10 hours ago
2
Jakarta -
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) ikut menyumbang APBD sebesar Rp 5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wamendagri Bima Arya mengatakan dorongan itu tidak wajib bagi wilayah yang pendapatan daerahnya masih rendah.
"Untuk APBD, kan ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," kata Bima di Balai Kota, Jakarta, Senin (20/1/2025).
"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu poin utamanya," tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat maka Kemendagri mempersilakan pengalokasian APBD untuk membantu program MBG. Dia mengatakan tak mungkin pemerintah pusat memaksakan adanya alokasi anggaran saat pendapatan daerahnya masih rendah.
"Tapi bagi yang kapasitas fiskalnya kuat seperti Kabupaten Badung di Bali dan beberapa tempat lainnya, yang memungkinkan mengalokasikan itu, maka silakan. Silakan dialokasikan, karena ada beberapa model kemitraan dengan Badan Gizi Nasional," ucapnya.
"Karena bagaimanapun, daerah kan juga punya prioritas juga. Daerah kan juga punya kebutuhan pembangunan juga. Ya nggak mungkin lah, semuanya dipaksa tanda kutip ya, untuk mensubsidi," tambahnya.
Lebih lanjut, Bima mengatakan angka Rp 5 triliun didapatkan usai menimbang APBD yang dimiliki seluruh daerah.
"Rp 5 triliun udah menghitung semua mana yang mampu mana yang enggak mampu udah membaca keseluruhan," ucapnya.
Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mencontohkan anggaran yang disiapkan untuk mendukung MBG. Dia mengatakan menyiapkan Rp 459 juta jika tiap dapur membutuhkan dana Rp 3 juta.
"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran. Kita tahun ini kan diharapkan katakanlah katanya ada sekitar 153 SPPG," tuturnya.
"Kalau misalnya, dihitungnya 1 SPPG kurang lebih, ini kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp3.000.000, berarti kami siap dengan anggaran Rp459.000.000 untuk bersama-sama men-support program MBG itu," lanjut Teguh.
Sebelumnya, Tito telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG. Saat ini, total partisipasi pemda pada 2025 telah mencapai Rp 2,3 triliun.
"Sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini. Lebih kurang kontribusi daerah yang mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang Rp 2,3 triliun (saat ini)," kata Tito, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.
"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujarnya.
Tito mengatakan angka Rp 5 triliun itu rinciannya yakni anggaran dari Kabupaten/Kota Rp 2,3 triliun, kemudian Rp 2,5 triliun dari anggaran pemerintah provinsi. Sehingga total sumbangan daerah untuk MBG mencapai Rp 5 triliun.
"Sekali lagi targetnya antara 2 ribu sampai 4 ribu (SPPG) mulai bulan September (pembangunan), selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun (total Rp 5 triliun)," sambungnya.
(bel/idn)
