Gemuknya Kabinet Merah Putih Pimpinan Prabowo

Jakarta -

Prabowo Subianto resmi menjadi orang nomor satu di Indonesia sejak akhir Oktober 2024 yang lalu. Dia dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024.

Di hari yang sama saat dia dilantik, Prabowo langsung membuat gebrakan. Usai dilantik pada pagi harinya, di malam harinya Prabowo mengumumkan langsung susunan kabinetnya. Yang jadi gebrakan adalah jumlah kabinet yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya, Prabowo menamai kabinetnya 'Kabinet Merah Putih.'

Malam itu, Prabowo mengumumkan ada 54 pejabat setingkat menteri di kabinetnya, artinya ada 54 kementerian dan lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Jumlah 54 pejabat itu terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan satu sekretaris kabinet.

Bila dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) jumlah kabinet Prabowo beda sangat jauh. Kabinet Indonesia Maju jumlahnya cuma sekitar 34 kementerian dan lembaga saja, sementara itu kabinet Prabowo untuk kementeriannya saja sudah ada 48. Maka wajar saja banyak pihak menyebutkan Kabinet Merah Putih adalah kabinet yang gemuk.

Bicara soal pejabatnya, bukan cuma menteri saja yang diumumkan Prabowo menjadi bagian Kabinet Merah Putih malam itu, ada juga deretan Wakil Menteri yang diumumkan Prabowo di waktu yang sama. Total ada sekitar 56 wakil menteri dari 54 kementerian dan lembaga, beberapa kementerian memiliki dua wakil menteri. Maka bila ditotal-total, artinya ada 112 pejabat yang ada di Kabinet Merah Putih.

Kabinet Merah Putih menjadi sangat gemuk salah satunya terjadi karena banyak kementerian dan lembaga di Kabinet Indonesia Maju yang dipecah oleh Prabowo. Dari sektor ekonomi saja ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipecah dua jadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kemudian, ada juga Kementerian Koperasi dan UMKM yang dipecah menjadi dua, yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) juga dipecah menjadi dua, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi. Ada juga pemekaran Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tadinya, BP2MI adalah badan setingkat eselon I di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain karena banyak kementerian era Jokowi yang dipecah, Prabowo juga banyak membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) baru. Dari awalnya cuma 4 Kemenko di Kabinet Indonesia Maju, kini jumlahnya menjadi 7 Kemenko di era Kabinet Merah Putih. Ada tiga Kemenko baru, yaitu Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Pangan, dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

Sementara itu, Kemenko Politik Hukum dan Kemanan dipecah menjadi dua yaitu Kemenko Politik dan Keamanan dan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kemudian, Kemenko Kemaritiman dan Investasi dihilangkan.

Kabinet gemuk Prabowo sendiri sudah banyak diprediksi banyak pihak, sebab sebelum dilantik jadi Presiden, Prabowo sudah banyak memanggil tokoh-tokoh ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh yang dipanggil itu kini mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo.

Mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus, hingga penasihat khusus.
Selama dua hari, Selasa 15 Oktober dan Rabu 16 Oktober 2024 ada sekitar 107 tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya. Beberapa tokoh juga dikabarkan sudah berkomunikasi langsung dengan Prabowo di luar dua hari tersebut.

Risiko APBN Bengkak

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikurahman mengatakan banyaknya jumlah kabinet pimpinan Prabowo dikhawatirkan dapat menguras APBN. Sebab setiap kementerian ini tentu membutuhkan pendanaan dari negara untuk beroperasi, mulai dari biaya belanja pegawai hingga program-program mereka. Rizal mengatakan hal ini sesaat setelah Prabowo memanggil banyak tokoh ke kediamannya.

"Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang lebih yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah. Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," kata Rizal dalam sebuah diskusi publik, Rabu 16 Oktober 2024 yang lalu.

Namun, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan gemuknya Kabinet Merah Putih tak akan berpengaruh kepada APBN 2025. Menurutnya semua sudah ada alokasinya. Dia menegaskan tidak akan ada risiko buruk bagi APBN dengan adanya kabinet gemuk Prabowo.

"Tadi udah ngecek saya, sudah diakomodir semua. Sudah ada alokasinya. Sudah siap saya kira dari situ tidak ada risiko APBN yang apa-apa," sebut Anggito ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat sehari setelah dirinya dilantik Prabowo.

Anggito menegaskan yang paling penting saat ini adalah dengan tambahan jumlah menteri dan wakil menteri, diharapkan produktivitas dan kinerja positif Kabinet Merah Putih dapat meningkat.

Sementara itu dalam Undang-undang Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025 Prabowo sendiri akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000. Jumlah itu terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos ini yang digunakan untuk membiayai belanja kementerian.

Sementara itu anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919.872.114.583.000. Terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Gemuknya Kabinet Merah Putih bukan cuma dikeluhkan bisa menguras anggaran, namun juga dinilai tidak lincah. Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan dengan banyaknya anggota kabinet, dia menilai kemungkinan belum ada akselerasi di berbagai sektor dalam dua tahun ke depan.

"Size itu matters (berpengaruh) dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban. Padahal Prabowo sendiri inginkan gerak yang cepat gaspol dalam menjalankan berbagai program dan visi," kata Fadhil dalam sebuah diskusi publik yang disiarkan secara daring, Selasa 22 Oktober 2024.

Dia juga menyoroti persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan antar kementerian/lembaga. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan menteri-menteri di bidang ekonomi pada Kabinet Prabowo sebagian besar diisi oleh wajah lama di era sebelumnya. Melihat hal tersebut, dia pesimistis adanya akselerasi di berbagai sektor ke depannya. Padahal ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

"Kalau kita lihat yang susunan kabinet yang di ekonomi ini stok lama. Padahal kita percaya bahwa menteri-menteri di bekerja di bidang ekonomi ini masa lalu menggunakan kapasitas maksimum dongkrak kinerja perekonomian tapi tetap berkisar tataran yang relatif rendah di berbagai sektor. Saya sendiri tidak berharap banyak adanya akselerasi pertumbuhan yang bisa digenjot dengan tatanan kabinet ekonomi yang ada sekarang," katanya dalam forum yang sama.

Pembelaan Prabowo

Prabowo pun membela diri kabinetnya disebut gemuk. Pembelaan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu 23 Oktober 2024.

Dalam sambutan pertamanya di depan para menteri, Prabowo sendiri sebetulnya menyadari Kabinet Merah Putih memiliki komposisi yang jauh lebih besar dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Total terdapat 48 kementerian dan sejumlah badan, dia menyadari jumlah itu memang tergolong besar.

Namun menurutnya jumlah yang besar itu wajar saja, mengingat Indonesia yang merupakan sebuah negara besar. Memang butuh orang banyak untuk mengurus negara sebesar Indonesia. Orang nomor satu di Indonesia itu menggambarkan luas Indonesia seperti Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara.

"Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar. Tapi, kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk, luasnya sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara, kita 1 negara," papar Prabowo.

"Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Kita seluas Eropa," lanjutnya.

Selain itu, Prabowo menyebut Indonesia memilih sistem politik demokratis. Untuk itu, kabinet yang besar dianggap bukan suatu masalah asalkan tetap bekerja dengan efisien dan tidak seenaknya.

"Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jadi ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya," tegas Prabowo.

(acd/acd)