4 days ago
12
Jakarta -
Pemerintah mulai membangun 200 sekolah rakyat sepanjang tahun 2025 ini. Langkah ini sebagai bagian dari instrumen pemerintah dalam pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).
"Jadi, kita berusaha targetnya untuk tahun ini akan memulai sebanyak 200 sekolah. Yang 53 (sekolah) pada posisi sudah siap untuk tahun ini hanya melakukan perbaikan-perbaikan, tetapi sisanya 147 (sekolah) kita harus bangun baru," kata Prasetyo, dalam konferensi pers usai pertemuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun demikian, Prasetyo belum dapat memastikan berapa anggaran keseluruhan yang dibutuhkan untuk membangun sebanyak 147 sekolah tersebut. Meski begitu, ia memastikan tidak akan ada kendala dalam prosesnya.
"Karena ini sudah menjadi keputusan dari pemerintah, insyaAllah anggaranya tidak ada masalah, sudah disiapkan," ujarnya.
Sedangkan menyangkut lokasi, pemerintah pusat berkoordinasi erat dengan pemerintah kabupaten. Prasetyo menambahkan, pihaknya akan memprioritaskan pendirian sekolah-sekolah rakyat di titik-titik garis kemiskinan.
"Sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Mensos, bahwa titik-titik kita prioritaskan di kantong-kantong di mana saudara-saudara kita masih banyak berada di garis-garis kemiskinan," kata dia.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya telah melangsungkan survei terhadap lokasi-lokasi pembangunan dan rehabilitasi sekolah. Titik-titik tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Ada beberapa tempat, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan (Sumsel), Sumatera Utara (Sumut), Lampung gitu-gitu lah," ujar Dody.
Dody mengatakan, nantinya pembangunan sekolah rakyat akan mempergunakan teknologi anti-gempa. Perbaikan dan pembangunan ini menjadi salah satu upaya peningkatan kualitas bangunan sekolah.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan anggaran rata-rata Rp 100 miliar per sekolah dalam program Sekolah Rakyat.
"Anggaran di tergantung perkembangan. Nanti, Pak Mensos lebih detail. Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata ya Rp 100 miliar untuk satu sekolah," kata Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025), dikutip dari detikNews.
BUMN Ikut Terjun
Pemerintah menugaskan BUMN untuk memperbaiki dan merenovasi aset-aset bangunan untuk dijadikan sekolah rakyat di 53 lokasi. Ditargetkan renovasi ini bisa rampung dan sekolah siap dipergunakan pada Juni 2025.
Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan, sekolah tersebut akan dibangun dari aset yang sudah ada milik kementerian, lembaga, hingga pemerintah provinsi dan kabupaten. Aset akan dioptimalkan untuk mendukung program pendidikan.
"Jadi hari ini kami berkoordinasi dengan teman-teman di BUMN yang nanti akan bertugas untuk melakukan perbaikan-perbaikan, renovasi-renovasi dari tempat-tempat yang sudah tersedia," kata Prasetyo dalam konferensi pers usai pertemuan.
Prasetyo mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan pendirian sekolah-sekolah rakyat di titik-titik garis kemiskinan. Ia menargetkan, perbaikan 53 sekolah ini bisa rampung pada Juni 2025.
"Persiapan untuk dibukanya sekolah rakyat tahun ajaran tahun depan ini di bulan Juni insyaAllah akan bisa terealisasi setidaknya ada di kurang lebih 53 titik lokasi tersebut," ujarnya.
(acd/acd)
