100 Hari Trump, Amerika dalam Badai Politik

Jakarta -

Pelantikan pada 20 Januari 2025 menandai dimulainya masa jabatan kedua Donald Trump sebagai presiden. Sejak ia menjabat, begitu banyak perubahan terjadi dalam politik Amerika Serikat (AS), hingga sulit dipercaya bahwa dengan berbagai perubahan kebijakan arah yang terjadi, pemerintahan ini baru berjalan 100 hari. Baik dalam pergeseran kebijakan luar negeri AS yang fundamental, maupun penerapan tarif terhadap impor dunia, hampir tidak ada satu hari pun di mana Gedung Putih tidak menjadi sumber berita penting.

"Tak peduli dari sisi politik mana Anda berada, saya rasa kebanyakan orang sepakat bahwa ini masa yang sangat sibuk," kata Patrick Malone, profesor di Departemen Administrasi Publik dan Kebijakan di American University, Washington, DC. "Dia (Trump) benar-benar datang dengan penuh gebrakan."

Para ahli mengatakan ada strategi di balik semua aksi tersebut.

Majalah Time menyebutnya sebagai "serangan kilat berupa perebutan kekuasaan, pergeseran strategis, dan serangan langsung" yang membuat lawan di dalam dan luar negeri terkejut.

Warga Amerika yang tidak setuju dengan arah baru Trump bahkan bingung harus memulai dari mana untuk memprotes. Apakah harus menentang sikap Trump terhadap perubahan iklim dan rencananya untuk meningkatkan pengeboran minyak? Ataukah memprotes pelanggaran terhadap pemisahan kekuasaan, seperti saat pemerintahannya mendeportasi imigran melanggar perintah pengadilan federal?

Atau mungkin perlu memprotes pembatasan terhadap pers bebas, saat beberapa media yang tidak disukai Trump dilarang menghadiri konferensi pers Gedung Putih? Atau pelarangan kebebasan berekspresi ketika universitas dan peneliti diputus dari dana federal?

Masa jabatan kedua Trump membelah bangsa lebih dalam dari sebelumnya. Namun, di tengah semua itu, banyak yang bertanya: Berapa banyak janji kampanye Trump yang sebenarnya sudah dipenuhi?

Mengakhiri perang di Ukraina

Pada Mei 2023, di sebuah acara di New Hampshire, Trump berjanji bahwa jika terpilih, ia akan segera mengakhiri perang di Ukraina.

"Mereka sekarat, baik warga Rusia dan Ukraina. Saya ingin agar mereka berhenti sekarat. Dan saya akan menyelesaikannya, saya akan menyelesaikannya dalam 24 jam," katanya.

Namun, perang masih berlanjut, dan Trump harus mengakui bahwa ia tidak berhasil mengakhiri konflik. Pemerintahannya kini berupaya mencari solusi sendiri, tanpa dukungan tradisional dari sekutu AS, dengan kompromi yang lebih menguntungkan Rusia ketimbang Ukraina.

Bahkan dalam percakapan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Trump tampak memberikan konsesi besar terhadap posisi Rusia, meskipun Rusia adalah pihak yang menginvasi Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendapat kecaman keras dari Trump dan Wakil Presiden JD Vance saat mengunjungi Gedung Putih karena dianggap "tidak tahu berterima kasih." Akibat ketegangan itu, bantuan militer ke Ukraina sempat ditangguhkan, meskipun kini telah dilanjutkan.

Baru-baru ini, Trump mengkritik Ukraina karena bersikeras mempertahankan Krimea sebagai bagian dari wilayahnya, menyarankan agar Ukraina menyerahkan semenanjung itu demi mempercepat perdamaian. Hal ini membuat warga Ukraina, yang terdampak langsung oleh perang, terkejut dengan perubahan sikap AS yang drastis.

Bukan hanya Ukraina yang khawatir. Negara-negara Barat juga waswas terhadap loyalitas Trump. Ia mempertanyakan keterlibatan AS di NATO dan bahkan mengatakan mungkin tidak akan membela negara anggota NATO yang dianggapnya kurang membayar biaya pertahanan mereka jika diserang Rusia. Walaupun Trump kemudian menarik ucapannya, jelas bagi negara-negara Eropa bahwa mereka tidak lagi bisa sepenuhnya mengandalkan AS.

