Bila Prabowo-Megawati Berkongsi

Partai Gerindra tengah menanti rencana pertemuan ketua umumnya, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terwujud. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pertemuan kedua tokoh tersebut bakal memberikan dampak positif membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ke depan.

“Kan Pak Prabowo sekarang bukan sekadar pemimpin sebagian orang, tapi pemimpin seluruh bangsa kita,” tutur Habiburokhman kepada detikX via telepon pada Sabtu, 18 Januari 2025.

Dukungan Megawati dan PDI Perjuangan sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR RI memang dibutuhkan Prabowo. Ini bisa mengurangi disrupsi di parlemen dalam proses pembuatan kebijakan yang diinisiasi pemerintah.

Namun, bagi sebagian orang, dukungan PDI Perjuangan dan pertemuan Prabowo dengan Megawati justru akan berbahaya bagi demokrasi. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, jika pertemuannya sebatas pertemuan simbolis, memang bisa berdampak baik karena dapat menunjukkan stabilitas politik di Indonesia.

Lain hal jika dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan-kesepakatan antara Prabowo dan Megawati. Misalnya saja, Prabowo menawarkan kursi kabinet kepada PDI Perjuangan. Ini, kata Adi, akan menjadi kabar buruk bagi demokrasi.

“Kalau memang betul PDIP itu tegak lurus dengan Prabowo Subianto, kira-kira begitu ya, ini kabar buruk bagi demokrasi kita. Ini kabar buruk bagi oposisi. Yang pasti ini (oposisi) mati di lima tahun yang akan datang,” kata Adi kepada detikX.

Saat ini, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang belum secara tegas memutuskan untuk ikut bergabung dengan pemerintah. Partai-partai parlemen non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) lain yang sebelumnya menjadi rival Prabowo di Pilpres 2024 sudah menyatakan siap bergabung dengan pemerintahan.

PKB kini sudah menempatkan kader-kadernya, termasuk ketua umumnya sendiri, Muhaimin Iskandar, di pemerintahan Prabowo. Plh Presiden PKS Ahmad Heryawan alias Aher bahkan mengusulkan nama Yassierli untuk menjadi Menteri Ketenagakerjaan pada era Prabowo. Sementara itu, Partai NasDem melalui bendahara umumnya, Ahmad Sahroni, mengaku sudah pernah beberapa kali ditawari posisi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Praktis saat ini, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang kekuatan pemerintah melalui meja legislatif. Meski sebetulnya sejak awal sikap partai berlambang banteng ini juga tidak tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Prabowo. Bukan koalisi, bukan juga oposisi.

Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan Olly Dondokambey menuturkan partainya hanya berada di luar pemerintahan, tapi bukan sebagai oposisi. Selama lima tahun ke depan, sambung Olly, PDI Perjuangan tidak mau berseberangan dengan Prabowo.

Politikus senior PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto juga menyatakan hal senada. Sidarto mengungkapkan, meski berada di luar pemerintahan, PDI Perjuangan terbuka terhadap semua potensi kerja sama dengan Prabowo, termasuk jika nantinya kader partai ini ditunjuk sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Walaupun oposisi, tapi kami tidak menyatakan oposisi,” kata Sidarto melalui sambungan telepon kepada detikX pada Sabtu, 19 Januari 2025.

Juru bicara PDI Perjuangan Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menjelaskan dukungan partainya terhadap pemerintahan Prabowo bukanlah dukungan yang membabi buta. PDI Perjuangan akan tetap memberikan kritik dan masukan terhadap pemerintahan Prabowo untuk beberapa kebijakan yang dirasa kurang baik.

“Apabila kami merasa ada kebijakan yang memang ada alternatif yang lebih baik dari itu, tentu kami akan memberikan masukan terkait itu,” ujar Chico kepada detikX pekan lalu.

Sikap kritis PDI Perjuangan terhadap pemerintah sebetulnya sudah ditunjukkan beberapa kadernya dalam beberapa bulan belakangan. Misalnya kritik anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Dalam rapat DPR pada Kamis, 5 Desember 2024, Rieke meminta agar pelaksanaan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu ditunda lantaran kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sebab, menurut Rieke, pelaksanaan PPN 12 persen akan membuat posisi masyarakat kecil makin sulit.

Hasilnya, Prabowo pun memutuskan penerapan PPN 12 persen tidak akan dikenakan pada semua barang. PPN 12 persen hanya akan dikenakan untuk barang-barang mewah.

Sikap kritis PDI Perjuangan inilah yang dikhawatirkan bakal menghilang jika Prabowo dan Megawati bertemu. Apalagi jika dalam pertemuan tersebut lahir kesepakatan-kesepakatan politik antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.

Adi Prayitno mengatakan agak sulit rasanya melihat ada kekuatan politik penyeimbang di parlemen jika PDI Perjuangan nantinya memutuskan bergabung dengan pemerintah. Mustahil juga bagi masyarakat berharap PDI Perjuangan akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah jika hal tersebut betul-betul terjadi.

Dalam hal yang demikian ini, adagium politik lawas yang diperkenalkan Lord Acton rasa-rasanya tepat untuk digunakan: Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.

“Mungkin PDIP akan nyeletuk satu-dua isu supaya menunjukkan bahwa mereka juga kritis. Yang disebut dengan mitra strategis mungkin kayak gitu. Tapi pada isu-isu besar, pada isu tertentu, ya saya kira PDIP nggak mungkin berseberangan dengan Prabowo dan Gerindra,” terang Adi.

Pengajar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing justru memandang berbeda. Emrus mengungkapkan dukungan politik Megawati kepada Prabowo tetap akan berdampak baik bagi Indonesia.

Sebagai pemenang legislatif, PDI Perjuangan bisa menjadi backup yang kuat bagi Prabowo dalam mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Sedangkan peran oposisi nantinya bisa diambil masyarakat secara langsung.

Perlu diingat, sambung Emrus, peran masyarakat di media sosial saat ini sudah cukup kuat untuk mengubah arah kebijakan. Terbukti dalam beberapa isu, seperti PPN 12 persen dan persoalan threshold untuk pilkada.

Selain itu, meski nantinya PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintah sekalipun, partai ini tetap bisa memberikan kritik sebagai mitra strategis. Dengan posisi itu, partai wong cilik ini bisa semakin luwes dalam memberikan kritik kepada pemerintah.

“Sehingga peran PDI Perjuangan dalam kancah politik kita semakin tampak di ruang publik dan dilihat masyarakat,” pungkas Emrus.