Job Fair di Cikarang Membludak, Anggota DPR Kritik Penyelenggara

Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi merespons para pencari kerja yang membludak di kegiatan Job Fair 'Bekasi Pasti Kerja' Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Cikarang, Jawa Barat. Ia menilai fenomena itu bentuk mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan.

"Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia," kata Nurhadi kepada wartawan, Senin (2/6/2025).

Nurhadi mengatakan penyelenggara semestinya mampu mengantisipasi lonjakan pengunjung. Nurhadi menyinggung kondisi masyarakat RI di tengah badai PHK.

"Seharusnya, antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar. Apalagi di tengah badai PHK seperti ini," lanjutnya.

Legislator NasDem ini menyebut pendekatannya tidak bisa hanya tentang administratif, tetapi perlu dilihat dari strategi berkelanjutan. Ia mengatakan sistem penyelenggaraan job fair belum sensitif dengan realita di lapangan.

"Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan," ujar Nurhadi.

Nurhadi menilai Pemda perlu memantik tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Ia menyebut perusahaan tak hanya menikmati fasilitas, tetapi perlu berkontribusi ke masyarakat.

"Perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Bekasi tidak boleh hanya menikmati fasilitas, tetapi juga wajib menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Pemerintah harus memastikan ada regulasi yang mengikat dan mendorong keterlibatan aktif sektor industri dalam mengurangi angka pengangguran," ucapnya.

Nurhadi menilai kehadiran job fair untuk saat ini sangat diperlukan. Namun, perusahaan juga harus memastikan pembukaan lapangan pekerjaan tak hanya sekadar seremonial belaka.

"Dengan angka pengangguran yang masih tinggi dan keresahan sosial yang mulai terlihat dalam bentuk kericuhan seperti ini, job fair ke depan tidak boleh lagi menjadi simbol kepanikan kolektif. Job fair harus menjadi jalan keluar nyata menuju pekerjaan yang layak, aman, dan bermartabat. Bukan cuma seremonial," ujarnya.

Sebelumnya, potongan video dengan narasi pencari kerja memadati acara job fair di salah satu universitas di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Job fair itu diketahui diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi pada 27 Mei 2025 kemarin.

Dalam video yang beredar, tampak para pencari kerja berebut memindai kode QR untuk bisa masuk melamar pekerjaan. Suasana yang awalnya kondusif berubah menjadi ricuh seiring dengan membludaknya peserta acara. Massa juga tampak saling berteriak dan saling dorong satu sama lain

Menaker Yassierli menyebut insiden yang terjadi bakal menjadi evaluasi dari Kemnaker. Pihaknya juga akan meningkatkan koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan daerah dalam penyelenggaraan job fair.

"Kalau ada kasus, tentu kita berharap ke depan bisa lebih baik, dan ini juga menjadi satu hal evaluasi kita untuk melakukan koordinasi dan pembinaan kepada dinas-dinas ketenagakerjaan di provinsi," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker dilansir detikFinance, Jakarta Selatan, Rabu (28/5).

(dwr/eva)