Wakil Ketua Komisi V DPR Pertanyakan Nasib IKN Usai Anggaran Diblokir

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di 2025 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menilai kondisi tersebut akan berdampak pada berhentinya pembangunan IKN.

Huda awalnya bicara terkait anggaran Menteri PU Dody yang memang mengalami efisiensi hingga Rp 81 triliun. Pada 2025 ini, kata dia, Kementerian PU hanya mempunyai anggaran Rp 29,5 triliun.

"Kita masih nunggu sebenarnya pascaskema efisiensi ini kira-kira Pemerintah akan membuat skema apa untuk IKN. Yang jelas memang PU mengalami efisiensi cukup besar Rp 81 T itu, dan dari sisa efisiensi ini dari Rp 110 T dikurangi Rp 81 T itu tinggal Rp 29,5 T. Dari Rp 29,5 T yang kemarin sempat disampaikan oleh Menteri PU dalam raker memang belum ada alokasi khusus untuk IKN, karena memang habis untuk rutin baik kepegawaian, terus maintenance dari infrakstruktur yang sudah ada dan seterusnya," kata Huda saat dihubungi, Jumat (7/2/2025).

Huda mengatakan Komisi V DPR juga memahami tidak adanya anggaran untuk IKN di tahun 2025 ini. Dia pun harus jujur mengakui pembangunan IKN tidak akan berjalan karena kondisi tersebut.

"Nah memang ada konsekuensi yang jujur harus diakui, ada suasana yang kira-kira tidak mudah di lapangan, karena begitu infrastruktur dikurangi atau diefisiensi, itu memang jadinya di lapangan tuh yang, karena nggak ada anggarannya, jadi para pekerja dan tukang otomatis di beberapa tempat yang tadinya sedang laksanakan proyek tertentu ya berhenti. Itu konsekuensi dari efisiensi infrastruktur," ucapnya.

Huda menilai IKN baru bisa berlanjut nantinya setelah Pemerintah mendapat tambahan APBN Rp 306 triliun. "Memang hampir pasti memang akan sulit kalau Rp 29,5 T itu dialokasikan untuk IKN. Mau tidak mau harus ada top up anggaran di luar Rp 29,5 T itu baru IKN akan bisa berjalan kembali," imbuhnya.

Lebih lanjut, Huda juga pesimistis IKN akan selesai pada 2028 mendatang seperti yang pernah disampaikan Pemerintah Prabowo Subianto.

"Nah itu termasuk yang, kalau itu akan jadi target (2028 selesai), artinya kan tahun ini pun tetap harus teralokasi kalau itu jadi target. Begitu tahun ini tidak teralokasi, ada konsekuensi-konsekuensi mungkin bisa berpotensi penuntasannya mundur dan seterusnya. Karena asumsi 2028 selesai asumsinya setiap tahun teralokasi dengan baik sesuai yang diajukan pemangku kebijakan di IKN," tutur dia.

Pernyataan Menteri PU

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap bahwa pihaknya belum merealisasikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 2025. Sebab, anggaran IKN yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurut Dody, kondisi ini membuat pihaknya tidak memiliki anggaran untuk eksekusi megaproyek tersebut. Alhasil, pembangunan IKN belum berprogres.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kelakar Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).

Lihat juga Video 'Viral Bandara IKN Kebanjiran, Ini Penjelasan Kemenhub':

(maa/imk)