1 week ago
10
Jakarta -
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan efisiensi anggaran sebesar Rp 81 triliun membuat rencana preservasi rutin jalan dan jembatan jadi 0 km, alias tidak ada perbaikan jalan sepanjang 2025. Hal ini dinilai akan sangat membahayakan para pengguna jalan.
Pengamat Transportasi Deddy Herlambang mengatakan banyak jalan di Indonesia, baik itu jalan nasional hingga jalan daerah yang perlu segera diperbaiki. Namun, kondisi ini tidak akan terjadi jika anggaran untuk perbaikan jalannya sendiri tidak ada.
Padahal menurutnya kondisi jalan yang rusak ini berpotensi membahayakan banyak pengguna jalan khususnya pengendara roda dua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jalan negara, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten-kota ini yang harus mulus, harus mulus infrastrukturnya, bagus, rambu jelas, penanda keselamatan juga ada. Itu anggarannya tidak boleh dicoret," kata Deddy kepada detikcom, Kamis (13/2/2025).
"Kalau bisa ditambah harusnya, Karena apa? Karena pengguna jalan setiap hari bertambah, jumlah orang yang kerja tambah, jumlah populasi orang produktif bertambah di jalan. Harusnya anggaran itu ditambah untuk mencegah kecelakaan-kecelakaan," jelasnya lagi.
Ia memaparkan, berdasarkan Data Korlantas per 31 Desember 2024, sebanyak 27 ribu orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dalam setahun. Sebagian besar korban meninggal kecelakaan ini adalah masyarakat usia produktif.
"Yang meninggal juga usia-usia produktif 15-27 tahun, sedih kan? Itu boleh dicek di data Korlantas 27 ribu meninggal setahun, kalau kita break down satu jam empat orang meninggal," ucapnya.
"Itu belum kita ukur yang luka berat, luka ringan, sampai cacat atau disabilitas yang hilang kaki, hilang tangan. Itu kita juga belum hitung, kan sedih banget," papar Deddy
Selain masalah pemangkasan anggaran perbaikan jalan, Deddy menyoroti masalah pemangkasan anggaran di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sebab Kementerian ini bertanggung jawab besar dalam hal pengawasan keamanan berkendara.
"Sama juga dengan Kementerian Perhubungan, kecelakaan ini banyak. Tahun 2024 Itu angka kecelakaan per satu jam Itu empat orang mati, meninggal, mati sia-sia di jalan," ucapnya.
"Itu pun karena ada anggarannya, sekarang ini nggak ada anggarannya gimana dia mau melakukan kajian keselamatan, evaluasi keselamatan, pengawasan keselamatan, itu bagaimana pendanaannya," sambung Deddy.
Untuk itu ia benar-benar meminta agar pemerintah kembali menyediakan anggaran yang menyangkut masalah keselamatan pengguna jalan. Baik itu anggaran untuk perbaikan jalan ataupun program terkait pengawasan keselamatan.
"Untuk sektor keselamatan itu jangan dipotong, jangan dipotong ya. Termasuk di Kementerian Perhubungan, lalu di Kementerian PU," pungkasnya.
Senada, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno juga berpendapat anggaran untuk pemeliharaan jalan harus dikembalikan guna memastikan kondisi infrastruktur layak digunakan masyarakat.
Belum lagi menurutnya sekarang ini pemerintah sudah harus memasuki masa persiapan mudik Lebaran. Kondisi jalan ini lah yang menurutnya penting untuk menjadi perhatian karena sebagian besar masyarakat masih mudik menggunakan kendaraan roda dua.
"Pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara rutin, mengingat tingkat kerusakan jalan akibat hujan cukup tinggi dan mendekati musim lebaran. Kondisi jalan harus baik atau mulus ketika akan dilewati pemudik lebaran. Pemudik Lebaran terbanyak menggunakan sepeda motor," kata Djoko.
"Sepeda motor sangat rentan kecelakaan. Apalagi nanti banyak jalan yang rusak, pasti akan menambah korban kecelakaan pesepeda motor. Tentunya, hal ini tidak diinginkan," sambungnya.
Belum lagi ia juga menjelaskan jenis transportasi penyebab kecelakaan tertinggi di Indonesia saat ini masih diduduki oleh sepeda motor sebanyak 77%. Sisanya, truk 10%, kendaraan umum 8%, mobil pribadi 3% dan lain-lain 2%.
Sedangkan kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan penyebab kematian ke-3 tertinggi di Indonesia. Artinya segala bentuk upaya keselamatan termasuk perbaikan kondisi jalan perlu menjadi perhatian khusus.
"Ketika musim hujan tiba, banyak ditemukan jalan rusak. Jalan rusak, jika dibiarkan tidak ditangani dengan baik akan berpotensi rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban," tegas Djoko.
"Beberapa kejadian kecelakaan di jalan akibat banyaknya pengendara menghindari lubang atau bahkan terperosok ke dalam lubang itu. Kondisi jalan yang rusak parah, akibat menghindari lubang tersebut malah terjadi tabrakan," jelasnya lagi.
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa keselamatan pengguna jalan tetap menjadi perhatian mereka. Oleh karenanya, Kementerian tetap menjalankan berbagai program prioritas terkait keselamatan meski anggaran Kementerian dipangkas.
"Kemenhub melakukan ramp check untuk semua moda transportasi baik darat, laut, maupun udara. Edukasi dan kampanye keselamatan di jalan juga terus dilakukan secara intens," kata Juru Bicara Kemenhub Elba Damhuri kepada detikcom.
"Program keselamatan, perintis, subsidi, dan PSO menjadi prioritas Menhub. Jadi tetap jalan terus," tegasnya lagi.
Namun terkait masalah perbaikan jalan untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas, ia tidak bisa banyak berkomentar dan meminta untuk menanyakan ke pihak terkait.
"Yang terkait KemenPU, silakan diperdalam ke mereka ya," katanya.
Simak juga Video PDIP Dukung Efisiensi Anggaran: Kencangkan Ikat Pinggang-Dorong Berdikari
(fdl/fdl)
