Jerman Masih Bebas Wajib Militer, Sampai Kapan?

Jakarta -

Bayang-bayang kekurangan personel menyelimuti angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr. Daya tarik seragam loreng tak lagi bersinar di mata generasi muda. Padahal, negeri-negeri jiran telah memanggil rakyatnya kembali ke barak militer dan medan latihan tempur. Namun kini banyak spekulasi dalam beberapa minggu terakhir tentang kembalinya wajib militer (wamil) di Jerman.

Koalisi baru Partai Demokrat Kristen/Partai Sosial Kristen (CDU/CSU) dan Partai Sosial Demokrat (SPD) telah membahas soal pengembalian wajib militer (wamil) secara bertahap di Jerman.

Namun, Partai Sosial Demokrat (SPD) menentang aturan wajib militer dan lebih memilih pendekatan secara sukarela. Terdepan dalam hal ini adalah menteri pertahanan yang sedang menjabat, Boris Pistorius (SPD), yang kemungkinan akan mempertahankan jabatannya di pemerintahan koalisi baru antara CDU/CSU dan SPD.

Maka, Friedrich Merz, yang diperkirakan akan menjadi kanselir mendatang dari CDU, mengumumkan dalam presentasi perjanjian koalisi bahwa, "Kita akan memperkuat dinas militer di Jerman dengan model partisipasi sukarela, mengikuti model Swedia".

Survei yang harus diisi

Menurut model yang diterapkan dengan sukses di Swedia, semua pemuda berusia 18 tahun dari satu angkatan akan menerima kuesioner. Jawaban atas pertanyaan tersebut, yang mencakup kemampuan fisik dan kesiapan untuk dinas militer, wajib diisi oleh laki-laki dan bersifat sukarela bagi perempuan.

Jawaban ini akan menentukan siapa yang akan dipanggil untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Mereka yang dipilih untuk dinas militer adalah mereka yang paling fit, paling sesuai, dan paling termotivasi," ujar Pistorius menjelaskan usulannya tahun lalu.

Inti dari rencana "Sistem Registrasi Militer" baru

Pada dasarnya, yang ingin dicapai adalah menciptakan kembali sebuah "pendataan calon anggota militer" yang sebelumnya dihentikan setelah penghapusan wajib militer pada tahun 2011.

Dengan adanya sistem registrasi atau pendaftaran militer ini, informasi mengenai semua warga negara yang memenuhi syarat untuk dinas militer akan dikumpulkan.

Data yang dimaksud meliputi usia, kemampuan, dan pengalaman militer. Tanpa sistem ini, negara akan kesulitan mengetahui siapa saja yang dapat dipanggil untuk bertugas jika terjadi keadaan darurat, keluh Boris Pistorius.

Selain itu, dinas militer juga harus menjadi lebih menarik. "Penghargaan melalui dinas yang menantang, disertai dengan peluang untuk memperoleh kualifikasi, akan meningkatkan kesiapan untuk bergabung dalam dinas militer secara berkelanjutan," demikian harapan yang tertulis dalam perjanjian koalisi yang penuh optimisme.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Perubahan tata keamanan Jerman

Pada tahun lalu, Boris Pistorius telah mencoba memperkenalkan model dinas militer ini. Namun, perselisihan dalam pemerintahan koalisi Partai SPD, FDP, dan Hijau menghalangi langkah tersebut.

Pada tanggal 6 November lalu, ketika rancangan undang-undang itu baru saja melewati kabinet, pemerintahan koalisi Jerman runtuh. Dengan demikian, rancangan tersebut tidak pernah sampai ke parlemen Jerman, Bundestag. Wajib militer telah ada di Jerman sejak tahun 1957 hingga 2011.

Pada tahun 2011, bisa dikatakan, wajib militer terlempar ke dalam lemari sejarah Jerman. Wajib militer dihapuskan karena dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat itu.

Sejak berakhirnya Perang Dingin, Bundeswehr—tentara Jerman—yang pada masa itu hampir memiliki setengah juta personel, menyusut secara signifikan. Alih-alih fokus pada pertahanan negara, mereka lebih terlibat dalam misi luar negeri.

