Dagangan Baru Trump: Visa 'Kartu Emas'

Amerika Serikat - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan AS akan menjual visa 'kartu emas' seharga Rp 82 miliar (US $5 juta). Visa itu dijual kepada warga negara asing kaya raya yang ingin menjadi warga negara AS.

"Mereka akan kaya dan sukses, dan mereka akan menghabiskan banyak uang, membayar banyak pajak, serta mempekerjakan banyak orang. Kami pikir ini akan sangat sukses," kata Trump di Gedung Putih, pada Selasa (25/2) lalu, seperti dilansir BBC.

Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mengatakan bahwa 'kartu emas' yang diusulkan akan menggantikan skema visa EB-5 yang menawarkan visa kepada investor asing.

Targetkan 10 Juta Visa Terjual

Trump pun sama sekali tidak menyebutkan bahwa orang yang menerima visa tersebut harus menciptakan lapangan kerja. "Yang berhak adalah orang-orang dengan uang," katanya.

Meskipun jumlah visa EB-5 dibatasi, Trump ingin agar pemerintahannya menjual 10 juta 'kartu emas' guna mengurangi defisit. Dia mengatakan visa tersebut bisa menjadi luar biasa, mungkin akan sangat fantastis.

"Ini adalah jalur menuju kewarganegaraan bagi orang-orang kaya atau orang-orang yang bertalenta, sehingga orang-orang kaya bisa membayar agar orang-orang bertalenta bisa masuk. Para perusahaan akan membayar agar orang-orang bisa masuk dan memiliki status jangka panjang di negara ini," katanya.

Ketika ditanya oleh wartawan apakah warga Rusia yang kaya bisa memenuhi syarat, Trump menjawab, "Ya, mungkin. Saya mengenal beberapa oligarki Rusia yang merupakan orang-orang baik."

Namun, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyatakan bahwa semua pemohon akan menjalani pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan mereka adalah warga dunia yang luar biasa dan berkelas dunia.

Selain itu, belum jelas juga berapa lama pemegang visa kartu emas harus menunggu untuk memperoleh kewarganegaraan.

Pemegang kartu hijau (green card) termasuk penerima manfaat dari inisiatif EB-5 saat ini biasanya harus tinggal sebagai penduduk tetap yang sah di AS selama lima tahun sebelum memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Kongres menentukan kualifikasi untuk kewarganegaraan AS, tetapi Trump mengeklaim bahwa "kartu emas" tidak memerlukan persetujuan kongres.

Rincian dari kartu emas ini akan dirilis dalam dua minggu, tambahnya.

Akan Gantikan Skema EB-5

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan visa emas Trump akan menggantikan skema visa investor EB-5 yang telah berlaku selama 35 tahun.

Menurut Lutnick, "program EB-5... penuh dengan omong kosong, kepura-puraan, dan penipuan. Itu adalah cara untuk mendapatkan green card dengan harga murah. Jadi Presiden berkata, daripada memiliki program EB-5 yang konyol seperti ini, kami akan mengakhiri program EB-5 ini."

Kongres AS menetapkan skema EB-5 sejak 1990 untuk menarik investasi asing. Skema ini memungkinkan individu untuk memenuhi syarat dengan berinvestasi sekitar Rp 16 miliar (US$1 juta) dalam bisnis yang menciptakan setidaknya 10 pekerjaan.

Dalam program ini, investor langsung menerima green card jalur menuju kewarganegaraan di masa depan sebagai imbalan atas investasi mereka.

Sebaliknya, sebagian besar pemohon kartu hijau harus menunggu waktu yang bervariasi mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk mendapatkan status penduduk tetap.

Program EB-5 dibatasi hingga 10.000 visa per tahun, dengan 3.000 dicadangkan untuk investor di area dengan pengangguran tinggi, menurut Departemen Luar Negeri AS.

Tujuannya adalah untuk "merangsang ekonomi AS melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi modal oleh investor asing," menurut Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS.

