Wamenko Polkam Bakal Evaluasi Prajurit TNI Aktif di Jabatan Sipil

Jakarta -

Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus menanggapi pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai prajurit TNI yang harus pensiun jika ingin masuk ke dunia politik praktis dan pemerintahan. Lodewijk menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi.

"Ya tentunya akan ada evaluasi (TNI yang tempati jabatan sipil)," kata Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Lodewijk menyinggung posisi Dirut Bulog yang kini dipegang perwira tinggi TNI yakni Danjen Akademi TNI, Mayjen Novi Helmy. Menurut Lodewijk, pihaknya akan melihat lebih lanjut apakah posisi Dirut Bulog cukup diisi oleh sipil atau bisa dijabat oleh TNI aktif.

"Contoh mungkin seperti Kepala Bulog. Oh apakah dia harus sipil? Kalau rupanya ketentuan di situ ketentuannya sipil, maka yang bersangkutan harus mengajukan pensiun dini," ujarnya.

Menurut Lodewijk jika posisi Dirut Bulog harus dari kalangan sipil maka perwira tinggi TNI aktif bisa mengajukan pengunduran diri.

"Sebenarnya gampang, katakan, 'Pak Jenderal mau pilih berbakti di pemerintah sipil dalam hal ini Bulog, atau tetap di TNI? Kalau tetap di TNI, monggo. Kalau mau di Bulog karena ada katakan bisnis itu. Maka yang bersangkutan harus pensiun dini', kita tunggu saja nanti perkembangannya," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, SBY bicara mengenai prajurit TNI harus pensiun jika ingin berpolitik. SBY mengatakan syarat prajurit TNI terjun ke pemerintahan atau politik yakni mundur dari dunia militer.

Hal itu disampaikan SBY saat memberi arahan kepada 38 Ketua DPD partai di kediamannya, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025). Awalnya, SBY menceritakan saat berada di luar pemerintahan tahun 2001.

"Pada saat saya berada di luar pemerintahan pertengahan tahun 2001, saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan, pembebasan itu saya terima dengan ikhlas, pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan yang baik untuk membebaskan saya dari Menko Polsoskam atau kemudian menjadi Menko Polkam," kata SBY.

SBY menuturkan sejak saat itu, muncul gagasan untuk mendirikan Partai Demokrat. Sebab, lanjut dia, parpol merupakan sarana perjuangan dalam demokrasi.

"Pertemuan saya dengan almarhum Ventje Rumangkang, yang intinya 'Bapak mengapa kita tak mendirikan partai politik. Karena kemarin Pak SBY kalah dalam pemilihan wapres yang dipilih MPR RI'. Saya pernah kalah dan kalah itu indah, kalau kita dengan ikhlas menerima kekalahan itu kemudian berjuang lagi dengan tekad yang bulat," ucapnya.

SBY kemudian mengenang soal TNI aktif tabu untuk masuk dunia politik. Pada saat reformasi ABRI, dia mengatakan jenderal aktif harus pensiun jika ingin berpolitik.

"Dulu waktu saya masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis, itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu, pada saat reformasi ABRI yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan, benar saya tergugah terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif jangan berpolitik, kalau mau berpolitik pensiun," tutur SBY.

(azh/azh)