Larang Musik Rap, Penindasan Budaya Dikhawatirkan Kembali di Libya

Jakarta -

Meski sarat tragedi, tahun 2023 dan 2024 justru menjadi periode paling kreatif dalam perkembangan musik rap di Libya. Kondisi negara yang saat itu dilanda ketidakstabilan politik, kesulitan ekonomi, konflik berkepanjangan, korupsi, dan bencana banjir dahsyat di kota Derna, justru menjadi sumber inspirasi bagi para musisi rap untuk menciptakan lagu-lagu baru.

Rap Libya berkembang karena adanya kelonggaran dari pemerintah. Pada Agustus 2024 lalu, pemerintahan Libya Timur di bawah Jenderal Khalifa Hiftar memberikan izin untuk penyelenggaraan Festival Musim Panas Benghazi. Acara itu menjadi yang pertama dalam 15 tahun terakhir.

Bagi rapper kelahiran Benghazi, MC Mansour Unknown, kesempatan ini adalah yang pertama baginya untuk tampil di kampung halamannya sendiri.

Sejak saat itu, konser dadakan dan pentas musik rap menjaring lebih banyak penonton. Minggu lalu, bintang rap Libya MC Mansour Unknown tampil bersama penyanyi rap lain, KA7LA, di kota Derna. Tiket konser dikabarkan terjual habis. Namun celakanya, konser tersebut bisa jadi yang terakhir.

Kebebasan berakhir di batas moral

Pekan lalu, kedua pemerintahan mulai mengekang genre musik populer tersebut. "Penyebaran lagu rap, yang beberapa di antaranya mengandung kata-kata cabul, melanggar nilai-nilai moral masyarakat Muslim Libya," kata sebuah pernyataan dari pemerintahan Libya Timur.

Mulai sekarang, musisi rap di wilayah Timur harus mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri di Benghazi, sedangkan seniman di Barat harus melapor pada Kementerian Kebudayaan di Tripoli.

Kedua entitas akan meninjau apakah konten lagu mendorong kejahatan, kerja seks, bunuh diri, atau pemberontakan terhadap keluarga atau masyarakat.

Aturan yang sama juga berlaku untuk "pertunjukan teater, akting, musikal, tari atau pertunjukan menyanyi di tempat mana pun atau melalui cara apa pun."

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Menurut Kementerian Dalam Negeri Libya Timur, aturan baru tersebut sejalan dengan konstitusi negara yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi berakhir ketika moral publik dilanggar dan bertentangan dengan agama.

"Pemerintah Timur membingkai pembatasan ini sebagai aturan masyarakat Islam," kata Virginie Collombier, profesor praktik di Universitas Luiss Guido Carli Roma, Italia, dan salah satu editor buku "Kekerasan dan Transformasi Sosial di Libya," kepada DW.

"Pembatasan ini dilakukan dengan cara yang sangat terampil karena pemerintah memastikan bahwa masyarakat luas berpihak pada mereka," Ujarnya. "Namun hal ini meminggirkan orang-orang yang ingin mengekspresikan pandangan mereka dengan cara yang berbeda, baik melalui seni, musik atau bahkan lebih luas lagi, secara politik."

Rap sebagai bahasa kebebasan

Rapper Libya sejatinya mengangkat isu-isu sosial dan politik sebagai sebuah "pemberontakan. Namun kini, sebagian besar takut akan kembalinya praktik penindasan budaya.

Selama periode di bawah diktator Moammar Gadhafi dari tahun 1969 hingga 2011, musik rap secara resmi dilarang pemerintah. Rap hanya hidup di bawah tanah dan di antara diaspora di luar negeri.

Namun, menjelang penggulingan Gadhafi pada tahun 2011, rapper seperti Youssef Ramadan Said, yang lebih dikenal sebagai MC Swat, menggunakan musik rap untuk mengajak kaum muda agar bangkit dan melawan.

Pada bulan Februari 2011, MC Swat merilis "Hadhee Thowra" atau "Inilah Revolusi", di mana dia meminta penduduk turun ke jalan dan memberontak terhadap Gadhafi.

Hadhee Thowra akhirnya menjadi semacam lagu kebangsaan bagi pemberontakan dan memulai era keemasan rap Libya. Saat itu, pria berusia 23 tahun itu mengatakan kepada lembaga penyiaran AS CNN bahwa lagunya menggambarkan perasaan "yang menyentuh kebebasan."

Pengaruh ideologi Salafi

Kini, Libya tidak lagi ramah bagi mimpi kebebasan seperti yang disuarakan Youssef Said.

"Larangan rap baru-baru ini bukanlah suatu kebetulan, ini adalah bagian dari tren yang lebih luas di seluruh Libya," kata pakar Libya di Italia, Virginie Collombier. "Kedua pusat kekuasaan di timur dan barat sedang memperketat ruang bagi kebebasan pribadi tetapi juga pada wacana apa pun yang dapat diartikan sebagai ancaman terhadap kendali mereka," tambahnya.

Menurutnya, tren ini telah meningkat karena kedua otoritas politik semakin bergantung pada angkatan bersenjata yang berada di bawah pengaruh ideologi Salafi.

Bagi rapper Libya, tren politik ini memupus harapan mereka untuk bisa naik panggung dan mengekspresikan pandangan secara terbuka. Hanya platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook yang masih memberikan ruang berekspresi.

rzn/yf

DW menghubungi pihak berwenang di wilayah timur dan barat untuk meminta pernyataan, tetapi belum mendapat jawaban hingga tulisan ini diterbitkan.

Diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris yang dibuat dengan kontribusi Islam Alatrash

(ita/ita)