Trump: 'Usir penjahat haus darah'

Kebijakan imigrasi adalah salah satu isu favorit kampanye Trump. Pada Oktober 2024 di New York, ia berjanji akan meluncurkan program deportasi terbesar dalam sejarah AS.

Trump berkata ia akan "memasukkan para penjahat haus darah ini ke penjara, lalu mengusir mereka secepat mungkin dari negara kita."

Namun, hingga kini, program deportasinya belum berjalan secepat yang dijanjikan. Pada Februari, bulan penuh pertama Trump menjabat, sekitar 11.000 migran dideportasi. Sebagai perbandingan, pada Februari 2021 (masa awal pemerintahan Joe Biden), sekitar 12.000 orang dideportasi. Namun, menurut NBC News, jumlah orang yang menyeberang perbatasan selatan AS dengan Meksiko kini menurun di bawah pemerintahan Trump.

Trump jelas telah memperketat imigrasi, kata Malone. "Sebagian orang menganggap itu keberhasilan, sebagian lagi menganggap itu bertentangan dengan nilai-nilai Amerika."

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Ekonomi: 'Amerika kembali'

Trump berkampanye dengan janji bahwa ekonomi AS akan melonjak di bawah kepemimpinannya. Salah satu slogannya adalah "buat Amerika terjangkau lagi", ia berjanji harga-harga akan turun sejak hari pertama masa jabatannya, mirip dengan janji mengakhiri perang di Ukraina dalam 24 jam.

Hal ini terjadi untuk beberapa produk, salah satunya bensin. Harga penerbangan dan hotel juga menurun, begitu juga inflasi secara keseluruhan. Namun, menurut AP, harga barang-barang selain bensin dan makanan masih naik 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan terendah dalam hampir empat tahun.

"Politik Presiden Trump berhasil menjaga inflasi tetap rendah," kata Stephen Miran, ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, dalam wawancara dengan CNBC. "Antara itu dan perdagangan; Amerika kembali."

Namun, bagi banyak warga Amerika, belanja kebutuhan sehari-hari tetap mahal. Belanja mingguan untuk dua orang masih bisa menghabiskan lebih dari $150 (sekitar Rp 2.400.000), bahkan di daerah yang tidak mahal.

Tarif Trump: Janji dipenuhi, tapi picu kekhawatiran

Setelah terpilih, Trump mengumumkan akan mengakhiri kebijakan "perbatasan yang terlalu terbuka" dan defisit perdagangan AS. Pada April, pemerintahannya memberlakukan serangkaian tarif protektif hampir untuk semua barang impor ke AS. Jadi: janji dipenuhi.

Namun, hal ini membuat beberapa produk menjadi lebih mahal untuk konsumen AS dan merusak hubungan dagang yang sudah ada.

Menurut survei Pew Research Center, warga Amerika kini memandang situasi ekonomi negaranya lebih pesimis dibandingkan Februari lalu, sebelum tarif diumumkan.

Saat itu, 40% responden memperkirakan ekonomi AS akan membaik setahun kemudian, sedangkan 37% berpikir akan memburuk. Pada April, hanya 36% yang masih optimis, dan 45% yakin ekonomi AS akan memburuk.

'Kami tidak memiliki stabilitas dalam pemerintahan'

Sebagian ketidakpastian ini mungkin disebabkan oleh pemerintahan Trump yang memperkenalkan, lalu mencabut kebijakan (seperti tarif) dengan cepat. Pergantian kebijakan seperti ini, kata Malone, merusak prinsip dasar pemerintahan yang baik: stabilitas.

"100 hari pertama ini seperti pusaran, tapi bukan berarti semuanya kemajuan," ujar sang ilmuwan politik kepada DW.

Pemerintahan Trump memperkenalkan banyak hal, lalu menariknya kembali. Ini terlihat dalam urusan tarif maupun pemutusan hubungan kerja di banyak lembaga pemerintah. Awalnya ribuan pegawai diberhentikan, tetapi sebagian seperti di bidang penerbangan dan keselamatan nuklir, akhirnya dipekerjakan lagi.

"Itu cara yang sangat sulit untuk menjalankan pemerintahan," kata Malone. "Semua pemerintahan menginginkan konsistensi, prediktabilitas, dan bergerak perlahan... Anda butuh stabilitas dalam pemerintahan, dan ini bukan stabilitas."

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rahka Susanto

Editor: Prita Kusumaputri

Saksikan Live DetikSore :

(ita/ita)