Pemerintah Diminta Selektif Bangun Jalan Tol Baru

Jakarta -

Pemerintah diminta untuk lebih selektif menentukan pembangunan proyek jalan tol baru, pasalnya beberapa jalan tol yang telah dibangun belum maksimal termanfaatkan.

Hal tersebut seperti diungkapkan Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono. Ia meminta pemerintah lebih bijak dalam membangun jalan tol baru seperti proyek pembangunan jalan tol, seperti tol puncak, tol Kulonprogo-Cilacap, dan ruas sirip tol trans Sumatera.

"Kalau kita lihat, beberapa ruas tol di Jawa yang baru dibangun di masa pemerintahan yang lalu, belum sepenuhnya bisa maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi seperti misalnya transportasi publik massal dan transportasi logistik massal," kata Bambang Haryo, di Jakarta, Selasa (2/1/2025).

Ia menyebutkan penggunaan jalan tol oleh transportasi publik massal (bus) dan logistik massal (truk) saat ini masih sangat minim. Karena tarif tol yang dikenakan relatif masih sangat tinggi/mahal. Sehingga transportasi publik massal dan logistik massal lebih banyak masih menggunakan jalan reguler non tol, seperti jalan nasional / antar provinsi dan jalan provinsi / antar kabupaten.

"Sangat disayangkan sih, kita bangun jalan tol tetapi tidak di manfaatkan maksimal untuk angkutan publik dan logistik. Beda dibanding pembangunan jalan tol di zaman Pak Harto , tarifnya sangat murah. Sehingga banyak truk dan bus yang juga memanfaatkan jalan tol tersebut untuk mempercepat roda perekonomian," ungkapnya.

Bambang menambahkan, jika diamati dari jumlah pengguna jalan tol, angkutan publik massal / bus, angkutan logistik massal / truk yang masuk di jalan tol tidak lebih dari 2.5 % dari jumlah yang lewat di jalan reguler nasional maupun provinsi yang sejajar dengan jalan tol. Termasuk juga transportasi pribadi, tidak lebih dari 20% yang menggunakan jalan tol dibanding jalan reguler yang sejajar dengan jalan tol.

"Ini dikarenakan jalan tol yang dibangun akhir akhir ini tarifnya di rasakan sangat tinggi/mahal bagi Masyarakat. Berarti keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan jalan tol ini sudah sangat tepat," ujarnya.

Dan sudah saatnya kata Bambang, masyarakat bisa merasakan jalan reguler nasional maupun provinsi yang lebar, layak dan steril, tidak berbayar seperti yang kita rasakan jika kita berpergian ke berbagai Negara di Asia Tenggara, misalnya Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina.

Jika itu terkondisikan di negara kita sudah pasti dampak pembangunan infrastruktur jalan bisa dirasakan oleh Masyarakat dan membawa percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan cost biaya transportasi yang minim.

"Untuk diketahui jumlah jalan tol di Indonesia sudah sangat banyak kalau kita bandingkan dengan Malaysia. Dimana perbandingan jalan tol di Indonesia 2.893 kilometer dibanding jalan nasional kita sepanjang 54.000 kilometer. Bila dibandingkan dengan Malaysia , panjang jalan tol, 5.027 kilometer dibanding dengan jalan nasional mereka sepanjang 290.000 kilometer. Berarti perbandingan jalan yang tidak berbayar di Malaysia jauh lebih besar dibanding di Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menepis kabar bahwa proyek-proyek tol baru akan disetop. Ia juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah memberi arahan untuk melakukan pembatasan pembangunan.

Menurut Dody, kabar tersebut tidak benar. Ia mengatakan, Prabowo hanya menyampaikan tentang fokus pembangunan di pemerintahan saat ini.

"Sebetulnya nggak ada yang minta pembatasan, Pak Prabowo juga nggak pernah minta kok," ujar Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU.

Simak juga Video 'Perhatian! GT KM 149 dan KM 151 Gedebage Bisa Dipakai saat Nataru':

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)