderung tinggi.
"Jangan kurangi anggaran subsidi angkutan umum, jika perlu ditambah supaya tujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hanya mimpi, namun akan menjadi kenyataan," tegasnya.
(aid/kil)