Pada periode 12 bulan yang berakhir pada 30 September 2022, sekitar 8.000 orang memperoleh visa investor, menurut Buku Tahunan Statistik Imigrasi versi terbaru dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

Selain itu, pada 2021, Layanan Penelitian Kongres AS menemukan bahwa visa EB-5 "menimbulkan risiko penipuan" dibandingkan dengan visa imigran lainnya.

"Risiko semacam itu terkait dengan kesulitan memverifikasi bahwa dana investor diperoleh secara sah dan dengan potensi visa untuk mendapatkan keuntungan moneter yang besar, yang dapat memotivasi individu untuk mengambil keuntungan dari investor dan membuat visa rentan terhadap kesan favoritisme," kata laporan itu.

Bagaimana Skema Serupa di Negara Lain?

Skema serupa juga umum dilakukan di seluruh dunia. Skema "visa emas" menawarkan hak bagi warga asing kaya untuk tinggal dan bekerja di negara lain sebagai imbalan atas investasi besar yang mereka tanamkan.

Ada juga skema "paspor emas," yang populer di beberapa negara Karibia. Paspor ini melalui mengizinkan orang-orang kaya untuk mendapatkan semua hak dan kebebasan sebagai warga negara, termasuk hak untuk bekerja dan memilih (pemilu) di negara tempat mereka mengajukan permohonan.

Henley & Partners, sebuah firma penasihat yang berbasis di Inggris, melaporkan bahwa lebih dari 100 negara menawarkan "visa emas" kepada individu kaya, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Yunani, Malta, Australia, Kanada, dan Italia.

Namun, program-program ini telah menuai kritik dan pengawasan yang semakin ketat.

"[Program ini] dapat membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing secara langsung, tetapi juga menarik bagi para penjahat dan pejabat korup yang berusaha menghindari hukuman dan mencuci hasil kejahatan yang mencapai miliaran dolar," menurut laporan yang diterbitkan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 2023.

Transparency International, LSM global yang berfokus untuk melawan korupsi di lebih dari 100 negara, memperingatkan bahwa skema di Uni Eropa "bukan tentang investasi atau migrasi tetapi tentang melayani kepentingan-kepentingan korup."

Kritik juga datang dari berbagai badan Uni Eropa. Pada 2022, Komite Kebebasan Sipil, Kehakiman, dan Urusan Dalam Negeri Uni Eropa memberikan suara mereka untuk melarang paspor emas dan meminta negara-negara ketiga dengan akses bebas visa ke Uni Eropa untuk menghentikan skema paspor emas mereka.

Kekhawatiran ini telah menyebabkan beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Spanyol, Belanda, dan Yunani, mencabut program visa emas mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Spanyol, misalnya, menghapus program "visa emas" yang dibuat pada 2013, yang memberikan visa kepada investor sebagai imbalan atas pembelian properti senilai 500.000 ($525.000) atau lebih. Batas waktu untuk pengajuan terakhir adalah 3 April 2025.

Tahun lalu, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, mengatakan niat pemerintahnya untuk menghapus skema ini adalah untuk "menjamin bahwa perumahan adalah hak dan bukan sekadar subjek spekulasi bisnis."

Sebuah studi tentang visa emas Uni Eropa oleh London School of Economics and Political Science di Inggris dan Harvard University di AS juga mempertanyakan alasan ekonomi dari skema ini, dengan kesimpulan bahwa skema tersebut hanya mewakili "proposisi kecil" dari investasi asing dengan dampak ekonomi yang "tidak signifikan".

Sebuah investigasi oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project jaringan jurnalis investigasi dunia yang diterbitkan pada Oktober 2023 juga mengungkapkan bahwa seorang mantan kolonel Libya yang dituduh melakukan kejahatan perang dan seorang pengusaha Turki yang dijatuhi hukuman penjara di negaranya dapat membeli paspor Dominika melalui skema ini.

(taa/fca)