1 month ago
23
Jakarta -
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan ada 80 ribu WNI yang bekerja di Kamboja. Namun dia mengatakan para WNI di Kamboja itu bermodus pakai visa turis.
"Ada 80 ribu, tapi kan memang bukan wilayah kami, kami tidak menjadikan Kamboja itu wilayah pengiriman," kata Abdul Kadir Karding di Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).
Karding menjelaskan, WNI yang berangkat ke Kamboja tak tercatat memiliki visa kerja. Dia mengatakan para WNI itu terpantau singgah ke beberapa negara tetangga sebelum tiba di Kamboja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka juga berangkatnya tidak pakai visa kerja. Kemudian mereka berangkatnya pakai visa turis, lalu berangkat ke Thailand, ke Singapura, ke Malaysia, baru ke Kamboja," ujarnya.
Meski begitu, Karding menegaskan masalah itu tetap menjadi salah satu yang dipantau Kementerian P2MI. Namun untuk penindakannya merupakan kewenangan Polisi dan Imigrasi.
"Jadi itu nanti tetap menjadi perhatian kami, tapi itu bukan menjadi wilayah kewenangan kami. Itu teman-teman polisi dan imigrasi," kata dia.
Sebelumnya, viral di media sosial sejumlah warung Indonesia bertebaran di sejumlah titik di Kamboja. Warung-warung Indonesia ini kemudian dikaitkan dengan judi online.
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku telah mengecek langsung WNI yang tinggal di sana. Dia mencatat ada 100 ribu WNI yang bekerja di Kamboja.
"Nah, soal Kamboja memang saya menyaksikan sendiri. Saya cek ke sana, ada warga kita sekitar 100 ribu warga Indonesia yang bekerja di Kamboja," ujar Cak Imin di kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/11).
Cak Imin menyebutkan banyak pekerja migran Indonesia (PMI) yang jualan pecel lele hingga soto lamongan di Kamboja. Cak Imin yakin ada pihak yang membantu proses kerja PMI di Kamboja.
"Nah, memang benar ada yang jualan pecel lele, ada yang bikin soto lamongan. Ada yang men-support dalam sistem proses kerja di sana itu," kata dia.
Dia mengatakan tak semua narasi di media sosial benar. Dia mewanti-wanti jangan sampai permasalahan judi online menguntungkan negara lain.
"Karena saya mendapatkan begitu banyak orang takut dan khawatir, korban-korban ini menjadi isu besar. Meskipun banyak yang viral-viral itu ternyata tidak benar adanya, setelah saya cek. Ternyata konflik sesama orang kita di sana, gitu ya. Kemudian problematika yang menyangkut hubungan kerja antara pihak-pihak para pekerja di sana," kata Cak Imin.
"Tapi intinya jangan sampai judi online ini menguntungkan orang lain. Korbannya warga kita sendiri. Bayangkan kalau ratusan triliun mengalir ke negara lain, dari orang kecil sih kita. 10 ribu, 20 ribu, menyedihkan," tuturnya.
Sementara itu, Cak Imin mengungkap KBRI Kamboja pernah kedatangan 5 kasus PMI setiap hari. Kini Cak Imin tengah mencari solusi untuk para pekerja migran di Kamboja.
"Nah, kita sedang cari jalan agar di dalam koordinasi saya kan pekerjaan migran yang di sana jangan sampai jadi bot lagi. Itu aja tugas saya," terang Cak Imin.
Dia mengatakan soal penindakan jika ada pelanggaran merupakan wewenang Menko Polkam. Dia menegaskan lagi agar WNI tak jadi korban di luar negeri.
"Soal kemudian apakah mereka, karena itu lintas negara ya. Interpol bisa berinteraksi dan menjadi kekuatan untuk melakukan penindakan dan pencegahan, itu sedang dibicarakan di wilayah Menko Polkam. Tapi wilayah saya adalah jangan sampai pekerja kita yang bekerja di sana jadi korban," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berbicara soal upayanya menyelesaikan permasalahan judi online dalam lingkup lintas negara. Salah satunya bekerja sama dengan sejumlah platform perusahaan global teknologi raksasa.
"Komunikasi alhamdulillah jalan, tapi bagaimana membuat teman-teman dari platform teknologi besar itu mau comply dengan aturan yang ada di Indonesia. Itu tentu kita perlu bolak-balik diskusi dengan mereka untuk kemudian mencapai solusi bahwa mereka juga ikut narasi bangsa," terang Meutya.
"Bahwa kita sedang perang menghadapi judi online. Karena aturan di negara-negara lain berbeda-beda. Tapi sudah ada komitmen dari beberapa yang ingin juga terlibat membantu Indonesia," sambungnya.
(idn/idn)