Untuk itu, mereka tidak lagi membutuhkan sekumpulan pemuda berusia 18 tahun yang hanya akan dipanggil untuk bertugas selama enam bulan—begitulah singkatnya masa dinas wajib di akhir era tersebut.

Selain itu, Bundeswehr hanya bisa menerima sebagian kecil dari laki-laki muda tiap angkatan. Dalam praktiknya, hal ini berarti beberapa pemuda sudah bisa memulai pendidikan atau karier mereka, sementara yang lain harus menjalani dinas militer. Secara hukum, situasi ini menjadi ketidaksetaraan yang problematik.

Kini, situasi politik dan keamanan telah berubah secara mendasar. Perang Rusia melawan Ukraina, serangan hibrida terhadap negara-negara anggota NATO, dan pergeseran kebijakan pemerintah AS yang semakin jauh dari Eropa—semua ini memunculkan keyakinan bahwa Jerman perlu memperkuat kemampuan militernya.

Akan lebih banyak senjata untuk Bundeswehr, yang anggarannya akan didorong oleh pemerintahan baru. Namun, lebih dari itu, Jerman juga membutuhkan lebih banyak personel. Jumlah tentara aktif saat ini stagnan, berada di kisaran 182.000 orang.

Ada kekurangan dalam beberapa bidang, seperti pilot, spesialis teknologi informasi, dan teknisi elektronik. Meski Bundeswehr menawarkan berbagai pelatihan, perjalanan kereta gratis dengan seragam, dan pelayanan medis tanpa biaya, hanya sedikit pemuda yang mempertimbangkan militer sebagai pilihan karier. Terlalu banyak alternatif lain di pasar tenaga kerja Jerman, yang juga tengah menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil.

Sekarang, CDU/CSU dan SPD berharap, akan lebih banyak pendaftar tertarik bergabung dengan militer ,setelah mereka dihadapkan pada kuesioner yang akan mengharuskan mereka mempertimbangkan topik pertahanan negara.

Berapa banyak yang dapat diterima dalam dinas militer?

Fakta bahwa pemerintah Jerman yang akan datang tetap mengandalkan dinas militer sukarela, juga didorong oleh alasan praktis.

Saat ini, Bundeswehr bahkan tidak memiliki kapasitas untuk menerima seluruh pemuda dari satu angkatan. Infrastruktur yang dulu ada sebelum 2011—terutama tempat tinggal dan pelatih—sekarang sudah tidak tersedia lagi.

Saat ini, hanya ada maksimal 15.000 tempat untuk dinas militer sukarela, dan hanya sekitar 10.000 tempat yang terisi. Artinya, 5.000 lagi dapat segera diterima tanpa kesulitan, seperti yang ditekankan oleh pejabat militer tertinggi Jerman, Jenderal Inspektur Carsten Breuer. "Kami memerlukan potensi pertumbuhan," tegasnya.

Jika jumlah lebih banyak tentara terpaksa diterima sekaligus, kesiapan tempur Bundeswehr bisa terpengaruh. "Seorang komandan divisi tank tidak bisa sekaligus melatih tentara baru, sambil mempertahankan kesiapan tempur di front timur NATO, jelas Breuer dalam diskusi di Deutsche Gesellschaft fr Auswrtige Politik (DGAP).

Jika dinas militer baru yang berbasis sukarela ini dan disebutkan dalam perjanjian koalisi, gagal, maka pemerintahan baru tidak akan kesulitan untuk kembali menerapkan wajib militer secara umum.

Wajib militer pada tahun 2011 sebenarnya hanya dinonaktifkan melalui undang-undang, bukan dihapuskan dari konstitusi. Namun, wajib militer ini hanya berlaku untuk pria.

Jika perempuan juga akan diwajibkan untuk dinas, konstitusi harus diubah, yang hanya dapat dilakukan dengan dua pertiga suara mayoritas di Bundestag.

*Artikel ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Jerman.

Diadaptasi oleh: Ayu Purwaningsih

Editor: Agus Setiawan

(ita/ita)