2 days ago
8
Jakarta -
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Program ini membutuhkan pendanaan jumbo hingga Rp 400 triliun, yang akan didukung dari dana desa hingga Himbara.
Pembentukan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.
Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert HO Siagian mengatakan, berdasarkan Inpres No. 9/2025 itu terdapat sejumlah sumber pendanaan yang hingga saat ini masih terus dikaji. Pendanaan tersebut tidak hanya dari satu sumber melainkan ada beberapa, salah satunya termasuk APBN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada dari beberapa sumber, yang pasti itu ada dari APBN. APBN itu nanti mungkin ada reformulasi dari Dana Desa, itu salah satunya. Jadi Dana Desa yang direformulasi," kata Herbert, dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).
Herbert mengatakan, dalam 10 tahun terakhir dana desa disalurkan rata-rata sebesar Rp 1 miliar per desa per tahun. Sedangkan di Indonesia sendiri total ada sekitar 75.000 desa sehingga dalam satu tahun ada sekitar Rp 75 triliun.
Akan tetapi, ia belum mengetahui bagaimana bentuk reformulasi tersebut dan apakah akan ada peningkatan anggaran dari jumlah tersebut. Sedangkan berdasarkan perkirakan pemerintah dibutuhkan sekitar Rp 5 miliar per desa atau sekitar Rp 400 triliun.
"Saya nggak tahu apa akan ditingkatkan lagi pagunya, itu menjadi salah satu sumber. Karena kalau hanya Rp 70 triliun per tahun kayaknya kok kurang gitu ya karena kalau angkanya 3-5 miliar per desa per kooperasi itu kan diperlukan, dikalikan 80.000 desa sekitar (Rp 400 triliun)," ujarnya.
Sumber lainnya ada dana dari Himbara. Herbert mengatakan, realisasinya akan dilakukan melalui skema-skema pembiayaan perkreditan. Namun ia belum dapat memastikan bank Himbara mana saja yang akan terlibat.
Selain itu, saat ini juga sedang dijajaki untuk dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Pembiayaan ini merupakan instrumen sangat penting dalam mewujudkan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih.
"Yang pasti butuh pembiayaan. Nggak ada pembiayaan, nggak ada Koperasi Desa Merah Putih," kata dia.
Di sisi lain, Kemenkop juga sedang memformulasikan bagaimana pelibatan lembaga penjamin daerah, termasuk Jamkrida dan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda), dalam ekosistem bisnis Kopdes Merah Putih. "Apakah nanti dalam rangka penyaluran kredit melalui gerai unit simpan pinjam Koperasi Desa Merah Putihnya dijaminkan, atau nanti ketika ada sumber-sumber pendanaan yang masuk ke Koperasi Desa Merah Putih itu yang dijaminkan," ujar Herbert.
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berencana menerbitkan Surat Edaran (SE) khusus untuk pemerintah daerah (Pemda) menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam pembentukan Kopdes Merah Putih.
Tito menerangkan pihaknya akan memasukkan program Kopdes Merah Putih dalam rencana pembahasan dokumen perencanaan daerah, seperti APBD Perubahan. Biasanya, APBD perubahan akan dibahas Mei hingga Juni, dan disahkan sekitar September.
"Nah ini APBD Perubahan dilaksanakan rencana bulan Mei. Saya sudah mengeluarkan surat edaran Mei, dibahas dan diputuskan di bulan Juni. Termasuk seluruh bupati, wali kota sehingga kegiatan atau program pembentukan koperasi Merah Putih ini juga dimasukkan dalam dokumen tersebut," ujar Tito saat konferensi pers usai sosialisasi Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
(acd/acd)
