AS 'Cukur' Deplu, Seratusan Kantor Dilibas Termasuk Urusan Perempuan

Jakarta -

Kantor Urusan Perempuan Global adalah salah satu yang diperkirakan akan dihapus. Pada hari Selasa (22/04), Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, mengungkapkan rencana reorganisasi besar-besaran Departemen Luar Negeri AS.

Sebagai bagian dari mandat 'America First' atau 'Amerika yang Utama' pemerintahan Trump, departemen ini akan memangkas stafnya sebanyak 15% melalui penutupan dan penggabungan lebih dari 100 kantor serta biro perwakilan di seluruh penjuru dunia.

Menurut memo internal yang diperoleh oleh kantor berita Reuters dan Associated Press, rencana tersebut—yang telah diinformasikan kepada Kongres AS—akan menghapus 132 dari 734 biro dan kantor di bawah Departemen Luar Negeri AS.

Sebanyak 137 kantor lainnya akan dipindahkan ke lokasi berbeda dalam departemen guna 'meningkatkan efisiensi,' lapor AP, yang mengutip lembar fakta yang diperoleh.

"Dalam bentuknya yang sekarang, Departemen ini terlalu gemuk, birokratis, dan tidak mampu menjalankan misi diplomatik utamanya dalam era persaingan kekuatan besar ini," ujar Rubio dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial X.

"'Itulah sebabnya hari ini saya mengumumkan sebuah rencana reorganisasi yang menyeluruh, yang akan membawa departemen ini memasuki abad ke-21. Pendekatan ini akan memberdayakan Departemen dari bawah ke atas, dari biro-biro hingga kedutaan,'" tambah Rubio.

Kantor mana sajakah yang diperkirakan akan ditutup?

Meskipun belum jelas berapa banyak pegawai yang akan terdampak oleh perubahan ini, beberapa biro yang diperkirakan akan dihentikan termasuk Kantor Urusan Perempuan Global.

Kantor urusan keberagaman dan inklusi di departemen ini, yang telah dipangkas secara menyeluruh sejak Presiden Donald Trump menjabat pada Januari lalu, juga diperkirakan akan ditutup.

Selain itu, akan ada sebuah kantor yang 'dihidupkan kembali' dengan fokus pada urusan luar negeri dan kemanusiaan.

Kantor ini akan mengoordinasikan program bantuan luar negeri yang tersisa di Departemen Luar Negeri AS, menyusul pemangkasan Badan Pembangunan Internasional AS, USAID yang baru-baru ini terjadi.

Kantor Hak Asasi Manusia diperkirakan tetap bertahan

Laporan sebelumnya mengindikasikan bahwa kantor-kantor yang sebelumnya berada di bawah Wakil Menteri Keamanan Sipil, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia AS akan dihapus.

Namun lembar fakta yang dibagikan Rubio menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan tersebut akan dilanjutkan di bagian-bagian lain dalam departemen.

Baik Rubio maupun pejabat lainnya menyatakan bahwa struktur Departemen Luar Negeri AS yang 'terlalu gemuk' menghambat kemampuan untuk membuat keputusan dengan cepat dan efisien.

Tujuan dari rencana ini adalah untuk memberdayakan biro-biro regional guna meningkatkan fungsionalitas serta menghapus kantor-kantor dan program-program yang tidak selaras dengan kepentingan nasional inti AS di bawah pemerintahan Trump, demikian papar Rubio dan pejabat lainnya.

Trump sebelumnya telah mengeluarkan perintah eksekutif terpisah pada bulan Februari yang mengarahkan Rubio untuk merombak Dinas Luar Negeri AS dan cara kerja Departemen Luar Negeri AS, guna memastikan bahwa korps diplomatik AS dapat melaksanakan agendanya dengan seksama.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh: Ayu Purwaningih

Editor: Hendra Pasuhuk

(ita/ita)