Andre Rosiade Apresiasi Nusron Beri Kepastian Hukum Tanah Ulayat di Sumbar

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat di Sumbar. Pengakuan dan kepastian ini disebut sangat diharapkan masyarakat Sumbar.

Hal itu terlihat dari dimulainya agenda sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat Sumbar di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP) yang dibuka langsung Menteri Nusron Wahid, Senin (28/4/2025).

Turut hadir Andre Rosiade, Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Kepala BPN/ATR Sumbar Teddi Guspriadi dan peserta dari tokoh masyarakat dan adat dan Camat dari Kota Padang.

"Alhamdulillah, Pak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah datang ke Sumbar. Bertemu langsung dengan para kepala daerah dan ninik mamak dan tokoh adat di Sumbar. Memastikan bagaimana tanah ulayat di Sumbar yang sering menjadi sumber masalah karena kepastian hukumnya. Semoga dengan sosialisasi ini bisa lebih membuka pengetahuan tentang sertifikasi tanah ulayat ini," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

Andre menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian kepada Sumbar. Melalui Kementerian ATR/BPN, Prabowo ingin membantu para ninik mamak agar tanah-tanah ulayatnya bisa mendapatkan kepastian hukum.

"Acara ini terlaksana karena Presiden Prabowo ingin membangun Sumbar. Melalui Pak Menteri ATR/BPN, salah satunya dengan cara memberikan kepastian kepada ninik mamak untuk bisa memiliki sertifikat tanah ulayat secara gratis. Misalnya jika kaum itu jumlahnya 5 ribu orang, yang 5 ribu orang itu boleh tanda tangan di lampiran sertifikatnya, 'Supaya tidak ada dusta di antara kita', sehingga tanah ulayat itu tidak bisa dijual sepihak," terang Sekretaris Fraksi Gerindra MPR ini.

Andre juga mendorong agar dilakukan pendataan kembali terhadap masjid, pesantren, madrasah dan rumah tahfiz yang tanahnya merupakan tanah wakaf tapi belum mempunyai serfitikat. Tanah-tanah tersebut dapat disertifikatkan sehingga punya kekuatan hukum.

"Banyak masjid, pesantren, madrasah, dan rumah tahfiz, di Sumbar dan Kota Padang itu didata yang belum bersertifikat dan bawa ke BPN. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Menteri ATR/BPN akan membantu sertifikatnya secara gratis. Jadi ingin menunjukkan keberpihakan kepada kepada umat itu tidak omon-omon," terang Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.

Selain itu, Andre juga menyampaikan saat ini Prabowo berusaha memperjuangkan agar hadirnya wisma Indonesia di Arab Saudi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh jemaah haji dan umrah asal Indonesia. "Bulan Mei ini Pak Prabowo akan bertemu dengan pemerintah Arab Saudi. Presiden Prabowo akan minta tanah kepada pemerintah Arab Saudi untuk bangun Wisma Indonesia untuk jemaah haji dan umrah di sana. Jadi keberpihakan itu bukan dengan omon-omon, bukan dengan janji manis, tapi dengan kerja nyata," jelas Andre.

Sementara itu, Nusron Wahid menegaskan pihaknya bertekad agar tanah-tanah ulayat di Sumbar terjaga, tidak ada orang lain yang mensertifikatkan ataupun kemudian mendatangkan serta mengkerjasamakan tanpa adanya persetujuan dari ninik mamak dan pemuka adat. "Dengan itu harus thau petanya, mana yang tanah adat mana yang tidak supaya jelas. Jadi negara melakukan pensertifikatan tanah ulayat ini sebagai bentuk pengakuan supaya tidak dicaplok orang lain," terang Nusron.

Pemerintah, kata Nusron, ingin belajar dari kesalahan masa lampau. Seperti yang terjadi di Riau, karena hak adat tanahnya tidak pernah dipetakan dan tidak didaftarkan, tanah adat dengan mudah dirambah atau diambil HGU oleh korporasi atau perusahaan terbuka untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

"Kami tak ingin kejadian seperti di Riau terjadi di Sumbar. Saat dilantik menjadi Menteri ATR, saya dipesan khusus oleh Presiden Prabowo untuk menertibkan dan mengatasi penggunaan HGU dan HGB serta penggunaan pengakuan tanah ulayat di seluruh Indonesia," tegas Nusron.

Nusron menyebut dari 120 juta HA hutan di Indonesia sudah terdata sebanyak 54,5 juta HA bidang, sisanya ada 15,5 juta HA. Dari sisa itu salah satunya adalah hak-hak ulayat. Proses pendataan tanah ulayat ini dilakukan dengan tiga prinsip, yakni keadilan, pemerataan, dan kesinambungan.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menegaskan sosialisasi dan pendaftaran tanah ulayat tidak hanya untuk menunjukkan perhatian serius dan kepastian hukum atas tanah ulayat, namun juga wujud nyata dan komitmen bersama untuk memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.

"Kami menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Semoga dapat menjadi wadah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan utuh kepada seluruh pemangku adat dan pemangku kepentingan serta seluruh lapisan masyarakat akan urgensi dan pentingnya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat," ungkap politikus Gerindra ini.

Vasko menegaskan eksistensi tanah ulayat di Sumbar tak dapat dipungkiri masih banyak tersebar di berbagai daerah. Tanah ulayat ini memiliki peran sentral dan penghidupan masyarakat bahkan menjadi salah satu penopang ketahanan nasional ketika terjadi krisis karena mayarakat masih memiliki tanah bersama sebagai sumber penghasilan dan penghidupan mereka.

"Di sisi lain tanah ulayat juga identitas bagi masyarakat adat yang berdimensi sosial, politik budaya dan agama yang harus dipertahankan. Sebagai bagian perlindungan dan kepastian hukum pada tanah hak masyarakat adat, kami selaku kepala daerah tentunya sangat mendukung penuh kebijakan pengadiminstrasian dan pendaftaran tanah ulayat yang telah secara resmi dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN yang mana kita merupaan salah satu provinsi yang menjadi project atas kebijakan ini," ulas Vasko.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh menegaskan reformasi agraria banyak kesamaan dengan filosofi 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah'. "Bagaimana kita memanfaatkan lahan jangan sampai telantar. Di mana lahan telantar, lahan yang tidak digunakan, lahan yang tidak produktif, itu sama dengan kemubaziran. Tentu secara syariat dan secara adat kemubaziran tidak bagus," sebut Rahmat.

Maka itu kata Rahmat, Prabowo berupaya mewujudkan kemandirian pangan dengan memanfaatkan tanah-tanah termasuk tanah ulayat yang selama ini tidak produktif. "Dalam konteks tanah ulayat, pemerintah melakukan pemetaan dalam bentuk pengadministrasian. Hal ini tentu akan memberikan kepastian hukum secara administasi. Kanwil BPN perlu mengkomunikasikan dan meyakinkan bahwa program ini adalah untuk menjamin kepemilikan tanah ulayat," tutur Rahmat.

(rfs/gbr)