1 week ago
10
Jakarta -
Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) mencatat ada tujuh isu utama yang menjadi tantangan pemimpin di tahun 2025, yaitu integritas dan korupsi, teknologi dan transformasi digital, ekonomi, sumber daya manusia (SDM), globalisasi, lingkungan, serta workplace behaviour.
Dari tujuh isu tersebut terdapat tiga isu yang menjadi tantangan terbesar berdasarkan persepsi dari pemimpin yang menjadi responden yaitu, integritas dan korupsi, transformasi digital serta isu ekonomi global.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menjelaskan, masalah integritas dan korupsi yang terus menjadi isu sentral, berpotensi melemahkan fondasi pembangunan dan mengurangi kepercayaan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, seperti program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pendidikan antikorupsi, namun stagnasi pada Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengindikasikan perlunya strategi baru yang lebih efektif, termasuk penguatan mekanisme perlindungan pelapor dan penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.
Sementara itu dari sisi teknologi dan transformasi digital yang diharapkan dapat membawa peluang besar dalam pembangunan di tanah air, juga dihadapkan pada tantangan keterbatasan talenta digital, kesenjangan infrastruktur serta kualitas dan layanan teknologi yang masih menjadi hambatan utama dalam proses transformasi digital.
"Isu ekonomi juga menjadi salah satu isu utama responden terlebih di masa pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, namun di sisi lain stagnasi ekonomi global serta faktor internal seperti ancaman defisit anggaran pemerintah, menurunnya daya beli masyarakat, serta pengangguran," ujar dia dalam siaran pers, ditulis Jumat (14/2/2025).
Kepala LAN juga menambahkan, selain tiga isu utama di atas, ada isu-isu lain yang menjadi concern para pemimpin diantaranya tata kelola sumber daya manusia, tantangan globalisasi, lingkungan serta workplace behaviour.
Maka, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, para pemimpin perlu memberikan perhatian pada peningkatan kompetensi pegawai. "Dari hasil survei diketahui bahwa dari persepsi para pemimpin setidaknya ada lima keterampilan utama yang harus dimiliki pemimpin di masa depan yakni: berpikir strategis, mengelola integritas, berkolaborasi lintas sektor, beradaptasi terhadap perubahan, serta kepemimpinan digital yang kuat", tambahnya. Menurutnya kemampuan ini akan membantu para pemimpin dalam merancang kebijakan yang inovatif dan solutif, tandasnya.
Ketua Komite Tetap Pemberdayaan Ekonomi Digital, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Helmi Balfas menyoroti pentingnya seorang pemimpin memiliki kemampuan kepemimpinan digital selain itu juga mampu mendorong perubahan dan inovasi di sektor publik agar memiliki dampak yang luas bagi masyarakat.
Selain kepemimpinan digital perlu juga dikawal proses transformasi digital tidak hanya mampu mengadopsi teknologi baru melainkan mampu mengubah pola pikir agar lebih inovatif dan agile. "Setidaknya ada tiga pilar utama dalam transformasi digital ini diantaranya pemanfaatan big data dalam proses pengambilan keputusan, kolaborasi lintas sektor dan kementerian, serta peningkatan kompetensi digital dalam upaya menciptakan talenta-talenta digital baru," tambahnya.
Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Muhammad Isra Ramli menambahkan bahwa tahun ini merupakan sebuah momentum pembuktian dari proses transformasi kepemimpinan di Indonesia, dimana dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan harapannya untuk melepaskan bangsa ini dari jebakan middle income trap dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang dimulai dari pimpinan instansi pemerintah.
Muhammad Isra Ramli mencontohkan salah satunya kebijakan efisiensi yang dinilai sesuai dengan harapan publik. "Selama ini publik menyoroti birokrasi seringkali bersikap boros dan tidak memberikan pelayanan optimal, melalui kebijakan ini diharapkan instansi dapat lebih selektif dalam penggunaan anggaran negara serta mengedepankan pelayanan masyarakat secara optimal," ujar dia.
"Kepemimpinan yang visioner, integritas yang kuat, dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci sukses Indonesia dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di tahun 2025. Oleh karenanya dibutuhkan sinergi lintas sektor baik Pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan komunitas untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," ungkapnya.
(kil/kil)
