Kementerian P2MI Rapat di DPR, Bahas soal TPPO hingga Pekerja Migran Ilegal

Jakarta -

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan saat ini masih terdapat pekerja imigran yang tetap berangkat secara ilegal ke Arab Saudi. Karding menyebut ada 183 ribu pekerja migran ilegal yang rawan tak terlindungi di Arab Saudi.

Hal itu disampaikan Karding saat rapat bersama Komisi IX DPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025). Karding mulanya menjelaskan terdapat 25 ribu pekerja migran non ilegal yang ada setiap tahun.

"Kita ingin yang pertama jaga agar satu selama SPSK ini, maka ada sekitar 25 ribu pekerja migran non prosedural atau ilegal kita yang terus mengalir setiap tahun," kata Karding.

"25 ribu ini tidak terdata di Sisko P2MI atau terdaftar oleh negara kita. Sehingga 25 ribu per tahun ini menjadi sangat riskan perlindungannya untuk mereka. Jadi tidak ada perlindungan sama sekali," sambungnya.

Padahal, kata dia, pemerintah sudah melakukan pelarangan atau melakukan moratorium terhadap pekerja migran ilegal. Bahkan, Karding mengatakan pihaknya pun sempat mengunjungi Arab Saudi untuk mengetahui kondisi pekerja migran.

"Dan totalnya dari kunjungan ke Riyadh, itu total pekerja kita yang ada disana itu ada 183 ribu yang rawan tidak terlindungi," jelasnya.

Lebih lanjut, Karding menjelaskan terkait data penanganan pekerja migran Indonesia di Kamboja, Myanmar dan Laos. Karding mengatakan Myanmar menjadi negara tertinggi tujuan pekerja migran ilegal.

Dia menjelaskan selama 2025, pihaknya melakukan pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI). Khusus Kamboja, pemulangan PMI di 2024 sebanyak 391 orang namun mengalami penurunan di 2025 menjadi 82 orang.

Selanjutnya, di Myanmar selama 2024 dilakukan pemulangan sebanyak 26 orang, lalu di 2025 menjadi 698 orang. Kemudian, di Laos Selama 2024 pemulangan dilakukan terhadap 16 orang, dan di 2025 menjadi 22 orang.

"Myanmar mencatat pemulangan tertinggi yaitu sebanyak 724 orang atau 58,6% dari total, disusul Kamboja sebanyak 473 orang atau 383% dan Laos sebanyak 38 orang atau 3,1%," jelasnya.

"Jadi totalnya 1.235 dari posisi 2024 ke 2025," sambung dia.

Karding mengatakan pihaknya juga telah berhasil mencegah calon pekerja migran ilegal. Total, kata dia, saat ini ada 7.701 calon pekerja migran yang berhasil dicegah.

"Terdapat 461 atau 6% yang tujuannya adalah Kamboja, Myanmar dan Laos," ujar dia.

Karding menjelaskan pekerja migran ilegal tersebut rata-rata berangkat menggunakan visa wisata. Karding mengakui hal itu menjadi problem pihaknya dalam mencegah keberangkatan pekerja migran ilegal.

"Oleh karena itu, kita liat ada modus operandi kerja TPPO, pertama menempatkan petugas di daerah rekrutmen, menyebar iklan lowongan kerja di media sosial, merekrut tanpa perusahaan resmi, menampung CPMI ilegal, memberi pelatihan kerja tidak sesuai aturan," ujar dia.

"Membuat visa wisata dan tiket pulang pergi untuk mengelabui petugas, mengikat korban dengan kontrak berbahasa asing, memberangkatkan dalam kelompok kecil dua atau tiga orang, menggunakan rute tidak langsung ke negara tujuan, beroperasi di Indonesia dan luar negeri," sambungnya.

Kemudian, Karding mengatakan pihaknya juga telah melakukan evaluasi penanganan TPPO. Menurutnya, perlu adanya pemetaan korban dan pelaku TPPO untuk sosialisasi dan penindakan tepat sasaran, serta perlunya penempatan petugas perlindungan di KBRI untuk mempercepat layanan pengaduan.

Karding menuturkan pihaknya juga telah memberikan sanksi bagi P3MI yang nakal. Salah satunya, kata dia, Kementerian P2MI telah membekukan tiga perusahaan yang dinilai melanggar aturan.

"Sanksi tegas bagi P3MI nakal, selama kami menjadi menteri kami sudah membekukan sementara paling tidak tiga perusahaan P3MI yang menyalahi aturan, melanggar baik itu mengirim PMI secara ilegal," tuturnya.

"Insyaallah ke depan masih ada beberapa perusahaan yang kita kenai sanksi administrasi dari P2MI. Lalu kita membentuk tim respons cepat cegah pemberangkatan ilegal, kemudian ada patroli cyber ini sudah 75 konten rekrut ilegal yang bisa kita take down," imbuh dia.

(amw/whn)