Singapura -
Otoritas Singapura mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman cambuk terhadap para pelaku penipuan. Hal ini menyusul semakin banyaknya sindikat penipuan yang beraksi di Singapura, dengan kerugian yang dipicunya mencapai rekor tertinggi.
Data Kepolisian Singapura, seperti dilansir AFP, Selasa (4/3/2025), menunjukkan setidaknya SG$ 1 miliar atau setara Rp 12,2 triliun hilang akibat berbagai kasus penipuan sepanjang tahun 2024. Angka itu mencapai 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Kami akan mempertimbangkan... hukuman cambuk untuk diberlakukan dalam pelanggaran tertentu terkait penipuan, dengan menyadari dampak serius yang dapat ditimbulkannya," ucap Menteri Negara Urusan Dalam Negeri dan Pembangunan Sosial dan Keluarga, Sun Xueling.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun beberapa langkah perlindungan sudah diterapkan di industri perbankan, para pelaku penipuan (scammer) semakin meningkatkan modus mereka.
"Mereka mulai meminta korban untuk mengkonversi uang mereka ke mata uang kripto sebelum melakukan transfer, sehingga menghindari perlindungan perbankan kita," kata Sun.
Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.
"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.
Dia menyebut kasus terkait kripto menyumbang hampir 25 persen dari seluruh kerugian akibat penipuan.
Oleh karena itu, Sun menyarankan warga Singapura untuk "menghindari mata uang kripto".
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Dalam pernyataannya, Sun mengatakan jumlah penipuan yang dilaporkan terjadi melalui platform pesan Telegram, yang memberikan anonimitas kepada penggunanya, hampir dua kali lipat pada tahun 2024.
Dia mendesak Telegram untuk mengadopsi langkah-langkah verifikasi yang lebih kuat, dan menambahkan bahwa pemerintah sedang menjajaki "langkah legislatif untuk memastikan kepatuhan".
Beberapa tahun terakhir, otoritas Singapura mengintensifkan upaya pendidikan masyarakat terhadap penipuan, termasuk membentuk hotline penipuan nasional. Tahun 2020 lalu, pemerintah memperkenalkan aplikasi "ScamShield" yang memungkinkan pengguna memeriksa panggilan, situs web dan pesan mencurigakan.
Pusat penipuan siber, yang memikat warga negara asing (WNA) untuk bekerja di sana dengan menipu orang lain dengan kisah cinta online dan penipuan investasi kripto -- telah menjamur di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa hingga 120.000 orang, sebagian besar warga China, mungkin bekerja di banyak pusat penipuan di Myanmar.
Bulan lalu, ratusan warga China dipulangkan dari Myanmar ke negara mereka melalui Thailand dan ada rencana memulangkan ribuan orang lainnya yang masih terdampar di kamp perbatasan kedua negara.
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
