Gaji PNS Malaysia vs Indonesia Terbaru 2025, Besar Mana?

Jakarta -

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan gaji penjawat awam atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih dari 13 persen persen mulai Desember 2024. Kenaikan gaji hanya berlaku pada PNS yang dinilai memiliki kinerja dan karakter baik. Sebagai catatan, kenaikan gaji terakhir dilakukan pada 2012 sebesar 13 persen setelah diadakan peninjauan kembali.

Dikutip dari situs Parti Tindakan Demokratik DAP Malaysia, kenaikan ini diharapkan dapat menutup gap (celah) gaji yang cukup besar antar level. Gaji PNS Malaysia di level tertinggi mencapai 19,5 kali lebih besar dibanding koleganya di tingkatan lebih rendah.

Berapa Gaji PNS Malaysia?

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjamin, gaji PNS Malaysia paling kecil adalah RM 2.000. Jumlah ini setara dengan Rp 7,31 juta dengan kurs RM 1 = Rp 3.657 pada Minggu (02/02/2025). Dilansir dari situs resmi Pejabat Perdana Menteri Malaysia, gaji (total salary/income) PNS Malaysia mencakup gaji pokok, tunjangan, dan komponen lain.

Sebelumnya, gaji per bulan PNS Malaysia adalah RM 1.795 atau setara Rp 6,6 juta. Kenaikan gaji yang dilakukan bertahap mulai Desember 2024 sesuai tingkatan pegawai ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PNS. Keputusan untuk menaikkan gaji PNS tetap dilakukan meski ekonomi dan utang Malaysia masih cukup besar.

Namun Anwar memberi catatan, PNS yang memperoleh kenaikan gaji akan diseleksi dengan baik. Salah satu poin penilaian adalah kinerja selama rentang waktu menjadi PNS. Pegawai yang dinilai malas, sering terlambat, dan kurang fokus saat kerja berisiko tidak menerima kenaikan gaji meski telah lama menjadi PNS.

Perbandingan Gaji PNS di Indonesia

Gaji PNS di Indonesia bergantung dari golongan, masa kerja, tunjangan, dan varian lain. Untuk mengetahui total gaji dan tunjangan minimal yang diperoleh PNS Indonesia, berikut adalah studi kasus untuk golongan 1b masa kerja 3 tahun dengan 1 orang istri dan seorang anak. Gaji minimal PNS adalah Rp 5,95 juta dengan runcian berikut:

• Gaji pokok: Rp 1.840.800
• Tunjangan istri: Rp 184.080 (10 persen dari gaji pokok)
• Tunjangan anak: 36.816 (dua persen dari gaji pokok)
• Tunjangan jabatan: -
• Tunjangan kinerja: Rp 2.575.000 (bergantung instansi)
• Tunjangan makan: Rp 700.000 (Rp 35.000 untuk 20 hari kerja)
• Tunjangan beras: Rp 217.260 (Untuk 3 orang masing-masing 10 kg dengan harga Rp 7.242/kg)
• Tunjangan umum: 175.000.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, tunjangan jabatan hanya diberikan pada PNS dengan posisi tertentu dalam jabatan struktural. Posisi tersebut adalah:

• Eselon IA mendapatkan tunjangan Rp 5.500.000.
• Eselon IB mendapatkan tunjangan Rp 4.375.000.
• Eselon IIA mendapatkan tunjangan Rp 3.250.000.
• Eselon IIB mendapatkan tunjangan Rp 2.025.000.
• Eselon IIIA mendapatkan tunjangan Rp 1.260.000.
• Eselon IIIB mendapatkan tunjangan Rp 980.000.
• Eselon IVA mendapatkan tunjangan Rp 540.000.
• Eselon IVB mendapatkan tunjangan Rp 490.000.

Rincian Gaji Pokok PNS Indonesia

Sebagai pengetahuan, gaji PNS Indonesia dibedakan menjadi 4 golongan. Masing-masing golongan dibagi lagi menjadi empat. Berikut ini rincian gaji PNS Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024:

• Golongan Ia: Rp 1.685.700-Rp 2.522.600
• Golongan Ib: Rp 1.840.800-Rp 2.670.700
• Golongan Ic: Rp 1.918.700-Rp 2.783.700
• Golongan Id: Rp 1.999.900-Rp 2.901.400.

• Golongan IIa: Rp 2.184.000-Rp 3.643.400
• Golongan IIb: Rp 2.385.000-Rp 3.797.500
• Golongan IIc: Rp 2.485.900-Rp 3.954.200
• Golongan IId: Rp 2.591.100-Rp 4.125.600.

• Golongan IIIa: Rp 2.745.700-Rp 4.575.200
• Golongan IIIb: Rp 2.903.600-Rp 4.768.800
• Golongan IIIc: Rp 3.026.400-Rp 4.970.500
• Golongan IIId: Rp 3.154.400-Rp 5.180.700.

• Golongan IVa: Rp 3.287.800-Rp 5.399.900
• Golongan IVb: Rp 3.426.900-Rp 5.628.300
• Golongan IVc: Rp 3.571.900-Rp 5.866.400
• Golongan IVd: Rp 3.723.000-Rp 6.114.500
• Golongan IVe: Rp 3.880.400-Rp 6.373.200.

Pemberian gaji PNS dan tunjangannya diharapkan dapat meningkatkan daya beli, kesejahteraan, dan produktivitas abdi negara untuk melayani kebutuhan masyarakat di tataran pemerintahan pusat serta daerah.

(bai/row)