Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Didakwa Rugikan Negara Rp 224,69 M

Jakarta -

Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) periode 2019-2024, Indra Sukmono Arharrys didakwa merugikan keuangan negara Rp 224,69 miliar. Jaksa menyakini Indra melakukan korupsi terkait pengadaan lahan di lingkungan PPSJ untuk wilayah Rorotan, Jakarta Utara.

"Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 224.696.340.127 sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2019-2020 Nomor: LHA-AF-16/DNA/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang disusun oleh Unit Akuntansi Forensik pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK RI," kata Jaksa KPK, Andy Bernard Desman saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Jaksa mengatakan dugaan korupsi pengadaan lahan ini dilakukan secara bersama-sama pada 2019-2021. Selain Indra, jaksa juga membacakan surat dakwaan untuk tiga terdakwa lainnya yakni Donald Sihombing selaku Direktur Utama PT Totalindo Investama Persada, Saut Irianto Jajaguguk selaku Komisaris PT Totalindo Eka Persada, serta Eko Wardoyo selaku Direktur Independen PT Totalindo Eka Persada.

Jaksa mengatakan perbuatan ini telah memperkaya korporasi dan sejumlah pihak. Di antaranya memperkaya Donald Sihombing sebesar Rp 221, 69 miliar, serta memperkaya mantan Direktur Utama PPSJ Yoory Corneles senilai Rp 3 miliar.

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa II Donald Sihombing selaku
Direktur Utama PT Totalindo Investama Persada Tbk (PT TEP) sejumlah Rp 221.696.340.127 serta Yoory Corneles sejumlah Rp 3.000.000.000 atau
setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut," ujar jaksa.

Jaksa menyakini Indra dkk melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Konstruksi Kasus

Jaksa mengatakan kasus ini bermula pada sekitar bulan Desember 2018. Jaksa mengatakan setelah penandatanganan PPJB antara PPSJ dengan PT Adonara Propertindo tanah Pulogebang, Jakarta Timur, Yoory dipanggil menghadap ke ruang kerja mantan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah.

Dalam pertemuan tersebut, Saefullah meminta PPSJ untuk tidak hanya membeli tanah di wilayah Jakarta Timur. Hal itu dikarenakan PPSJ saat itu sudah membeli lahan di Pondok Kelapa, Cilangkap, dan Pulogebang.

Kemudian, Yoory diminta membeli lahan di Jakarta Utara, yaitu di wilayah Rorotan, dengan alasan harganya yang masih murah. Yoory bersama mantan Direktur Pengembangan PPSJ, Denan Matulandi Kaligid dan Indra yang saat itu merupakan Senior Manager Divisi Usaha PPSJ, lalu menerima kunjungan Donald dan Saut, yang menawarkan tanah Rorotan kepada PPSJ pada Februari 2019.

Jaksa mengatakan Donald menjelaskan jika PT TEP memperoleh tanah di Rorotan dari PT Nusa Kirana Real Estate (NKRE). Alasannya, kata jaksa, PT NKRE tidak bisa melunasi utangnya terkait pembangunan proyek di Kelapa Gading, sehingga tanah Rorotan milik PT NKRE digunakan sebagai alat pembayaran utang.

Jaksa mengatakan Donald menyampaikan secara lisan terkait harga penawaran awal sekitar Rp 4-5 juta per meter persegi untuk dikembangkan PT TEP, secara bersama-sama dengan PPSJ melalui skema kerja sama operasional (KSO). Namun, dengan ketentuan PPSJ yang akan melakukan penyetoran modal kepada PT TEP selaku pemilik lahan.

Jaksa mengatakan penawaran yang diajukan Donald tersebut merupakan penawaran pertama yang diterima PPSJ dari pihak eksternal untuk tanah di wilayah Rorotan, Jakarta Utara sejak Yoory menemui Saefullah pada Desember 2018. Lalu, pada 11-13 Februari 2019, PPSJ mengadakan Rapat Kerja (Raker) Pemantapan Program Kerja Tahun 2019.

Jaksa mengatakan Donald, Saut, dan Eko datang menemui Yoory, Denan, dan Indra, bersama Senior Manajer Divisi Pertanahan dan Hukum Yadi Robby serta Senior Manager Divisi Keuangan dan Akuntansi PPSJ Mohamad Wahyudi Hidayat di sela raker tersebut. Pertemuan itu disebut membahas penawaran dari PT TEP untuk melakukan kerja sama pembangunan hunian rumah dengan uang muka (down payment/DP) Rp 0 dengan porsi PPSJ 70 persen dan PT TEP 30 persen.

Jaksa menyebut Donald menyampaikan bahwa PT TEP memiliki lahan tanah Rorotan dan menawarkan tanah seluas 10 hektar dengan harga sebesar Rp 3 juta per meter persegi. Jaksa mengatakan Donald juga menyampaikan sudah memiliki hasil penaksiran (appraisal) harga dari dua Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk meyakinkan Direksi PPSJ agar menerima penawaran dari PT TEP.

Penawaran PT TEP tersebut selanjutnya dibahas oleh Yoory dalam Rapat Kerja PPSJ. Kemudian, pada 6 Maret 2019, Yoory dan Donald sepakat dengan harga tanah senilai Rp3 juta per meter persegi.

Jaksa mengatakan total uang bersih yang dibayarkan PPSJ kepada PT TEP terkait pengadaan enam bidang tanah di Rorotan seluas 123.581 meter persegi mencapai Rp 370,16 miliar. Namun, masih terdapat piutang, pajak, maupun BPHTB yang disetor PT TEP kepada negara sekitar Rp146,89 miliar serta tambahan PPN yang dipungut PT TEP atas pembelian tanah oleh PPSJ yang belum disetorkan ke kas negara senilai Rp 1,43 miliar, sehingga total kerugian negara disebut mencapai Rp 224,69 miliar.

(mib/azh)