Sekali Lagi Upaya Pemakzulan Presiden Korsel oleh Oposisi

Jakarta -

Pemakzulan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol untuk sementara ini gagal. Namun ada upaya sekali lagi dilakukan oleh oposisi untuk melengserkan Yoon.

Dilansir BBC, Senin (9/12/2024), pemungutan suara di parlemen pada Sabtu (07/12) gagal memenuhi persyaratan setelah mayoritas partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memboikotnya. Demonstran mengancam akan tetap menggelar unjuk rasa sampai Yoon turun dari kursi kekuasaannya.

Upaya memakzulkan Yoon gagal terlaksana lantaran syarat didukung oleh dua pertiga anggota parlemen, tidak terpenuhi. Dengan kata lain, dukungan minimal 200 suara dari total 300 anggota parlemen itu tak terpenuhi.

Ini terjadi setelah mayoritas anggota parlemen dari partai penguasa, PPP, memilih boikot. Hanya tiga anggota PPP yang ikut pemungutan suara.

Salah-seorang politikus PPP, Cho Kyung-tae, menganggap permintaan maaf Yoon telah membuatnya tidak mendukung pemakzulan kali ini.

"Permintaan maaf presiden dan kesediaannya untuk mengundurkan diri lebih awal, serta mendelegasikan semua agenda politik kepada partai, memang berdampak pada keputusan saya," katanya kepada BBC.

Sementara itu, anggota parlemen DPK Lee Unjoo mengatakan kepada BBC bahwa dia menangis ketika para politikus meninggalkan ruangan sidang.

"Kami memang tahu ada kemungkinan mereka akan memboikot pemungutan suara, tetapi kami tidak percaya mereka benar-benar akan melakukannya ketika puluhan ribu warga menonton di luar," ujarnya.

Setelah pemungutan suara hari Sabtu, Lee menegaskan partainya "tidak akan menyerah" dengan upayanya untuk memakzulkan Yoon.

"Kami pasti akan mengembalikan negara ini ke situasi normal sebelum Natal dan akhir tahun," tandasnya.

Sementara itu, para pemimpin oposisi bersumpah akan mengajukan rancangan undang-undang pemakzulan secara terus-menerus guna menyingkirkan Yoon.

Mereka mendapat dukungan publik: tiga perempat warga Korea Selatan menginginkan pemakzulan, menurut jajak pendapat terbaru, sementara tingkat dukungan terhadap Yoon telah merosot lebih jauh lagi hingga hanya 13%.

Di luar gedung parlemen, sekitar pukul 21.20 waktu setempat, ketika juru bicara sidang menutup pemungutan suara tuntutan pemakzulan, massa demonstran terdiam.

Beberapa orang yang berkumpul di luar gedung parlemen berteriak kecewa, sementara lainnya berteriak penuh kemarahan.

Teriakan "makzulkan, makzulkan" yang terdengar kencang pada jam-jam sebelumnya, tampaknya telah kehilangan semangatnya.

Sejumlah pemimpin aksi protes bergegas ke panggung, kali ini berupaya mengumpulkan semangat massa.

"Kami tidak akan berhenti sampai Yoon dihukum. Orang-orang tidak akan menerima keberadaan PPP. Kami akan berjuang sampai akhir, sampai Yoon dimakzulkan," teriak sang demonstran.

"Wahai kalian, apakah kamu bersdia bergabung dengan kami dalam perjuangan untuk menyingkirkan Yoon?"

Massa lantas berteriak kencang: "Siap!"

Seperti apa aksi boikot para politikus partai penguasa?

Sebelumnya, ratusan anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai berkuasa yang menyokong Presiden Yoon Suk Yeol, meninggalkan ruang parlemen jelang sidang pemungutan suara pemakzulan presiden Korea Selatan itu pada Sabtu (07/12).

Imbas aksi boikot ini, pemungutan suara masih tetap dilakukan, namun tanpa dukungan dua pertiga suara (200 dari total 300 anggota parlemen) maka hasil pemungutan suara tak cukup berarti.

BBCHampir seluruh anggota parlemen berkuasa dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menyokong Presiden Yoon Suk Yeol telah meninggalkan ruang parlemen, jelang sidang pemungutan suara pemakzulan presiden Korea Selatan itu pada Sabtu (07/12).

Namun, jika pemungutan suara pemakzulan gagal hari iniyang kemungkinan besar terjadimaka pemungutan suara berikutnya dapat dilakukan pada Rabu depan (11/12).

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) kemungkinan menggunakan strategi boikot untuk mencegah anggotanya membelot, karena pemungutan suara pemakzulan dilakukan melalui metode yang anonim.

Dari 108 anggota parlemen PPP yang berkuasa, 107 di antaranya telah meninggalkan ruang pemungutan suara.

Hanya Ahn Cheol-soopernah mencalonkan diri sebagai presiden pada 2012, 2017 dan 2022yang tetap menduduki kursinya.

Ahn telah berulang kali mengatakan bahwa ia akan memilih pemakzulan jika presiden tidak mengundurkan diri secara sukarela.

Namun, sesaat kemudian, anggota PPP Kim Ye-ji memutuskan kembali ke dalam persidangan untuk memberikan suara pada usulan pemakzulan.

Kemudian, dilaporkan ada satu anggota parlemen PPP lagi yang kembali ke ruang sidang. Sehingga total ada tiga anggota PPP yang hadir.

Kehadiran mereka disambut oleh tepuk tangan anggota parlemen oposisi.

ReutersKetua DPR Woo Won-shik mengetuk palu untuk menandakan dimulainya sesi pleno

Pihak oposisi memerlukan dukungan dari delapan anggota PPP untuk mencapai 200 suara agar mosi pemakzulan Presiden Yoon dapat diloloskan.

Sebelumnya, PPP telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mendukung pemungutan suara untuk pemakzulan.

Walau demikian, Ketua PPP, Han Dong-Hoon, Jumat lalu, tetap menyerukan agar Presiden Yoon diberhentikan karena akan menimbulkan "bahaya besar" bagi demokrasi jika ia tetap berkuasa.

Sementara koalisi oposisi, yang memegang mayoritas suara di parlemen, membutuhkan delapan anggota partai Yoon agar pemakzulan disetujui.

Baca halaman selanjutnya>>